pemberatan PEMBERATAN PIDANA BAGI PELAKU OBSTRUCTION OF JUSTICE DALAM UPAYA MEMBERIKAN DAMPAK POSITIF KINERJA PENEGAK HUKUM

Abstrak

Tahun 2023 jagat sosial media dan televisi dipenuhi dengan istilah Obstruction of Justice atau penghalang halangan proses hukum pada kasus yang menewaskan salah satu anggota kepolisian yang diduga oleh atasannya. Sebagai upaya untuk menghilangkan alat bukti, barang bukti, dan melakukan rekayasa kasus maka dilakukan perilaku Obstruction of Justice dengan melibatkan beberapa anggota kepolisian. Delik Obstruction of Justice adalah hal yang serius yang bisa dilakukan oleh seseorang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung suatu penyidikan atau proses hukum pidana. Bagaimana pemberatan sanksi pidana sebagai upaya memberikan efek jera bagi aparat penegak hukum yang melakukan Obstraction of Justice yang berdampak pada peningkatan kinerja? Pendekatan masalah yang digunakan dalam membahas penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis normatif. Pendekatan yuridis yang dimaksud merupakan pendekatan yang menganalisis data primer dan data sekunder. Pendekatan normatif, adalah pendekatan yang dilakukan secara konseptual, pendekatan terhadap undang undang, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan. Pemberatan sanksi pidana bagi aparat penegak hukum bukan ditujukan hanya untuk membalas atas perbuatan yang telah dilakukan, tetapi tujuan sanksi pidana ditujukan untuk menjaga marwah institusi Polri sebagai wakil negara di bidang penyidikan, karena perbuatan jahat yang dilakukan oleh penyidik (oknum) tidak hanya bersifat melawan hukum, tetapi juga sudah merusak sistem penegakan hukum pidana di Indonesia, nama baik institusi Polri sebagai penyidik, dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana Indonesia, sehingga pemberatan pidana ditujukan tidak hanya untuk memberikan efek jera selain itu memberi upaya peningkatan kinerja penyidik. Kata Kunci: Pemberatan, Obstruction of Justice, Polisi.