IMPLEMENTATION OF TRADE LAWS: IMPLICATIONS IN THE PRICE CONTROL POLICY OF COMMUNITY NEEDS
Article Sidebar
Abstract
[Implementation Of Trade Laws: Implications In The Price Control Policy Of Community Needs] Issuing the act no 7 year 2014 about tade, Indonesia has new hope to design the obscene of social basic requirements were going on all this time. The main problem in the research that “increasing and decreasing pricefluctuatively” has became repeatedly in Ramadhan. It has been caused by some factors: Unbalancing Supply and demand not done optimally yet. The aim of the research to collect data, facta and problems analyses them and directly or indirectlywe want to know and increase for academic nuance as theorital, also who want to know about them deeply. The research is qualitative research, using the technical of theresearch are observation, interview, documental history and documental audio visual. The results of research, before, at the moment, after Ramadhan, the price of social basic requirements still increasely and fluctuatively. Government intervention, by short term policy not touched social basic requirements continously yet. So piling them were not clearness of official. Raring supply, increasing demand, It has been caused by social increasing consumption, Finally high increasing price. Conclusion: The price control social basic requirements policy, complately by redesign comprehensive, transparancy, participative and continuosly policy, from central government to local government towards nation autonomy in food.
Keywords: Increasing Price, clearness of official, Control.
Full text article
References
G. Dess, G. (2012). Strategic Management Text and Cases (Sixth). New York: The McGraw-Hill.
George C. Edwards III. (1980). Implementing Public Policy. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
Hartono, S. (1988). Hukum Ekonomi Pembangunan. Bandung: Binacipta.
Irfan islamy, M. (2002). Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
Jannah, L. M. (2016). Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tantangan dalam Penelitian Bidang Administrasi Publik. Bandung.
Kep. Gubernur BI No. 7/9/KEP. GBI/2005. Tentang Keanggotaan Tim Pengendali Inflasi (2005).
Kepmenkeu No. 966/KM. 1/2012. Tentang Keanggotaan Tim Pengendali Inflasi (2012).
Kulsum, U. (2016). Kenaikan Harga Beras Menjelang Lebaran. Bandung.
M. Hadjon, P. (2005). Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to The Indonesian Law). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Muhadjir, N. (2000). Metodologi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Rake Sarasin.
Nawawi, I. (2009). Public Policy, Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek. Surabaya: PMN.
Nia Sonia, T. (2016). Masalah Kenaikan Harga Di Bulan Ramadhan dan Idhul Fitri. Bandung.
Nugroho, R. (2011). Public Policy. Jakarta: Gramedia.
P. Siagian, S. (2014). Administrasi Pembangunan Konsep, Dimensi, dan Strateginya. Jakarta: Bumi Aksara.
PERPRES No. 71. Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (2015).
Prabowo, E. (2017, March 14). Benahi Tata Niaga Pangan: Harga Tinggi Karena Rantai Perdagangan yang Panjang. Pikiran Rakyat, p. 17.
Rachmawati, T. (2016). Metode Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif. Bandung.
Sastraatmadja, E. (2017, March 14). Benahi Tata Niaga Pangan: Harga Tinggi Karena Rantai Perdagangan yang Panjang. Pikiran Rakyat, p. 17.
Silalahi, U. (2013). Studi Tentang Administrasi: Konsep, Teori, dan Dimensi. Bandung: Refika Aditama.
Silalahi, U. (2016). Memasuki Dunia Penelitian Kualitatif: Perancangan Satu Penelitian Kualitatif dalam Studi Administrasi Publik. Bandung.
Singarimbun, M. (1994). Metode Penelitian Survai. Jakarta: LP3ES.
SKB Menkeu No. 88/KMK.02/2005. Tentang Keanggotaan Tim Pengendali Inflasi (2005).
Sugiyono. (2008). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta.
Suharto. (2017, March 14). Benahi Tata Niaga Pangan: Harga Tinggi Karena Rantai Perdagangan yang Panjang. Pikiran Rakyat, p. 17.
UU No. 7. Tentang Perdagangan (2014).
Wahyono, B. (2013). Cara Menangani Kenaikan Harga Barang Kebutuhan Pokok Menjelang Idul Fitri.
Widiatmoko, H. (2017, March 14). Benahi Tata Niaga Pangan: Harga Tinggi Karena Rantai Perdagangan yang Panjang. Pikiran Rakyat, p. 17.
William N., D. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Penerjemah Samudra Wibowo dkk). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Winardi. (1992). Kamus Ekonomi. Bandung: Mandar Maju.
Yulies Tiena Masriani. (2008a). Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
Yulies Tiena Masriani. (2008b). Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
Authors
Copyright Transfer Agreement
Penulis yang telah mengirimkan naskah ke Jurnal LITIGASI, dianggap telah paham bahwa jika naskah tersebut diterima oleh Jurnal LITIGASI untuk diterbitkan, maka naskah tersebut tidak lagi diperkenankan untuk digunakan pada jurnal, majalah atau terbitan ilmiah lainnya, karena dengan diterbitkannya naskah tersebut, maka hak cipta dari naskah telah diberikan sepenuhnya kepada Jurnal LITIGASI Fakultas Hukum Universitas Pasundan.
Hak cipta meliputi hak eksklusif untuk mereproduksi dan memberikan artikel di semua bentuk dan media, termasuk cetak ulang, foto, mikrofilm dan setiap reproduksi lain yang sejenis, serta terjemahan. Reproduksi setiap bagian dari jurnal ini, penyimpanan dalam database dan transmisi dalam bentuk atau media, seperti: elektronik, elektrostatik dan salinan mekanik, fotocopy, rekaman, media magnetik, dll, akan diizinkan hanya dengan izin tertulis dari Jurnal Litigasi dan Fakultas Hukum Universitas Pasundan.
Editor dan Dewan Penyunting Jurnal LITIGASI Fakultas Hukum Universitas Pasundan melakukan segala upaya hanya untuk memastikan bahwa tidak ada data, opini atau pernyataan yang telah diterbitkan dalam Jurnal LITIGASI yang salah/menyesatkan. Namun terkait isi atau konten naskah yang diterbitkan dalam Jurnal LITIGASI, seluruhnya merupakan tanggung jawab tunggal dan eksklusif dari masing-masing penulis.