KEWENANGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DALAM MELAKUKAN PEMERIKSAAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI APBN
Abstract
Keyword: BPK (the Audit Board of Indonesia) Village Fund, Village Administration.
Full Article
References
Abu Daud Busroh, 1994, Capita Selecta Hukum Tata Negara. Jakarta: PT.Rineka Cipta
Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti
Agung Suseno, 2010, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, EKSISTENSI BPKP DALAM PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN, Volume 17 Nomor 1 April.
Christiani Junita Umboh, 2020, Jurnal Lex Administratum, PENERAPAN KONSEP TRIAS POLITICA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA, Vol.VIII No.1 Maret
Dani Habibi & Ian Aji Hermawan, 2020, Jurnal Veritas Et Justitia, PERLUASAN KEWENANGAN BPK DALAM MENGAWASI KEUANGAN NEGARA DI LINGKUP PEMERINTAHAN DAERAH, Vol.6 No.2
Djafar Saidi, 2018, Hukum Keuangan Negara (Teori dan Praktik), Edisi ke 3, Rajawali Pers, Jakarta
Eko Prasojo, 2006, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Bisnis & Birokrasi, Reformasi Birokrasi di Indonesia: Beberapa Catatan Kritis, Volume 14 Nomor 1.
Ikhwan Fakhrojih, 2016, Pengawasan Keuangan Negara Pemeriksaan Keuangan Negara Melalui Auditor Internal dan Eksternal Serta DPR. Malang: Intrans Publishing
Jimly Asshiddiqie, 2005, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM, Konstitusi Press, Jakarta
Jimly Asshiddiqie, 2008, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer
Jimly Asshiddiqie, 2010, Perkembangan dan konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, (Edisi 2, Cetakan 1, Jakarta: Sinar Grafika)
Jimly Asshiddiqie, Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (Jakarta: Sinar Grafika, Tanpa Tahun)
Maksum, Irfan Ridwan, 2006, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Bisnis & Birokrasi, Pengawasan Internal Daerah Otonom oleh DPRD, Vol. 14, No. 4 Desember.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2016, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Buku Saku untuk Memahami Mahkamah Konstitusi (Jakarta: Kepanitraan dan Sekretariat Jenderal MK RI
M. Laica Marzuki, 2005, Berjalan-jalan di Ranah Hukum: Pikiran-Pikiran Lepas Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, S.H., Konstitusi Press: Jakarta
Ni’matul Huda, 2015, Hukum Tata Negara Indonesia, Edisi Revisi, Cet. 10, Jakarta: Rajawali Pers
Sherlock Holmes Lekipiouw, Hendrik Salmon, Natanael Lainsamputy, 2021, Jurnal Legal Standing, MODEL PENGAWASAN DAN TATA HUBUNGAN KEWENANGAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA, Vol.6 No.1 Maret
Siti Khoiriah, Utia Meyliana, 2017, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, ANALISIS SISTEM PENGELOLAAN DANA DESA BERDASARKAN REGULASI KEUANGAN DESA, Jilid 46 No.1, Januari, 20-29
Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2006, Pengertian Hukum Normatif: Suatu tinjauan singkat, Rajagrafindo Persada: Jakarta
Soerjono Soekanto, 1982, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, CV Rajawali, Jakarta
Valerine, J.L.K., 2009, Modul Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi, Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Venia Clarissa Afriany Taghupia, 2019, Jurnal Lex Et Societatis, KEWENANGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DALAM MEMERIKSA PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH, Vol.7 No.5 Mei.
Wisnhu Prabhawa, Eko Prasojo, 2021, Jurnal Sospol, Integritas Badan Pemeriksa Keuangan Sebagai Supreme Audit Institution, Vol.7 No.1
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan
Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Atas Tanggung Jawab Keuangan Negara
Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Peraturan Pemerintah Republik indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Authors
Copyright (c) 2023 JURNAL LITIGASI (e-Journal)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.