MENINJAU ULANG SANKSI KEBIRI KIMIA DARI PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA BERDASARKAN PANCASILA
Abstract
Starting from the state's concern about the increasing numbers of sexual violence against children, the government has issued a chemical castration policy for perpetrators of sexual violence against children as an additional punishment or treatment. In general, children are a group vulnerable to sexual violence. This is because children are deemed unable to defend themselves and inadequate sex education in Indonesia. Through this research, the researchers tried to see whether the implementation of the castration policy can be the right form of punishment. By using the normative juridical method through an approach to legal principles with qualitative data analysis presented in a descriptive-analytical manner, the researchers found that the chemical castration policy against perpetrators of sexual violence against children actually injures the concept of criminal law reform which is currently on the country's big agenda to create criminal law in accordance with the values of Pancasila, namely peace. The chemical castration policy is also a form of state neglect of the rights of victims and the rights of perpetrators which should be accommodated properly, without having to use chemical castration as a solution.
Keyword: Chemical castration, Balance, Victims, Criminal law reform, Perpetrators.
Full Article
References
Arief, B. N. (2016). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Ariyanti, V. (2019). Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia yang Berkeadilan Gender dalam Ranah Kebijakan Formulasi, Aplikasi, dan Eksekusi. Halu Oleo Law Review 3 (2).
Atmasasmita, R. (2019). Arah Perkembangan Hukum Pidana Indonesia. In I. Perwira, M. Susanto, & M. A. Z., Hukum, Hak Asasi Manusia dan Demokrasi (p. 99). Bandung: PSKN FH Unpad.
Budiman, A., & all. (2018). Indonesia dalam Cengkraman Hukum Pidana: Catatan Situasi Reformasi Hukum di Sektor Pidana Indonesia. Jakarta: ICJR.
CNN Indonesia. (2021). KSP: PP Kebiri Kimia Jadi Langkah Konkret Hukum Pemerkosa. Retrieved from CNN Indonesia: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210104183313-12-589373/ksp-pp-kebiri-kimia-jadi-langkah-konkret-hukum-pemerkosa
Djauhari, J. (2017). Analisis Kebijakan Hukum Pidana Penjatuhan Sanksi Kebiri Pada Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak. Retrieved from Tesis Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia: https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/8568/ANALISIS%20KEBIJAKAN%20HUKUM%20PIDANA%20PENJATUHAN%20SANKSI%20KEBIRI%20PADA%20PELAKU%20KEJAHATAN%20SEKSUAL%20TERHADAP%20ANAK.pdf?sequence=1
Eddyono, S. W., Sofian, A., & Akbari, A. R. (2016). Menguji Euforia Kebiri: Catatan Kritis Kebijakan Kebiri (Chemical Castration) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak di Indonesia. Jakarta, Jakarta, Indonesia.
Effendi, M. (2017). The Roles of Judges for Legal Reformation in Indonesia. South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law 12 (4), 60.
Eleanora, F. N. (2013). Korban Kejahatan dan Keadilan Restoratif di Indonesia. Adil: Jurnal Hukum 4 (2).
Faisal, A. (2021). Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid Dukung PP Kebiri Predator Anak. Retrieved from Antara News: https://www.antaranews.com/berita/1928304/wakil-ketua-mpr-hidayat-nur-wahid-dukung-pp-kebiri-predator-anak
Gunarto, M. P. (2012). Asas Keseimbangan dalam Konsep Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Jurnal Mimbar Hukum 24 (1), 86.
Hajiji, M. (2013). Relasi Hukum dan Politik dalam SIstem Hukum Indonesia. Jurnal Rechtsvinding 2 (3), 367.
Hasanah, N. H., & Soponyono, E. (2018). Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia dalam Perspektif HAM dan Hukum Pidana Indonesia. Jurnal Magister Hukum Udayana 7 (3), 314.
Indah, C. M. (2014). Perlindungan Korban Suatu Perspektif VIktimologi dan Kriminologi. Jakarta: Kencana.
Kansil, F. I. (2014). Sanksi Pidana dalam Sistem Pemidanaan Menurut KUHP dan di Luar KUHP. Lex Crimen 3 (3), 31.
Kartika, A. P., Farid, M. L., & Putri, I. R. (2020). Reformulasi Eksekusi Kebiri Kimia Guna Menjamin Kepastian Hukum Bagi Tenaga Medis/Dokter dan Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Pedophilia. Jurnal Ius Quia Iustum 27 (2), 362.
Komnas Perempuan. (2014). Pedoman Kekerasan Seksual. Retrieved from Komnas Perempuan: https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf
LPSK. (2019). LPSK dalam Refleksi Tahun 2019 dan Proyeksi Tahun 2020. Jakarta: LPSK.
Mardiya, N. Q. (2017). Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual. Jurnal Konstitusi 14 (1), 230.
Maroni. (2015). Pengantar Hukum Pidana Administrasi. Lampung: AURA.
Novian, I. (2015). Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya. Jurnal Sosio Informa 1 (1).
Pangaribuan, L. (2013). Hukum Acara Pidana: Suara Resmi Advokat di Pengadilan. Jakarta: Papas Sinar Sinanti.
Putra, P. M. (2015). KPAI: Perppu Kebiri Bisa Jadi Solusi Kejahatan Seksual Anak. Retrieved from Liputan 6: http://news.liputan6.com/read/2348814/kpai-perppu-kebiri-bisa-jadi-solusi-kejahatan-seksual-anak
Rahmawati, N. A. (2013). Hukum Pidana Indonesia: Ultimum Remedium atau Primum Remedium. Jurnal Recidive 2 (1), 42.
Ramadhani, G. S., Arief, B. N., & Purwoto. (2012). Sistem Pidana dan Tindakan "Double Track System" Dalam Hukum Pidana di Indonesia. Diponegoro Law Review 1 (4).
Rena, Y. (2016). Mengkaji Kembali Posisi Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana. Jurnal Mimbar Hukum 28 (1).
Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Rajawali Pers.
Susanto, M., & Ramdan, A. (2018). Kebijakan Moderasi Pidana Mati, Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007. Jurnal Yudisial 10 (2), 197.
Syafrina, E. (2016). Sanksi Pidana Tambahan Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Aspek Yuridis dan Hak Asasi Manusia. Retrieved from Dspace UII: https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/4042/04%20abstract.pdf?sequence=12
Tahir, H. (2011). Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Yogyakarta: Lakbang Pressindo.
Usman, H. (2011). Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana. Jurnal Ilmu Hukum Jambi 2 (1), 70.
Waluyo, B. (2012). Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi. Jakarta: Sinar Grafika.
Widayati, L. S. (2015). Pengebirian sebagai Upaya Perlindungan Anak dari Kekerasan Seksual. Info Singkat DPR RI Vol. VII, No. 20/II/P3DI/2015, p. 2.
Authors
Copyright (c) 2023 JURNAL LITIGASI (e-Journal)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.