Implikasi Hukum Perubahan Kedua Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik: Menyeimbangkan Kebebasan Berpendapat dan Partisipasi Publik dalam Demokrasi Digital : Legal Implications of The Second Amendment to The Electronic Information and Transactions Law: Balancing Freedom of Expression and Public Participation in Digital Democracy

Zainal Arifin; Zico Junius Fernando; Emi Puasa Handayani

doi:10.23969/litigasi.v26i1.21555

Authors

Zainal Arifin Faculty of Law, Universitas Islam Kadiri
Zico Junius Fernando Faculty of Law, Universitas Bengkulu
Emi Puasa Handayani Faculty of Law, Universitas Islam Kadiri

DOI:

https://doi.org/10.23969/litigasi.v26i1.21555

Keywords:

ITE Law, democracy, elections, public participation, cyberspace

Abstract

Penelitian ini membahas implikasi yuridis dari perubahan kedua Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 terhadap partisipasi masyarakat dalam ruang siber, khususnya dalam konteks pemilihan umum (PEMILU). Dalam perkembangannya, UU ITE sering dianggap multitafsir dan represif, yang berpotensi menghambat kebebasan berpendapat. Pasal-pasal seperti Pasal 27A dan Pasal 27B, meskipun dirancang untuk menggantikan pasal-pasal sebelumnya yang dianggap "pasal karet," tetap menuai kritik karena masih menciptakan efek jera (chilling effect). Situasi ini memunculkan kekhawatiran akan pengurangan kualitas partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi digital. Namun, kajian mengenai dampak perubahan kedua UU ITE terhadap kebebasan berekspresi dalam pemilu 2024 serta perbandingan regulasi internasional yang lebih proporsional masih terbatas, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis implikasi perubahan UU ITE terhadap kebebasan berpendapat dan partisipasi masyarakat dalam pemilu. Temuan menunjukkan bahwa regulasi yang tidak jelas dalam UU ITE dapat memicu ketidakpastian hukum, memarjinalkan kelompok tertentu, dan menciptakan ketidaksetaraan dalam akses informasi. Reformasi UU ITE diperlukan untuk memastikan bahwa regulasi tersebut selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi, melindungi kebebasan berpendapat, dan mendorong partisipasi masyarakat secara inklusif. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis spesifik terhadap pasal-pasal hasil revisi dalam UU No. 1 Tahun 2024 dan bagaimana perubahan tersebut berdampak pada kebebasan berekspresi dalam pemilu 2024, dengan pendekatan perbandingan global untuk mengusulkan regulasi ruang siber yang lebih adil dan demokratis. Studi ini merekomendasikan pendekatan berbasis prinsip demokrasi, peningkatan literasi digital, serta pelibatan berbagai pemangku kepentingan untuk menciptakan regulasi ruang siber yang adil dan responsif terhadap dinamika sosial.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ahsan, F., Andrianto, W., Achmad Andaru, D. D., & Hanapi, M. M. (2023). The Postponed Regional Head Elections in Emergency Situations: A Constitutional Democracy Perspective in Indonesia. Yustisia Jurnal Hukum, 12(2), 202. https://doi.org/10.20961/yustisia.v12i2.64638

Andersen, I., & Andersen, I. V. (2022). “Well, That’s Just My Opinion”: The Principle of Expression and the Public Debate. Journal of Deliberative Democracy, 18(1), 1–10. https://doi.org/10.16997/10.16997/JDD.958

Andi Fadilah, R. A. dan S. R. P. (2021). Eksistensi Keamanan Siber Terhadap Tindakan Cyberstalking Dalam Sistem Pertanggungjawaban Pidana Cybercrime. 6(4), 6.

Armiwulan, H., Rahman, R. A., Prabowo, V. N., & HajdÃo, J. (2024). Artificial Intelligence and Its Challenges To Elections In Indonesia: A Legal Analysis. Jambura Law Review, 6(2), Article 2. https://doi.org/10.33756/jlr.v6i2.24243

Budhijanto, D. (2024). Revolusi Cyberlaw Indonesia ( Revisi UU ITE 2024 Kedaulatan Digital dan Kecerdasan Artifisia) (T. Risa (ed.); 1st ed.). Riefika Aditama.

Budiman, A. A., Maya, G. A. K. S., Rahmawati, M., & Abidin, Z. (2021). Mengatur Ulang Kebijakan Tindak Pidana di Ruang Siber: Studi Tentang Penerapan UU ITE di Indonesia. In Metode Penelitian (Vol. 12, Issue 1).

Bukhroni, F. L. W., & Aisyah, V. N. (2020). Framing Kasus Ujaran Kebencian di Televisi. Jurnal Komunikasi Global, 9(1), 80–96. https://doi.org/10.24815/jkg.v9i1.15990

Choiriyati, W., & Windarsih, A. (2019). Media Ethics In New Technology Culture (Reviewing The Internet Ethics Versus The Information And Electronic Transaction Act). Jurnal Masyarakat & Budaya, 21(2).

Disemadi, H. S. (2022). Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies. Journal of Judicial Review, 24(2), 289. https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280

Fatimah, S., Wiwoho, J., & Isharyanto, I. (2024). Global Perspectives on Freedom of Expression in Environmental Governance: Legal Implications and Challenges. Jambe Law Journal, 7(2), Article 2. https://doi.org/10.22437/home.v7i2.456

Fauziah, A. R., Bimantara, C. S., Bahrenina, K. A., & Pertiwi, Y. E. (2023). Meningkatkan Kualitas Pemilu Serentak Tahun 2024 Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital. Jurnal Kajian Konstitusi, 3(1), 51. https://doi.org/10.19184/j.kk.v3i1.39022

Fernando, Z. J., Pujiyono, Rozah, U., & Rochaeti, N. (2022). The Freedom of Expression in Indonesia. Cogent Social Sciences, 8(1), 1–11. https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2103944

Firmansyah, D. (2023). Analisis Efektivitas Penerapan Pasal Pidana Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Kebebasan Berpendapat Kaum Wanita. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM.

Fitriani, D., Budiyani, Y., Hardika, A. R., & Mita Choerunissa. (2023). Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Demokrasi Di Indonesia: Analisis Peran Teknologi Dan Media Sosial. ADVANCES in Social Humanities Research, 1(4), 362–371.

Gustrinanda, R., & Tanjung, T. (2023). Pengaruh Berita Hoax Terhadap Kepercayaan Masyarakat Dalam Pemilu di Indonesia. BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu, 2(1), 158–163.

Heinze, E. (2016). Hate Speech and Democratic Citizenship (pp. 1–216). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198759027.001.0001

Husna, A. N., Zahra, A. A., Rosyidi, M. I., Qomariyah, L., Kurniaty, Y., Purbaya, M. E., Afgani, F. A., Perdana, A. I., Triaji, A., & Romadlon, F. (2021). Memberdayakan Masyarakat Digital. Unimma Press.

Isdyanto, H., Syahrin, A., Ablisar, M., & Mulyadi, M. (2021). Advantages and Disadvantages of Implementing the Electronic Information and Transactions Law on Freedom of Speech. Proceedings of the 2nd International Conference on Law, Economic, Governance, ICOLEG 2021, 29-30 June 2021, Semarang, Indonesia, 1–7. https://doi.org/10.4108/EAI.29-6-2021.2312615

Jati, W. R. (2016). Cyberspace, Internet, dan Ruang Publik Baru: Aktivisme Online dalam Politik Kelas Menengah di Indonesia. Jurnal Pemikiran Sosiologi, 3(1), 25–35. https://doi.org/10.22146/JPS.V3I1.23524

Joenaidy Efendi, F. F. L. (2023). Aspek Hukum Media Sosial Perdata dan Pidana (1st ed.).

Junaedi, F. (2020). Dinamika komunikasi di masa pandemi COVID-19. Laboratorium Ilmu Komunikasi, Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Khairul Fahmi, B. K. A. (2021). Kampanye Pemilu di Media Sosial (Pengaturan, Penggunaan, Pengawasan Media Sosial Dalam Pemilu 2019) (I. Vidyafi (ed.); 1st ed.). Rajawali Pers.

Khairunnisa, Arbaiyah, Sulung Tangguh Yurizon, S. D. E. (2024). Analisis Penyebab Mahasisiwa Tidak memilih Pada Pemilu 2024 di Kecamatan Jambi Luar Kabupten Muoro Jambi J. Journal of Law, Administration, and Social Science, 4(5), 728–737.

Labolo, M., & Ilham, T. (2015). Partai politik dan sistem pemilihan umum di Indonesia: teori, konsep, dan isu strategis. PT. RajaGrafindo, Divisi Buku Perguruan Tinggi.

Laniuk, Y. (2019). Freedom As a Foundation of Liberal Democracy: a Normative Perspective. Visnyk of the Lviv University Series Philosophical Sciences, 23(23), 35–46. https://doi.org/10.30970/2078-6999-2019-23-5

Manan, B. (2012). Politik publik pers. Dewan Pers.

Mandarlangi, M. A., Kurnia, I., & Alamsyah, M. N. (2024). Evaluasi Kebijakan Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah di Kabupaten Parigi Moutong. JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan, 5(3), 548–560.

Mubarok, Z., & Jihad, K. S. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Korban dan Pemberian Sanksi Pidana Bagi Pelaku Hate Speech Pada Masa Pemilu di Indonesia. Smart Law Journal, 3(1), 12–24.

Munawaroh, S., & Suseno, A. (2024). Keluh Kesah Online Sebagai Media Ekspresi Di Era Digital ( Studi Etnografi Virtual dalam Grup Facebook KBLB V3 ). 4, 3051–3060.

Naibaho, L., Andriani, J., Hutapea, N. M., Lumban, S., Br, D. Y., Rachman, F., Sosial, M., & Pkn, P. (2024). Hoaks Di Era Media Sosial Pada Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 Perspektif Siswa / I Sma Swasta Eria Medan. 7, 15269–15277.

Ngazis, M., Raya, J., Km, K., Kulon, T., & Tengah, J. (2024). Tantangan Hukum Terkait Regulasi Kampanye di Medsos Dalam Pemilu 2024. 180–193.

Nur Fadilla, A., Safitri Agustina, R., & Aulia Syafikarani, F. (2024). Dinamika Perubahan Sosial dan Politik di Era Digital: Pengaruh Media Sosial dan Partisipasi Masyarakat. Jurnal Sosial Dan Humaniora, 1(3), 17–23.

Nurfadilla, Y., & Nurdin, I. (2024). Kepemimpinan Kolaboratif dalam Momentum Pemilu 2024 Membangun Partisipasi Demokratis yang Berkelanjutan. Jurnal Pemerintahan Dan Politik, 9(1), 44–49.

Nursetiawan, E., & Ardhanariswari, R. (2022). Meaningful Participation in Legislative Drafting as a Manifestation of a Democratic Rule of Law. Jambe Law Journal, 5(2), Article 2. https://doi.org/10.22437/jlj.5.2.251-270

Nyoman Gede Antaguna, & Anak Agung Sagung Laksmi Dewi. (2023). Pembatasan Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Di Sosial Media Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Kertha Wicaksana, 17(2), 138–146. https://doi.org/10.22225/kw.17.2.2023.138-146

Prasetyo, T. (2017). Pemilu bermartabat: reorientasi pemikiran baru tentang demokrasi. PT RajaGrafindo Persada.

Putra, Y. S., Pujiyono, P., Rochaeti, N., & Fernando, Z. J. (2024). EIT Law at the Crossroads: Exploring Legal Dilemmas, Freedom of Expression, and Human Rights. Pakistan Journal of Criminology, 16(3), 1315–1332. https://doi.org/10.62271/PJC.16.3.1315.1332

R, R. F. A., Siswanto, H., Nainggolan, I. L., Susanto, M., Satrio, N., Zainab, N., Rahayu, P., Saputra, R., & Dhianty, R. (2019). Politik Hukum Era Jokowi. Puskapkum.

Rachmawati, F. A., Nasya, J., & Taduri, A. (2021). Implikasi Pasal Multitafsir UU ITE Terhadap Unsur Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, 7(2), 491–508.

Rohmah, E. I. (2023). Pasal Penghinaan Presiden dalam Bingkai Negara Demokrasi. Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam, 9(1), 28–56.

Simamora, D. F., Fadilah, A. N., Nainggolan, M. C., Siregar, A. R. C., Ramdaini, N., Silaban, R. S., & Hadiningrum, S. (2023). Peran Hukum Islam dalam Pembangunan Hukum Nasional. Capitalis: Journal Of Social Sciences, 1(1), 4287–4288.

Suhariyanto, D., Ishwara, A. S. S., & Kirana, S. D. (2024). Enforcement of the Code of Ethics for 2024 Election Organizers in Indonesia: A Substantive Justice Perspective. Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan, 12(2), Article 2. https://doi.org/10.29303/ius.v12i2.1441

Syahri, S. A. (2010). Kebebasan Berpendapat melalui Media Baru dalam Bayang-bayang UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Cakrawala-Jurnal Humaniora ., 10(1), 26–31.

Tan, K. (2022). Analisa Pasal Karet Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Asas Kejelasan Rumusan. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 17(1), 14–29. https://doi.org/10.33059/jhsk.v17i1.3376

Utin Indah Permata Sari. (2022). Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Upaya Penanganan Cyber Crime Yang Dilakukan Oleh Virtual Police Di Indonesia. Jurnal Studia Legalia, 2(01), 58–77. https://doi.org/10.61084/jsl.v2i01.7

Witianti, S. (2016). Demokrasi dan Pembangunan. Jurnal Wacana Politik, 1(1), 71–76.

Xiang, R. (2024). Enhancing Democratic Governance: The Crucial Role of Broad Public Participation in Government Public Consultations. International Journal of Education and Humanities, 13(3), 254–256. https://doi.org/10.54097/P8AQY810

Yurizal. (2018). Penegakan Hukum Tindak Pidana dalam Cyber Crime (G. Sorja (ed.); 1st ed.). MNC Publishing.

Ziblatt, S. L. D. (2019). Bagaimana Demokrasi Mati. Gramedia Pustaka Utama.

Zuhdi, A., Suparman, E., Perwira, I., & Nguindip, N. C. (2025). Presidential Partisanship in Indonesian Elections: A Legal and Ethical Analysis. Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan, 13(1), Article 1. https://doi.org/10.29303/ius.v13i1.1635