POLEMIC ON THE DISSOLUTION OF MINISTRIES: AN OVERVIEW OF THE PRESIDENTIAL SYSTEM IN INDONESIA
Abstract
Keywords: Government Cabinet, Presidential System, Constitutional Court.
Full Article
References
Asshiddiqie, J. (2012). Konstitusi sebagai Pusat Kekuasaan. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
Asshiddiqie, J. (2015). Presiden, Kekuasaan, dan Perubahan Kabinet. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
Eka N.A.M. Sihombing, C. H. (2022). Penelitian Hukum (1st ed.). Setara Press.
Ghofur, A. (2017). Koordinasi dan Sinergi antara Eksekutif dan Legislatif dalam Pembentukan Kabinet di Indonesia. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 21(2), 156–170.
Gunawan, Y., & Rahmi, S. (2020). Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik: Studi Literatur dan Empiris. Jurnal Hukum & Pembangunan, 50(3), 415-438, 50(3), 415–438.
Harsono, S. (2018a). Kewenangan Presiden dalam Pembentukan Kabinet di Sistem Presidensial. Jurnal Konstitusi, 15(1), 58–73.
Harsono, S. (2018b). Kewenangan Presiden dalam Pembentukan Kabinet di Sistem Presidensial. Jurnal Konstitusi, 15(1), 58–73.
Harun, R. (2019). Penguasaan Kekuasaan: Kontrol dan Konflik Kekuasaan dalam Negara Hukum. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
Kumorotomo, W. (2018). Peningkatan Regulasi terkait Kewenangan Presiden dalam Pembubaran Kementerian. Jurnal Hukum & Pembangunan, 48(3), 382–401.
Mahendra, Y. I. (2018). Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Presidensial. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Mahkamah Konstitusi. (2012). Putusan Nomor 75/PUU-X/2012 tentang Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
Mutawalli, M. (2023). Dinamika Partai Politik Indonesia: Problematika Penarikan Dukungan Calon Kepala Daerah. Banyumas: Wawasan Ilmu.
Mutawalli, M. (2023). Legislative Elections: An Overview of Closed Proportional System. PETITA Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah, 8(2), 93-103.
Mutawalli, M. (2022). Kewenangan Presiden Dalam Pemberhentian Kepala Daerah Yang Tidak Melaksanakan Program Strategis Nasional Di Indonesia. Juris: Jurnal Kajian Ilmu Hukum, 12(2), 94-115.
Nusantara, A. H. G., & Sirait, M. (2021). Pengesahan Peraturan Perundang-Undangan yang Tepat dan Efektif. Jurnal Konstitusi, 18(3), 378–399.
Pabottingi, M. (2013). Sistem Presidensial di Indonesia: Suatu Tinjauan Konstitusional. Jurnal Konstitusi, 10(1), 92–105.
Perwitasari, Y., & Susiatiningsih, H. (2018). Sinergi Eksekutif-Legislatif dalam Pembentukan Kabinet: Perspektif Partai Politik di Indonesia. Jurnal Politik, 4(2), 225–238.
Pramono, R. A. (2013). Kewenangan Pembentukan Kementerian Negara. Jurnal Hukum Res Publica, 14(2), 129–152.
Prasetyo, P. T. (2020). Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Prasojo, W. B. (2017). Perubahan Regulasi Kewenangan Presiden dalam Pembubaran Kementerian. Jurnal Konstitusi, 14(3), 462–482.
Rahmadhani, E. Z., & Miskarina, S. (2021). Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Kewenangan Presiden dalam Menetapkan dan Mengubah Kementerian. Jurnal Hukum & Pembangunan, 51(3), 347–368.
Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Jakarta: Sekretariat Negara.
Rumekso, S., & Vidianti, V. Y. (2019). Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Kewenangan Presiden dalam Pembubaran Kementerian. Jurnal Konstitusi, 16(2), 249–266.
Surbakti, R. (2019). Dinamika Hubungan Eksekutif-Legislatif dalam Sistem Presidensial. Jakarta: Rajawali Pers.
Zon, F. (2019). Mengingat Kembali Arah Kepresidenan. Harian Kompas.
Authors
Copyright (c) 2023 JURNAL LITIGASI (e-Journal)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Copyright (c) 2023 JURNAL LITIGASI (e-Journal)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.