PENCABUTAN SERTIPIKAT HAK MILIK AKIBAT TUMPANG TINDIH DALAM PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK LENGKAP DI KABUPATEN BOGOR
DOI:
https://doi.org/10.23969/jp.v11i03.65098Keywords:
Overlapping Claims, Revocation, Land Certificates, Bogor RegencyAbstract
This research analyzes the revocation of a Freehold Title Certificate due to land overlap within the Integrated Systematic Land Registration program, based on the Bandung Administrative Court Decision Number 15/G/2018/PTUN.BDG. The case originated when the Defendant the Head of the Bogor Regency Land Office issued SHM Number 4611/Karadenan in the name of Caca Suarca (issued on December 21, 2017). This title was found to overlap with the Right to Build Certificate (HGB) Number 329/Karadenan held by the Plaintiff, PT Star Tjemerlang (based in West Jakarta)—which had been issued in 1999. Employing a normative legal research method, this study evaluates the application of the General Principles of Good Governance.
Downloads
References
Boedi Harsono. (2008). Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Jakarta: Djambatan.
H. Ishaq. (2017). Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi. Cetakan ke-1. Bandung: Alfabeta.
Indonesia. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1369).
Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380).
Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292).
Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079).
Pengadilan Tata Usaha Negara. (2026). Putusan Nomor 15/G/2026/PTUN.BDG. Bandung.
Romi Sihombing. (2021). Cacat Administrasi Pembatalan Sertifikat Tanah oleh BPN Tanpa Putusan Pengadilan. Jakarta: Prenada Media Group.
Tika Febriana, & Noviadan Darmoko A. Murry. (2022). Langkah Hukum Terhadap Sengketa Tumpang Tindih (Overlapping) atas Hak Sertipikat Tanah. Jurnal Hukum dan Keadilan.
Urip Santoso. (2017). Perolehan Hak Atas Tanah. Cetakan ke-2. Depok: Kencana.
Urip Santoso. (2020). Hukum Agraria Kajian Komprehensif. Jakarta: Kencana.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
