POLA SPASIAL MOBILITAS PENDUDUK DIKECAMATAN LUBUK BASUNG KABUPATEN AGAM

Abstract

Mobilitas penduduk merupakan salah satu fenomena yang memengaruhi perkembangan wilayah, terutama di daerah yang memiliki aktivitas ekonomi dan sosial yang dinamis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mobilitas penduduk, pola spasial mobilitas, faktor penarik dan faktor pendorong, serta dampak mobilitas penduduk terhadap perkembangan wilayah di Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan spasial. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling, terdiri atas lima wali nagari sebagai informan kunci dan masyarakat yang melakukan mobilitas sebagai informan pendukung. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, angket, dan analisis spasial menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG). Hasil penelitian menunjukkan bahwa mobilitas penduduk di Kecamatan Lubuk Basung didominasi oleh mobilitas non permanen atau ulang-alik, dengan mayoritas responden melakukan mobilitas sebanyak 1–5 orang dalam rumah tangga dan durasi mobilitas sekitar satu hari. Pola spasial mobilitas memperlihatkan bahwa sebagian besar penduduk melakukan perjalanan selama 1–5 jam dengan frekuensi harian, tujuan mobilitas didominasi wilayah dalam Provinsi Sumatera Barat, serta moda transportasi yang paling banyak digunakan adalah kendaraan roda dua. Faktor penarik utama mobilitas adalah tersedianya kesempatan kerja, pendapatan yang lebih tinggi, dan fasilitas yang lebih lengkap, sedangkan faktor pendorong meliputi keterbatasan lapangan kerja, rendahnya pendapatan, dan kondisi ekonomi di daerah asal. Mobilitas penduduk memberikan dampak positif berupa peningkatan kesejahteraan ekonomi, akses pendidikan, dan perkembangan infrastruktur. Namun demikian, mobilitas juga menimbulkan dampak negatif berupa berkurangnya tenaga kerja produktif di daerah asal, meningkatnya ketimpangan sosial, serta terjadinya pergeseran nilai-nilai budaya lokal. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pembangunan wilayah yang mampu menciptakan lapangan kerja dan pemerataan fasilitas agar mobilitas penduduk dapat memberikan manfaat yang lebih optimal bagi pembangunan daerah.