MENAKAR PENEGAKAN HUKUM PRAKTIK POLITIK UANG (MONEY POLITIC) DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN PEMILU (ELECTORAL JUSTICE)

Kamal fahmi Kurnia

doi:10.23969/litigasi.v25i2.17313

Authors

Kamal fahmi Kurnia Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

DOI:

https://doi.org/10.23969/litigasi.v25i2.17313

Keywords:

Election Justice, Law Enforcement, Money politics

Abstract

The mechanism for enforcing money politics law has 2 (two) different legal dimensions, namely the election criminal dimension and the election administration dimension. Such conditions give rise to legal uncertainty in the process of enforcing the money politics that occurs. The principle of electoral justice is an important perspective in the process of enforcing money politics laws. This research aims to construct Money politics Law Enforcement that can Achieve Electoral Justice in Indonesia. This research uses a normative juridical approach, with secondary data as the main data. The data collection method was carried out by literature study of secondary data. Next, data analysis was carried out using qualitative descriptive methods. The conclusion of this research states that the construction of law enforcement of money political practices in the implementation of elections in Indonesia can be carried out by constructing 2 (two) aspects, namely certainty regarding types of money politics violations as a special type of criminal violation for elections and constructing law enforcement of money political practices through the establishment of judicial institutions. especially elections.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abidin, Y. B., Sensu, L., & Tatawu, G (2020). Pelaksanaan Konstitusional Kewenangan Bawaslu sebagai Pengawas Pemilu dan Mengadili Sengketa Proses Pemilu. Halu Oleo Legal Research, 2(2).

Afifuddin, M (2020). Membumikan Pengawasan Pemilu: Mozaik Pandangan dan Catatan Kritis dari Dalam. Elex Media Komputindo.

Anggraeniko, L. S., & Sutarno, S (2022). Rekomendasi Bawaslu Sebagai Bentuk Progresivitas Dalam Mewujudkan Keadilan Pemilu. Jurnal Komunitas Yustisia, 5(1), 254–261.

Chandra, M. J. A., & Ghafur, J (2020). Peranan Hukum dalam Mencegah Praktik Politik Uang (Money politics) dalam Pemilu di Indonesia: Upaya Mewujudkan Pemilu yang Berintegritas. Wajah Hukum, 4(1), 52–66.

Fahmi, K., Amsari, F., Azheri, B., & Kabullah, M. I (2020). Sistem keadilan pemilu dalam penanganan pelanggaran dan sengketa proses pemilu serentak 2019 di sumatera barat electoral justice system in handling. Jurnal Konstitusi.

Firdaus, K (2020). Pemilu dan Demokrasi: Sebuah Bunga Rampai. CV. Pilar Nusantara.

Heryansyah, D (2022). Keadilan Pemilu Dalam Perkara Pidana Pemilu: Studi terhadap Putusan Pengadilan. Jurnal Hukum IUs Quia Iustum, 29(2), 347–370.

Kurnia, K. F (2020). Measuring the Concept of Deliberative Democracy in the Indonesian Election Supervision System.

Mawardi, I (2014). Dinamika sengketa hukum administrasi di pemilukada: mewujudkan electoral justice dalam kerangka negara hukum demokratis. Diterbitkan atas kerjasama Rangkang Education & Jaringan Pendidikan Pemilih ….

Mawardi, I., & Jufri, M (2019). Keadilan pemilu potret penegakan hukum pemilu dan pilkada. Pustaka Ilmu.

Muhtadi, B (2019). Politik uang dan new normal dalam pemilu pasca-orde baru. Integritas: Jurnal Antikorupsi, 5(1), 55–74.

Seac, A. E. F (2022). Penguatan Bawaslu Dalam Penegakan Hukum Pidana Pemilu. Fianosa Publishing.

Suminta, K (2019). Keadilan Pemilu Dan Pergeseran Demokrasi, Sebuah Analisa Atas Pelaksanan Pemilu 2019 Dan Masa Depan Pemilu. Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, 1(1), 18–33.

Widjajanto, A (2023). Membangun Model Pengadilan Pemilu dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Pilkada Berdasarkan Asas Kepastian Hukum yang Adil. Universitas Kristen Indonesia.

Winters, J. A (2013). Oligarchy and democracy in Indonesia. Indonesia, 96, 11–33.