STUDI KOMPARASI SANKSI PIDANA PELAKU PEMALSUAN BUKU NIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF

Abstract

Studi komparasi sanksi pidana pelaku pemalsuan buku nikah dalam perspektif hukum pidana islam dan hukum pidana positif merupakan hasil dari penelitian lapangan guna menjawab pertanyaan sebagai berikut: bagaimana sanksi pidana pelaku pemalsuan buku nikah diatur dalam hukum pidana islam dan hukum pidana Indonesia, bagaimana perbedaan dan persamaan pertanggung jawaban pelaku pemalsuan buku nikah dalam perspektif hukum pidana islam dan hukum pidana positif, bagaimana upaya meminimalisir agar tidak adanya pemalsuan buku nikah dalam hukum pidana positif dan hukum pidana islam. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis. Dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa mengenai pemalsuan surat menurut hukum islam masuk dalam ta’zir, dimana hukumanya diserahkan kepada pemerintah dan hukumanya diserahkan kepada pemerintah, dimana secara hukum positif diatur dalam Pasal 263 KUHP. Persamaan dalam mempertanggung jawabkan yaitu melarang melakukan perbuatan pemalsuan surat, sedangkan perbedaanya terletak pada sanksi yang diberikan, hukuman penjara dalam pandangan hukum pidana Islam berbeda dengan pandangan hukum positif.