PERLINDUNGAN HUKUM JAMA’AH HAJI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN
Article Sidebar
Abstract
This research is discussed and criticised Al-Hajj rights which has been regulated by Undang-Undang No.13 2008 about Hajj implementation held by government (ministry of religion). Al-Hajj as consumer has minimum law protection, service and guidance either in Indonesia (especially in semarang) nor Arab Saudi. From this point of view, Al-Hajj can understand their rights that should have been fulfilled by the ministry.
Keywords: Law Protection; Consument Right.
Full Article
References
BUKU
Abdul Halim Barkatullah, 2010, Hak-Hak Konsumen, Bandung, Nusa Media.
Abdurrahman, A, 1986, Kamus Ekonomi-Perdagangan, Jakarta, Gramedia.
Agung Kurniawan, 2005, Transformasi Pelayana Publik, Yogyakarta, Pembaruan.
Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2007, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta, PT. Raja Grafindo persada.
Ambarwati Kusumaningrum, 1998, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Hanpone Di Kodya Yogyakarta, Yogyakarta, Fakultas Hukum UII.
Anik Farida, 2006, Pelayanan Ibadah Haji di Jabar Tahun 2005 (Studi tentang Kepuasan Jamaah Haji Reguler ditinjau dari Perspektif Manejemen Layanan Publik, (Dalam Laporan Hasil Penelitian Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta Tahun 2006.
Anonim, Dinamika Perhajian, 2007, Jakarta, Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
AZ. Nasution, 1995, Konsumen dan Hukum, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
Gunawan Widjaja, dan Ahmad Yani, 2003, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, Cet. Ketiga, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Husni Syawali dan Heni Sri Imaniyati, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen, Bandung, Mandar Maju.
Irawan Soejito, 1990, Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah, Jakarta, Rineka Cipta.
J.C.T., Simonrangkir, 1987, Kamus Hukum, Jakarta, Aksara Baru.
Janus Sidabolok, 2006, Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua, Jakarta, Balai Pustaka.
M. Ali Mansyur, 2007, Penegakan Hukum tentang Tanggung Gugat Produsen dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen, Yogyakarta, Genta Press.
M. Shidqon Prabowo, 2010, Perlindungan Hukum Jama’ah Haji Indonesia, Yogyakarta, Mahakarya Rangkang.
Maksum, 2008, Kurikulum & Silabus Bimbingan Massal Jamaah Haji Kota Semarang.
Muchsan, 1997, Pengendalian Langsung dan Tidak Langsung, dalam Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara, Liberty, Yogyakarta.
Nur Ali, 2004, Sistem Informasi Pengolahan Data Haji pada Kantor Departemen Agama Kota Semarang, Fakultas Kompoter Universitas Dian Nuswantoro.
Pengurus Pusat FK-KBIH Periode 2005-2010, 2009, Anggaran Dasar (AD) Anggaran Rumah Tangga (ART) Kode Etik KBIH Renstra dan Progam Kerja PP FK-KBIH Nama dan Alamat PP FK-KBIH, Bandung.
Pieris, John, MS dan Wiwik Sri Widiarty, 2007, Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kedaluwarsa, Jakarta, Pelangi Cendekia.
Septi Atik Winarsih, 2005, Manejemen Pelayanan: Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen’s Charter dan Standar Pelayanan Minimal, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
Shidarta, 2004, Hukum Perlindungan Konsumen, Cet. Kedua, Jakarta, Grasindo.
_______, 2004, Edisi Revisi Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Jakarta, Gramedia Widisarana Indonesi.
Suyadi, 2007, Buku Ajar, Dasar-dasar Hukum Perlindungan Konsumen, Purwokerto, FH Unsoed.
Syekh Hasan Ayyub, 2002, Pedoman Menuju Haji Mabrur, Alih bahasakan oleh Said Aqil Husin Al Munawar, Imam Subchi, dan Ahmad Abdullah, Jakarta, Wahana Dinamika Karya.
Tim Penyusun, 1989, Kamus Besar Bahasa Indonesi, Jakarta, Balai Pustaka.
Tim Prima Pena, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Gitmedia Press.
Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1998, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka.
JURNAL
M. Hudi Asrori, 2006, Perlindungan Hukum Jama’ah Haji, Studi Sosio Legal di Daereah DIY, Jurnal Mimbar Hukum, XV III (3).
MAJALAH
Majalah Manajemen dan Usahawan, No 3 Tahun XX, 11 Maret 1994.
MAKALAH
Bagir Manan, Perspektif Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia, Disampaikan Dalam Seminar Nasional Dalam Era Pasar Bebas, Yang Diselenggarakan, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 15 Maret 1997.
BULETIN
Arief Mujayanto, 2003, Perlunya Merevisi Undang-Undang Haji, Warta Perundang-Undangan, No. 2262 (5 Juni).
Askan Krisna, 2008, Gonjang Ganjing Pelaksanaan Ibadah Haji, Warta Perundang-undangan, No. 2319 (1 Januari), Sketsa-1-2.
WEBSITE
Muhammad, M. Basyuni, Pokok-pokok pikiran Mengenai Perbaikan Pelaksanaan Haji Tahun 2005 dan Kaitanya dengan Hubungan Indonesia Arab Saudi, http://www.menpan.go.id/File.Kebijakan/pedu.pdf, diunduh pada Selasa, 16-Nopember 2005, Jam 15.00 wib.
http://www.SuaraMerdeka.Com, diunduh pada Jum’at, 3 Desember 2004.
SUMBER LAIN
As’ad Nugroho, 2010, Standar Pelayanan Haji, Advokasi Konsumen Muslim Indonesia.
PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Authors
Copyright (c) 2023 JURNAL LITIGASI (e-Journal)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.