OPTIMALISASI KPU DALAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILU

DUDI WARSUDIN (1)
(1) Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung , Indonesia

Abstract

It was undoubtedly  that  in  the modern state, Election is the entry point for the establishment of a democratic government. Within this framework , the principle of sovereignty has become the spirit for election in every move. The implementation of direct elections, public, free, confidential, honest and fair, is not an easy job. As it is mandated by the constitution , which is in essence a public policy in the fields of politics and governance, it is clear that the implementation will be influenced by various factors. One of the factor is organizing institution, thus it is must be carefully study by each of  election management official at various levels. Among the several types of elections that had been held, it appears that the election of Regent is the most interesting to observe. This is partly due to socio-political and socio-cultural setting that surrounded the multi-complex so that the potential for conflict in its even will be far greater than with other types of elections. Level of community participation in the elections, especially on polling and counting activities have become attention of many people. In some provinces, cities and districts that have conducted the election, it appears that the participation rate has decreased from one election to another. Because of the matter above, the writer is  interested  to write about  how to Optimize the Role of Institutional Commission in order to increased participation  of  community in the election.Keyword : Optimize; increased participation of community; the electionABSTRAKMerupakan suatu keniscayaan bahwa dalam negara modern, pemilu merupakan entry point bagi terbangunnya suatu pemerintahan yang demokratis. Dalam kerangka ini, prinsip kedaulatan rakyat menjadi roh bagi setiap gerak langkah penyelenggaraan pemilu. Terselenggaranya pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, bukanlah pekerjaan yang mudah. Sebagai amanat konstitusi, yang pada hakikatnya merupakan kebijakan publik di bidang politik dan pemerintahan, sangat jelas bahwa implementasinya akan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu faktor itu adalah institusi penyelenggara, sehingga dengan demikian hal inilah yang harus jadi kajian cermat dari setiap aparatur institusi penyelenggara pemilu pada berbagai level. Di antara beberapa jenis pemilu yang telah diselanggarakan, tampak bahwa pemilu Bupati dan Wakil Bupati  yang paling menarik untuk dicermati. Hal ini antara lain karena setting sosiopolitik dan sosiokultural yang melingkupinya yang multikompleks sehingga potensi konflik dalam penyelenggaraaannya akan jauh lebih besar dibandingkan dengan jenis pemilu lainnya. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu, khususnya pada kegiatan pemungutan dan perhitungan suara menjadi perhatian banyak kalangan. Di beberapa daerah provinsi, kota dan kabupaten yang telah melaksanakan pemilu, tampak bahwa tingkat partisipasi ini mengalami penurunan dari satu pemilu ke pemilu lainnya. Dengan itu penulis tertarik terhadap bagaimana Optimalisasi Peran Kelembagaan KPU dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilu.Kata kunci : Optimalisasi; Peningkatan Partisipasi Masyarakat; Pemilu 

Full Article

Generated from XML file

References

BUKU

Ball, Allan R. 1975, Modern Politics And Government, London: The Macmillan Press Ltd.

Blondel J.1955, Comparative Government An Introduction. Second Edition, London: Prentiee Hall Harvester Wheatsheaf.

Edward III¬, Geirge, 1989, Implementing Public Policy. Washington D.C: Congresional Quarterly Press.

Grindle, Merilee. (ed.). 1980. Politics and Policy Implementation in the Third World. New Jersey: Princeton University Press.

Jones, Charles O. 1984. An Introduction to the Study of Public Policy: Third Edition. Callifornia: Brooks/Cole Publiching Company.

Robbins, Stephen P. 1990. Organization Theory: Structure, Designs and Apllications. Third Edition. London: Practice Hall International Editions.

Suseno, Franz Magnis, 2000, Kuasa dan Moral, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Taher, Elza Peldi (ed).1994, Demokratisasi Politik, Budaya dan Ekonomi Pengalaman Indonesia Masa Orde Baru, Jakarta: Yayasan Paramadira.

Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu.

Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

Authors

DUDI WARSUDIN
dudiwarsudin@gmail.com (Primary Contact)
Author Biography

DUDI WARSUDIN, Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung

Dosen Fakultas Hukum  Universitas Pasundan  Bandung

Article Details