PENERAPAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK OLEH PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI DINAS PENDIDIKAN KOTA DEPOK BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA JO UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINIST

Abstract

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja merupakan salah satu inovasi bentuk kepegawaian dari pemerintah dalam mengganti istilah Pegawai Tidak Tetap serta untuk mengisi beberapa jabatan untuk Instansi Pemerintahan. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Dinas Pendidikan Kota Depok sesuai faktanya yang masih membutuhkan banyak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk mengisi kekosongan kepegawaian di Instansi tersebut, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya Aparatur Sipil Negara harus berdasarkan kepada Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang dimana pada asas tersebut dijelaskan untuk menjadi pemerintahan yang baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan yaitu Pendekatan Yuridis-Normatif dengan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah Deskriptif-Analitis. Dalam penelitian ini telah dicapai kesimpulan bahwa Kedudukan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku telah dijelaskan secara menyeluruh dan terdapat beberapa perbedaan dengan pegawai negeri sipil yang dimana keduanya termasuk kedalam aparatur sipil negara serta dalam melakukan penerapan asas umum pemerintahan yang baik oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di Dinas Pendidikan Kota Depok telah diterapkan dengan baik oleh sebagian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di Dinas Pendidikan Kota Depok yang dimana perlu adanya pengawasan maupun ketegasan oleh petinggi pejabat di Dinas tersebut dalam melakukan penerapan asas umum pemerintahan yang baik ini.