MENDESAIN HUBUNGAN KABINET DENGAN GUBERNUR DALAM SISTEM PRESIDENSIAL INDONESIA
Article Sidebar
Abstract
Article 4 paragraph 1 of the 1945 Constitution concerning the President of the Republic of Indonesia holds governmental authority under the Constitution. However, Governor elected sometimes set up policies ultra vires for they thought that they held legitimacy to exercise the power from their consituents. Poor coordination between Cabinet and the Governor and program mismatched implicated in bad development program and public service in the region. President, in the context of presidentialism, is the apex of hierarchy. The Cabinet must be loyal to the president not to other patrons. Proposal to grant a ministerial power level of position and role to the Governor or to provide seats for Governor and Deputy Governor at the cabinet meeting is worth a consideration. In addition to lessen the miscommunication with the Cabinet, it is also to ease the works of the Cabinet in the regions. Governor and the Cabinet would have a good relationship whenever the program and policy of the Cabinet are transparently conveyed to all governors and when people are also informed. Participation should be developed on the ground of freedom of speech. Therefore, the decision-making process in the Cabinet that was formerly hierarchical will shift to the process involving the entire people of Indonesia. Certainly, the mechanism of this participation would be easier if the representative of the governor or the Governer seats in the Cabinet and vice versa.
Keywords: Cabinet, governor, president, presidential system.
Full Article
References
Azizi, Istigfaro Anjaz, and Dkk. 2016. “Relasi Pembantu Presiden Dalam Kabinet Kerja Jokowi-Jk.” Jurnal Penelitian Hukum 3 (1): 1–14.
Bagir Manan. 2016. “Demokratisasi Partai Politik.” In Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Ke-3. Bukittinggi: Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Ke-3.
Daerah, Dewan Perwakilan. 2009. Kerangka Acuan Penelitian Studi Hubungan Pusat Dan Daerah Kerjasama DPD RI Dengan Perguruan Tinggi Di Daerah. Pertama. Jakarta: Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
Denny Indrayana. 2008. Negara Antara Ada Dan Tiada, Reformasi Hukum Ketatanegaraan. Pertama. Jakarta: Kompas.
———. 2013. “Presiden Dan Sistem Pemerintahan.” Sindonews.Com. 2013. https://nasional.sindonews.com/berita/801964/18/presiden-dan-sistem-pemerintahan.
———. 2016. “Masa Depan Gerakan Antikorupsi Di Indonesia (Perspektif Hukum Tata Negara).” In Konvensi Antikorupsi 2016 Pemuda Muhammadiyah. Konvensi Antikorupsi 2016 Pemuda Muhammadiyah.
Detik, Tim. 2019. “Gubernur Sumbar: Jangan Anak Tirikan Daerah Yang Tak Dukung Capres Terpilih.” Detik.Com. 2019. https://news.detik.com/berita/d-4516077/gubernur-sumbar-jangan-anak-tirikan-daerah-yang-tak-dukung-capres-terpilih.
Indah. 2014. “Hubungan Wewenang Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Rechtidee 9 (2): 137–53. https://doi.org/10.21107/ri.v9i2.405.
Indonesia, Presiden Republik. 2010. “Sambutan Pengantar Presiden Republik Indonesia Pada Sidang Kabinet Paripurna.” https://www.setneg.go.id/baca/index/sambutan_pengantar_presiden_ri_pada_sidang_kabinet_paripurna_29_juli_2010.
ITB, CUI. 2004. “Keterkaitan Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pencapaian Good Governance.” Journal of Regional and City Planning 15 (1): 34–47. http://journals.itb.ac.id/index.php/jpwk/article/view/4275.
Jimly Asshiddiqie. 2007. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Bhuana Ilmu Komputer.
Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan. n.d. Kamus Besar Bahasa Indonesia. https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kabinet.
Kristiyanto, Eko Noer. 2012. “Pemilihan Gubernur Tak Langsung Sebagai Penegasan Eksistensi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Di Daerah.” RechtsVinding 1 (3): 397–408. https://www.rechtsvinding.bphn.go.id.
Prasodjo, Eko. n.d. “Kontroversi Kewenangan Gubernur.” http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/blob/F12918/Kontroversi Kewenangan Gubernur.htm.
Saldi Isra. n.d. “Menjadi Pembantu Presiden.” Saldiisra. Accessed July 31, 2019. https://www.saldiisra.web.id/index.php/tulisan/artikel-koran/11-artikelkompas/618-menjadi-pembantu-presiden.html.
———. 2010. Pergeseran Fungsi Legislasi Menguatnya Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia. Pertama. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
Saraswati, Retno. 2012. “DESAIN SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL YANG EFEKTIF.” Masalah-Masalah Hukum 41 (1): 137–43. https://doi.org/10.14710/MMH.41.1.2012.137-143.
Soehino. 2005. Ilmu Negara. Pertama. Yogyakarta: Liberty.
Soemantri, Sri. 2014. Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran Dan Pandangan. Pertama. Bandung: Remaja Rosdakara Offset.
Sumarto, Hetifah Sj. 2004. Inovasi, Partisipasi Dan Good Governance,. Kedua. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Wardi, Robertus. 2015. “Gubernur Perlu Ikut Rapat Kabinet.” BeritaSatu. 2015. https://www.beritasatu.com/nasional/325593/gubernur-perlu-ikut-rapat-kabinet.
Wijayanti, Septi Nur. 2017. “Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.” Media Hukum 23 (2): 186–99. https://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/2001.
Yunus, Yasril. 2006. “Desentralisasi Dalam Kerangka Demokratisasi Dan Good Governance.” Jurnal Demokrasi 5 (1). http://ejournal.unp.ac.id/index.php/jd/article/view/1073.
Yusdianto, Yusdianto. 2015. “Hubungan Kewenangan Pusat Dan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.” PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) 2 (3): 483–504. https://doi.org/10.22304/pjih.v2n3.a4.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3851.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4916.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587.
Authors
Copyright (c) 2023 JURNAL LITIGASI (e-Journal)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.