RESTORATIVE JUSTICE DALAM UNDANG-UNDANG SPPA: IMPLIKASINYA BAGI PEKERJAAN SOSIAL

Authors

  • Edi Suharto Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung

DOI:

https://doi.org/10.23969/litigasi.v16i2.39

Abstract

Act No. 11 Year 2012 on the Juvenile Justice Systemthat now come into force, grounded in the concept of restorative justice. Restorative justice is the completion of the criminal case together relevant parties in order to seek a fair settlement with the emphasis on restoring back to its original state. To achieve this restorative justice efforts for settling disputes diversion or transfer of children from the criminal justice process to the outside of the criminal justice process. At this diversion efforts have implications for social work. If previously a social worker who has a small role for children in conflict with the law (ABH), it is now a greater role. So it is necessary to enhance the quality and quantity of social workers. Improved quality and quantity must be followed by efforts such as education and training. Institutional quality of social welfare services should also be strengthened because it is the institution that will hold ABH when diversion efforts agreed by the parties.Keyword: Restorative Justice; Diversion; Social Workers ABSTRAKUU SPPA yang sekarang mulai berlaku, berpijak pada paradigma restorative justice. Restorative justice merupakan penyelesaian perkara tindak pidana bersama-sama pihak terkait dalam rangka mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Untuk mencapai keadilan restoratif ini dilakukan upaya diversi atau pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pada upaya diversi inilah memiliki dampak bagi pekerjaan sosial. Jika sebelumnya pekerja sosial mempunyai peranan yang kecil kepada anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), maka kini peranannya lebih besar. Sehingga dibutuhkan peningkatan kualitas maupun kuantitas. Peningkatan kualitas maupun kuantitas harus diikuti dengan upaya seperti pendidikan dan pelatihan. Kualitas kelembagaan pelayanan kesejahteraan sosial juga harus diperkuat karena lembaga inilah yang akan menampung ABH ketika upaya diversi disepakati para pihak.Kata Kunci: Restoratif Justice; Diversi; Pekerja Sosial

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Edi Suharto, Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung

Dosen Dosen  Sekolah  Tinggi  Kesejahteraan  Sosial  Bandung

References

BUKU

Edi Suharto, 2006, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial, Bandung, Refika Aditama.

___________, 2007, Pekerjaan Sosial di Dunia Industri Memperkuat Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Bandung, Refika Aditama.

Fathuddin Muchtar, 2006, Situasi Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Semarang, Yogyakarta, Samin dan Yayasan Setara.

Kementerian Sosial RI, 2014, Rapid Identification tentang Kesiapan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam Implementasi UU Nomor 11 tahun 2012.

Purnianti, dkk., tanpa tahun, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, UNICEF Indonesia.

Reamer. Frederic G., 1999, Social Work Values and Ethics, 2nd edition. New York: Columbia University Press.

Skidmore. Rex A., Milton G. Thackeray dan William O. Farley, 1991, Introduction to Social Work. New Jersey, Prentice-Hall.

Zastrow. Charles, 2008, Introduction to Social Work and Social Welfare, Pacific Grove: Brooks/Cole Publishing Company.

MEDIA MASA

Putri Kusuma Amanda, 2014, AQJ dan Peradilan Pidana Anak, Kompas, 08 Agustus 2014.

PERATURAN PERUNDANGAN

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Downloads

Published

2016-01-07

Issue

Section

Articles