EKSISTENSI PIDANA MATI DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA (KAJIAN TERHADAP PIDANA MATI DALAM RUU KUHP)
Article Sidebar
Abstract
A number of criminal laws in Indonesia impose capital punishment including the KUHP. Death penalty has raised pros and cons in its imposement while countries around the world has abolished the penalty. Indonesia, however, seems to keep this provision applies as seen in the articles of the RUU KUHP that imposes capital punishment even though it is slightly different in nature from what is in KUHP. This writing aimed to learn about the existence of the capital punishment through its development from it is in the KUHP and in RUU KUHP. The findings of this research showed that death penalty regulated in the KUHP is punishment for major crimes while in RUU KUHP it is specified for crimes with alternative enforcement. The capital punishment, therefore will remain imposed by Indonesian authority even though the future application will be different.
Keywords : KUHP, Death Penalty, RUU KUHP.
Full Article
References
(ICJR), Tim Institute for Criminal Justice Reform. 2017. Politik Kebijakan Hukuman Mati Dari Masa Ke Masa. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.
Anjari, Warih. 2015, "Penjatuhan Pidana Mati di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", Jurnal Widya Yustisia, 1 (2).
Arief, Amelia. 2019. “Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana.” Kosmik Hukum 19 (1): 91–108.
Arief, Barda Nawawi, and Muladi. 2005. Teori – Teori Dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni.
Arief, Barda Nawawi. 2005. Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan. Bandung: Citra Aditya Bakti.
———. 2014. Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Jakarta: Kencana.
Arikunto, Suharsimi. 2005. Manajemen Penelitian. Jakarta: Rineka Citra.
BBC. 2018. “Negara Yang Masih Mempertahankan Pidana Mati.” Bbc. 2018. https://www.bbc.com/indonesia/dunia-45859508.
Bonitua, Yan David, and Pujiyono Purwoto. 2017. “SIKAP DAN PANDANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP EKSISTENSI SANKSI PIDANA MATI DI INDONESIA.” DIPONEGORO LAW JOURNAL 6: 1–18.
Chazawi, Adami. 2002. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 (Stelsel Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, & Batas Berlakunya Hukum Pidana). Jakarta: Rajagrafindo Persada.
Ferawati. 2015. “KAJIAN HUKUM DAN HAM TERHADAP PENJATUHAN PIDANA MATI BAGI TERPIDANA NARKOTIKA.” JURNAL ILMU HUKUM 4 (3): 138–50.
Hadikusuma, Hilman. 1995. Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum. Bandung: Mandar Maju.
Handayani, Febri. 2016. “PIDANA MATI DITINJAU DARI PERSPEKTIF TEORI HUKUM DAN KAITANNYA DENGAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU DAN PENGADILAN NEGERI PEKANBARU).” Hukum Islam XVI (1): 47–70.
Hikmah, Hikmah, and Eko Sopoyono. 2019. “Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan.” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 1 (1): 78. https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.78-92.
Husein, Syahruddin. 2003. Pidana Mati Menurut Hukum Pidana Indonesia. Medan: USU Digital Library.
HUSIN, BUDI RIZKI. 2015. “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PIDANA MATI DALAM SISTEM PEMIDANAAN INDONESIA.” FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 16 (2): 39–55. https://doi.org/10.1377/hlthaff.2013.0625.
Ibrahim, Johnny. 2007. Teori,Metode Dan Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia.
Jimly Asshiddiqie. 2005. “Makalah Yang Disampaikan Dalam Studium General Pada Acara The 1st National Converence Corporate Forum for Community Development.”
Kurnisar. 2017. “KAJIAN KRITIS PELAKSANAAN HUKUMAN MATI DALAM KERANGKA NEGARA HUKUM DI INDONESIA.” Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori Dan Praktik Pendidikan PKN 3: 1–17.
Lamintang, Theo. 2010. Hukum Penitensier Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
Marlina. 2011. Hukum Penitensier Indonesia. Bandung: Refika Aditama.
Mastalia, Ari. 2017. "Kedudukan Pidana Mati Sebagai Sanksi dalam Pidana Korupsi". Jurnal Ilmu Hukum.
Ngadikun. 2017. “KEDUDUKAN SANKSI PIDANA MATI PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Kajian Kebijakan Hukum Pidana).” Jurnal Suara Keadilan 53 (9): 287. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004.
Ajie Ramdan. 2018. “Kebijakan Pidana Mati Dalam Rkuhp Ditinjau Dari Aspek Politik Hukum Dan Ham.” Arena Hukum 11 (3): 600–617. https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2018.01003.10.
Rosa Kumalasari. 2013. “KEBIJAKAN PIDANA MATI DALAM PERSPEKTIF HAM”.
Sahetapy, J.E. 2007. Pidana Mati Dalam Negara Pancasila. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Setiady, Tolib. 2010. Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia, Alfabeta, Bandung.
Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. 2001. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Rajawali Press.
Syafa’at, Muhammad Ali. 2012. Eksekusi Hukuman Mati. Malang: Universitas Brawijaya.
Widayati, Lidya Suryani. 2017. “Pidana Mati Dalam Ruu Kuhp: Perlukah Diatur Sebagai Pidana Yang Bersifat Khusus?(Death Penalty In The Bill Of Criminal Code: Should Regulated As A Special Punishment?).” Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan 7 (2): 167–94.
Yahya, Imam. 2013. “Hukuman Mati Dalam Perspektif Sejarah” 23 (April): 81–98.
Zulfa, Eva Achjani. 2011. Pergeseran Paradigma Pidana Mati. Bandung: Lubuk Agung.
Authors
Copyright (c) 2023 JURNAL LITIGASI (e-Journal)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.