Implementasi Desentralisasi Terhadap Pencapaian Demokratisasi Di Desa Serang, Kabupaten Blitar
DOI:
https://doi.org/10.23969/paradigmapolistaat.v8i1.11186Keywords:
Desentralisasi, Demokratisasi, Desa Serang, Partisipasi MasyarakatAbstract
Penerapan desentralisasi di tingkat Desa Serang, Blitar, merupakan upaya mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik dan demokratis. Demokratisasi tercermin melalui partisipasimasyarakat yang berperan penting dalam membangun kesejahteraan desa denganmemanfaatkan sumber daya lokal. Penelitian ini bertujuan menggali upaya maksimalisasiimplementasi desentralisasi terhadap demokratisasi di Desa Serang. Dengan pendekatankualitatif dan metode studi literatur, penelitian menunjukkan bahwa Desa Serang memilikiwewenang mengatur desanya sesuai kepentingan masyarakat. Implementasi desentralisasiterlihat dalam peran perangkat desa yang membentuk lembaga-lembaga desa,menyelenggarakan pembangunan, serta mengelola keuangan desa dengan akuntabilitas tinggi.Partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci utama dalam demokratisasi. Keharmonisan antarapemerintah desa dan masyarakat telah membawa Desa Serang masuk dalam 50 besar DesaWisata Terbaik di Indonesia. Kesuksesan desentralisasi dan demokratisasi di tingkat desasangat bergantung pada kolaborasi yang baik antara pemerintah desa dan masyarakat untukmencapai kesejahteraan desa.Downloads
References
Abdullah, S. (2005). Desentralisasi: Konsep, Teori dan Perdebatannya. Jurnal Desentralisasi, 6(4), 57–72. https://doi.org/10.37378/jd.2005.4.57-72
Amanulloh, N. (2015). Demokratisasi Desa. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
Amelia, U. Z. (2023a). Potensi Desa Serang Blitar dalam Mewujudkan Desa Wisata yang Bertaraf Internasional. KabarKampus.Com. Retrieved from Https://Kabarkampus.Com/2023/01/Potensi-Desa-Serang-Blitar-Dalam-Mewujudkan-Desa-Wisata-Yang-Bertaraf-Internasional/.
Amelia, U. Z. (2023b). Potensi Desa Serang Blitar dalam Mewujudkan Desa Wisata yang Bertaraf Internasional. Kabar Kampus. https://kabarkampus.com/2023/01/potensi-desa-serang-blitar-dalam-mewujudkan-desa-wisata-yang-bertaraf-internasional/
Anam, M. C. (2021). Pengembangan Pantai Serang Sebagai Objek Wisata Bahari Kabupaten Blitar. 2023. https://www.researchgate.net/publication/352101234_PENGEMBANGAN_PANTAI_SERANG_SEBAGAI_OBJEK_WISATA_BAHARI_KABUPATEN_BLITAR
Aritonang, D. M. (2016). Kebijakan Desentralisasi Untuk Desa Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 (Decentralization Policy for Village in Law No. 6 Year 2014). Jurnal Legislasi Indonesia, 12(3), 1–28.
Basirrudin, M., & Amin, M. (2014). Peran Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Alai Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2012. . Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial Dan Politik, 1(2), 1–11.
Beritamadani. (2016). Membangun Peradaban Berbasis Potensi Desa Wisata Serang Kabupaten Blitar. https://beritamadani.co.id/2016/06/membangun-peradaban-berbasis-potensi-desa-wisata-serang-kabupaten-blitar/
Bps.go.id. (2020). Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Menurut Variabel 2018-2019. Badan Pusat Statistik. https://www.bps.go.id/indicator/34/637/1/indeks-demokrasi-indonesia-idi-menurut-variabel.html
Chandler, R. C., & Plano, J. C. (1988). The Public Administration.
Creswell, J. W. (1998). Qualitative Inquiry and Research Design. Sage Publications, Inc.
Dedi. (2022a). Sosialisasi GERMAS sebagai Upaya Penurunan Angka Stunting di Desa Serang. Berita Pemerintah Desa Serang. https://serang-blitar.desa.id/artikel/2022/11/2/sosialisasi-germas-sebagai-upaya-penurunan-angka-stunting-di-desa-serang
Dedi. (2022b). Sosialisasi PBB-P2 Desa Serang 2022. Berita Pemerintah Desa Serang. https://serang-blitar.desa.id/artikel/2022/11/30/sosialisasi-pbb-p2-desa-serang-2022
Djuyandi, Y., Darmawan, W. B., & Jumroh. (2023). Democracy and local political participation in Sumedang, Indonesia. Journal of Public Affairs, 23(1). https://doi.org/10.1002/pa.2726
Endang, D., & Warsiah, N. (2009). Metode Penulisan Karya Ilmiah. Laboratorium Pendidikan Kewargaan UPI.
Fischer, H. W., & Ali, S. S. (2019). Reshaping the public domain: Decentralization, the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA), and trajectories of local democracy in rural India. World Development, 120, 147–158. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2018.09.013
Fuady, M. (2010). Konsep Negara Demokrasi. PT. Refika Aditama.
Guntoro, M. (2021). Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Cendekia Jaya, 3(2), 1–9.
Harefa, D., & Hulu, F. (2020). Demokrasi Pancasila di Era Kemajemukan. PM Publisher.
Hartanto, R. S., & Dani, H. (2020). Studi Literatur: Pengembangan Media Pembelajaran dengan Software Autocad. Jurnal Kajian Pendidikan Teknik Bangunan, 6(1), 1–6.
Herdiansyah, H. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial. Salemba Humanika.
Jumliadi, M., Hendarso, Y., & Nengyanti. (2020). Research Gap dan Model Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Fertilitas: Review Literatur. Jurnal Kesehatan Poltekes Palembang, 15(1), 52–60.
Kementerian Dalam Negeri. (2022). Buku Panduan Badan Permusyawaratan Desa.
Laila, A. Z. F., Wagistina, S., & Masruroh, H. (2023). Potensi wisata bahari Pantai Serang di Desa Serang Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar. Jurnal Integrasi Dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial, 3(7), 699–710.
Leftwich, A. (1994). Governance, the State and the Politics of Development. Development and Change, 25(2), 363–386.
Magnis-Suseno, F. (1995). Mencari Sosok Demokrasi, Sebuah Telaah Filosofis. PT Gramedia Utama.
Malik, S. (2020). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jurnal Ius Constituendum, 5(2), 325. https://doi.org/10.26623/jic.v5i2.1740
Maran, R. R. (2014). Pengantar Sosiologi Politik. Rineka Cipta.
Munawaroh, S., Wulandari, W., Apriliya, N. D., & Eldo, D. H. A. P. (2020). Reformasi Birokrasi Dalam Penerapan Prinsip Akuntabilitas Pada Pemerintah Kota Tegal Tahun 2018. TheJournalish: Social and Government, 1(2), 67–75. http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/article/view/19
Murdiyanto, E. (2020). Penelitian Kualitatif (1st ed.). Yogyakarta Press.
Nadir, S. (2013). Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa. Jurnal Politik Profetik, 1(1).
Noya, J. (2022). Proses Demokratisasi dalam Pelaksanaan Pembangunan Pada Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah. Journal of Government Science Studies, 1(2), 95–104.
Nuradhawati, R. (2019). Dinamika Sentralisasi Dan Desentralisasi Di Indonesia. Jurnal Academia Praja, 2(01), 152–170. https://doi.org/10.36859/jap.v2i01.90
Ola, Y. Y. A., Hage, M. Y., & Yohanes, S. (2023). Demokratisasi dalam Pelaksanaan Pembangunan (Studi Kasus tentang Partisipasi Masyarakat dan Implikasi terhadap Pelaksanaan Pembangunan di Desa Gayak dan Desa Nobo Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur. Jurnal Hukum Online, 1(2), 236–252.
Pemerintah Desa Serang. (2021). Penyusunan APBDes 2021 Desa Serang. Website Resmi Pemerintah Desa Serang. https://serang-blitar.desa.id/Artikel/2021/1/1/Penyusunan-Apbdes-2021-Desa-Serang
Pemerintah Desa Serang. (2022). Musdes Perubahan APBDes Tahun 2022 Desa Serang. Website Resmi Desa Serang. Retrieved from Https://Serang-Blitar.Desa.Id/Artikel/2022/10/30/Musdes-Perubahan-Apbdes-Tahun-2022-Desa-Serang.
Pemerintah Desa Serang. (2023). Musrenbangdes Penetapan RKP dan APBDes Tahun 2023. Website Resmi Pemerintah Desa Serang. Retrieved from Https://Serang-Blitar.Desa.Id/Artikel/2023/1/2/Musrenbangdes-Penetapan-Rkp-Dan-Apbdes-Tahun-2023.
Permatasari, K., Pratiwi, R. N., & Suwondo. (2013). Otonomi Desa Dalam Pengelolaan Asset Desa (Studi Kasus Pada Desa Sitirejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang). Jurnal Administrasi Publik, 1(6).
Prasetya, A. F. (2017). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mewujudkan Pembentukan Peraturan Desa yang Partisipasif di Kabupaten Lampung Timur. FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum, 10(3). https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no3.785
Prista, E. (2020). Optimalisasi Potensi Retribusi Pariwisata Pantai Terhadap Pendapatan Asli Desa Di Kabupaten Blitar (Studi Kasus Pantai Tambakrejo, Pantai Serang, dan Pantai Jolosutro). Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, 9(1).
Raba, M. (2020). Akuntabilitas: Konsep dan Implementasi (2nd ed.). UMM Press.
Rafinzar, R., & Astuti, R. S. (2021). Deliberative Democracy Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Studi Pada Kecamatan Pulau Rimau, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan). Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 7(3), 429–450.
Rodhiyah, S., & Harir, M. (2016). Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Krandon Kecamatan Guntur Kabupaten Demak. Jurnal Pembaharuan Hukum, 3(3).
Rose, R. (1995). Freedom as a Fundamental Value. International Social Science Jurnal, 145, 45–71.
Rosidin, U. (2019). Partisipasi Masyarakat Desa dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa yang Aspiratif. Jurnal Bina Mulia Hukum, 4(1), 168–184.
Rozaki, A., & Yulianto, S. (2015). Pelembagaan Demokrasi melalui Musyawarah Desa. IRE Yogyakarta.
Santosa, J. (2020). Analisis Pengelolaan Pariwisata Dalam Upaya Meningkatkan Kesempatan Kerja Masyarakat (Studi Pada Wisata Pantai Serang, Desa Serang, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar). Tulungagung: Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah.
Sawir, M. (2022). Konsep Akuntabilitas Publik. Publikasi Jurnal, 1–27.
Suryani, Yani, D. A., Hamgara, B. R., Alfayed, R. R., & Nasution, J. (2022). Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal Di Desa Mabar Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang. Anindyaguna Ekonobisnis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis STIE Anindyaguna, 4(2), 401–412.
Uhlin, A. (1998). Oposisi Berserak. Arus Deras Demokratisasi Gelombang Ketiga di Indonesia (Y. Lupito & R. Suhud (eds.)). Mizan Pustaka.
UNU Blitar. (2023). Desa Serang Gandeng UNU Blitar untuk Wujudkan Program Satu RT Satu Sarjana. https://unublitar.ac.id/berita/193/desa_serang_gandeng_unu_blitar_untuk_wujudkan_program_satu_rt_satu_sarjana.html
Wahyuni, R. (2020). Pengelolaan Dana Desa Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan Pembangunan. Otonomi, 20(1), 108–119.
Wiguna, Y. T., Dewi, R., & Angelia, N. (2017). Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa. PERSPEKTIF, 6(2), 41–52. https://doi.org/10.31289/perspektif.v6i2.2511
Wulan, S. S. (2021). Desentralisasi Desa terhadap Pemenuhan Kesejahteraan Rakyat Perspektif Maslahah Mursalah. Al-Balad: Journal of Constitutional Law, 3, 1–7. http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad/article/view/709
