POTENSI ANCAMAN PIDANA MELAKUKAN KERUMUNAN DI TENGAH PANDEMI COVID 19 DI INDONESIA

Musa Darwin Pane (1)
(1) Fakultas Hukum Univerisitas Komputer Indonesia (UNIKOM) Bandung , Indonesia

Abstract

 
This study aims to determine the regulation of criminal threats for crowding in the midst of the COVID-19 pandemic according to positive law in Indonesia and to find out the criminal threats (prison or fines) against those who crowd in the midst of the COVID-19 pandemic according to the penal system. The approach method used in this research is normative juridical and the research specification uses descriptive analytical method. The results of the study show that in positive law there are administrative criminal sanctions that are threatened for perpetrators who gather in the in the time of COVID-19 pandemic, namely Article 14 paragraph (1) of Law No. 4, 1984 concerning Outbreaks of Infectious Diseases, Article 93 of Law Number 6, 2018 concerning Quarantine, Article 212, Article 214, Article 216, and Article 218 of the Criminal Code. Meanwhile, the criminal threat for those attracting crowds amidst the COVID-19 pandemic can be subject to criminal penalties if the perpetrators resist as stipulated in the legislation, but this criminal sanction is a last resort or ultimum remedium. Thus, the author is of the view that it is necessary to have a functioning agency or institution that is concerned with prevention and supervision through massive approach and layered supervision.
Keywords: Criminal, Crowd, COVID-19.

Full Article

Generated from XML file

References

Ammirudin, & Zainal, A. (2003). Pengantar Penelitian Hukum. Raja Grafindo Persada.

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Rineksa Cipta, Jakarta, 2002

Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode dan Teknik, Tarsito, Bandung, 1998, hal. 140

Anshari, A., & Fajrin, M. (2020). RGENSI ANCAMAN HUKUMAN PIDANA MATI PADA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP KEBIJAKAN HUKUM PIDANA/PENAL POLICY SANKSI PIDANA MATI DI INDONESIA). Res Judicata, 3(1), 26–50.

Covid19.go.id. (2021). Situasi Covid-19 Di Indnesia. https://covid19.go.id/

Gunarto, M. P. (2009). Sikap Memidana Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan. Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 21(1), 93–108.

Hadi, S. (1989). Metodologi Riset. Fakultas Hukum Psikologi UGM.

Hutahaean, B. (2013). Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak. Jurnal Yudisial, 6(1), 64–79.

Kontan.co.id. (2021). Data terkini WHO: Jumlah kasus Covid-19 di seluruh dunia melampaui 90 juta kasus! International.Kontan.Co.Id. https://internasional.kontan.co.id/news/data-terkini-who-jumlah-kasus-covid-19-di-seluruh-dunia-melampaui-90-juta-kasus

Kusuma, E. D. (2021). Penerapan Sanksi Pelanggar Physical Distancing Dan Penggunaan Masker Berdasarkan Perwali Batu Nomor 78 Tahun 2020. Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 21(6), 876–889.

News, S. (2021). Kerumunan. Sindonews.Com. https://www.sindonews.com/topic/324/kerumunan

Pratiwi, Y. (2021). Angka Positif Covid-19 Tembus 1 Juta, Dokter Reisa Ingatkan Kesadaran Diri. Cantik.Tempo.Co. https://cantik.tempo.co/read/1427005/angka-positif-covid-19-tembus-1-juta-dokter-reisa-ingatkan-kesadaran-diri

Rahmawati, N. A. (2013). Hukum Pidana Indonesia: Ultimum Remedium Atau Primum Remedium. Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan, 2(1).

Sari, N. (2017). Penerapan Asas Ultimum Remedium dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 17(3), 351–363.

Septiani, A. (2021). Lagi-lagi DKI Nyaris 3 Ribu! Ini Sebaran 9.640 Kasus Baru Corona di Indonesia. Health.Detik.Com. https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5328150/lagi-lagi-dki-nyaris-3-ribu-ini-sebaran-9640-kasus-baru-corona-di-indonesia

Setiadi, W. (2018). Sanksi Administratif sebagai salah satu instrumen penegakan hukum dalam peraturan perundang-undangan. Jurnal Legislasi Indonesia, 6(4), 603–614.

Setyawati, N. (2020). Implementasi sanksi pidana bagi masyarakat yang beraktivitas di luar rumah saat terjadinya pandemi COVID-19. Jurnal Education and Development, 8(2).

Situmeang, T. (2020). Situmeang, Tomson. "KEBERADAAN DENDA ADMINISTRATIF TERKAIT PERATURAN GUBERNUR DKI JAKARTA NOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PSBB DALAM PENANGANAN COVID-19 DI PROVINSI DKI JAKARTA. To-Ra, 6(2), 156–169.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (1990). Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat). Rajawali Press.

Sukmana, O. (2020). Wajah Masyarakat “Sanksi.” Arsip Publikasi Ilmiah Biro Administrasi Akademik.

Susanto, S. N. H. (2019). Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi. Administrative Law & Governance Journal, 2(1), 126–142.

Wahyuni, F. (2016). Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam. Jurnal Media Hukum, 23(1).

Widayati, L. S. (2015). Ultimum Remedium dalam Bidang Lingkungan Hidup. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 22(1), 1–24.

Yahya, A. N. (2020). Polri Tangani 34 Kasus Pelanggaran Protokol Kesehatan Sepanjang April-Desember 2020, Ini Rinciannya. Nasional Kompas. https://nasional.kompas.com/read/2020/12/21/20593401/polri-tangani-34-kasus-pelanggaran-protokol-kesehatan-sepanjang-april

Yazid, F. (2020). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pengambilan Paksa Jenasah Pasien Covid-19 Di Indonesia. JURNAL BELO, 6(1), 60–72.

Zenno, M. P. (2017). Penerapan Prinsip Ultimum Remedium Dalam Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Yudisial, 10(3), 257–276.

Authors

Musa Darwin Pane
musa@email.unikom.ac.id (Primary Contact)
Author Biography

Musa Darwin Pane, Fakultas Hukum Univerisitas Komputer Indonesia (UNIKOM) Bandung

Dosen Fakultas Hukum Univerisitas Komputer Indonesia (UNIKOM) Bandung

Article Details