Reformasi Birokrasi Melalui Digitalisasi Di Desa Pleret
Keywords:
Bureaucratic Reform, Maladministration, Good Governance, DigitalizationAbstract
Birokrasi berperan penting dalam sistem pemerintahan, namun masalah di dalamnya dapat
menghambat perkembangan negara. Salah satu isu utama adalah maladministrasi, yang
mencakup pelayanan publik yang kurang baik, disiplin aparatur yang rendah, serta
penempatan tenaga kerja yang tidak kompeten. Max Weber menyoroti pentingnya standar
pelayanan birokrasi untuk mencapai pemerintahan yang baik, yang kemudian melahirkan
konsep “Good Governance.” Di Indonesia, penerapan Good Governance dimulai sejak era
Reformasi, bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien. Setiap daerah
memiliki pendekatan yang berbeda dalam penerapan Good Governance, seperti Desa
Pleret yang menggunakan digitalisasi sebagai bentuk reformasi birokrasi. Penelitian ini
bertujuan untuk mengungkap alasan Desa Pleret memilih digitalisasi dan bagaimana
pelayanan berbasis digital diterapkan. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dan
pendekatan studi kasus, melalui wawancara dengan Kepala Desa dan Kaur Tata Kelola.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi dilakukan untuk menyesuaikan dengan
perkembangan zaman dan memberikan pelayanan yang lebih fleksibel serta transparan.
Downloads
References
Katharina, Riris. Pelayanan Publik & Pemerintahan Digital Indonesia. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021.
KE, KULIAH. "Sosiologi pedesaan." (2008).
Lailiyah, Kusroh. "Digitalisasi Desa Sebagai Upaya Percepatan Pelayanan Publik Dalam Mewujudkan Good Governance." RISTEK: Jurnal Riset, Inovasi Dan Teknologi Kabupaten Batang 6.2 (2022): 26-34.
Maulana, Riky Rinaldy, and Ramdani Priatna. "Perancangan Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan dalam Menunjang Digitalisasi Desa." JURIKOM (Jurnal Riset Komputer) 8.6 (2021): 419-423.
Mumtaz, Ais Tsurayya, And Mila Karmilah. "Digitalisasi Wisata Di Desa Wisata." Jurnal Kajian Ruang 1.1 (2021).
Nitaria, Angkasa. "Pergeseran Birokrasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa." (2023).
Nurkholis, Andi, Et Al. "Digitalisasi Pelayanan Administrasi Surat Pada Desa Bandarsari." Journal Of Social Sciences And Technology For Community Service (JSSTCS) 3.1 (2022): 21-28.
Ramadhaniati, Nur Sahirah. "Implementasi Pelayanan Publik Berbasis Digitalisasi Desa Mojomalang (Studi Kasus: Layanan Mandiri)." Jurnal Inovasi Penelitian 3.4 (2022): 5673-5678.
Rochman, Gina Puspitasari, Lely Syiddatul Akliyah, And Hani Burhanuddin. "Digitalisasi Desa Di Desa Cikole Lembang." RESONA: Jurnal Ilmiah Pengabdian Masyarakat 5.2 (2022): 181-197.
Rusfiana, Yudi, and Cahya Supriyatna. "Memahami Birokrasi Pemerintahan dan Perkembangannya." (2021).
Sakawati, Herlina, et al. "Digitalisasi Desa Jipang Kec. Bontonompo Gowa." PATIKALA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 2.2 (2022): 586-590.
Somad, Kemas Arsyad. "Reformasi Birokrasi Desa Menuju Pemerintahan Desa Yang Demokratis." Masalah-Masalah Hukum 41.4 (2012): 487-492.
Somali, Soni Gunawan. "Tata Kelola Pemerintahan Desa." Jurnal Sosial Politik Unla 26.1 (2021): 141-152.
Thahir, Baharuddin. "Pemerintah dan Pemerintahan Indonesia (Sebuah Bunga Rampai)." (2019).
Tulungen, Evans EW, David PE Saerang, and Joubert B. Maramis. "Transformasi digital: Peran kepemimpinan digital." Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi 10.2 (2022).
Wahyudi, Rodi. "Maladministrasi Birokrasi di Indonesia Dalam Perspektif Sejarah." Jurnal Niara 13.1 (2020): 145-154.
Yahya, Silva Syahraini. SEJARAH PERKEMBANGAN BIROKRASI PEMERINTAHAN INDONESIA. No. vycja. Center for Open Science, 2023
Yuniningsih, Tri. "Kajian Birokrasi." Penerbit Departemen Administrasi Publik. Semarang (2019).
Zainudin, Arif. "Model Kelembagaan Pemerintahan Desa." JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan): Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah 1.2 (2016): 338-351.
