NASIONALISME DI TAPAL BATAS BIRU TANTANGAN DAN PERAN MASYARAKAT PESISIR SEBAGAI PENJAGA KEDAULATAN
DOI:
https://doi.org/10.23969/jp.v11i02.54569Keywords:
maritime nationalism, coastal communities, state sovereignty, border areas, blue bordersAbstract
As the world's largest archipelagic nation, Indonesia has vast maritime territory and shares direct borders with various countries. This makes coastal areas and maritime borders strategic for maintaining national sovereignty. Coastal communities not only play a role in the maritime economy but also serve as the vanguard in monitoring and protecting Indonesian territorial waters. However, various challenges such as poor development, limited access to public services, illegal fishing activities, cross-border smuggling, and the socio-cultural influences of neighboring countries can influence the level of nationalism in coastal communities. This research uses a literature review method by analyzing various relevant scientific articles, books, and policy documents. The results indicate that coastal communities make a significant contribution to maintaining national sustainability through social oversight, reporting illegal activities, preserving maritime culture, and managing sustainable marine resources. Therefore, synergy between the government, security forces, and communities is needed to strengthen coastal development to improve community welfare while strengthening maritime nationalism.
Downloads
References
DAFTAR PUSTAKA
Hakiem, L. (2023). Analisis Perubahan Garis Pantai di Kabupaten Tuban Tahun 2000, 2015, dan 2020. 2(2), 2–8.
Junita, M., Ramadani, A., & Hendrayeni, N. P. (2026). Penegakan Hukum dan Hambatan Kepolisian Perairan terhadap Praktik Illegal Fishing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia ( Studi Kasus Laut Natuna Utara ). 2(5), 2162–2171.
Khaerul, M. (2025). KETIMPANGAN KESEHATAN SEBAGAI PRAKTIK SOSIAL : KAJIAN SOSIOLOGI KRITIS PIERRE BOURDIEU TERHADAP MASYARAKAT PESISIR DI ERA POSTMODERN HEALTH INEQUALITY AS A SOCIAL PRACTICE : A CRITICAL SOCIOLOGICAL STUDY OF PIERRE BOURDIEU ON COASTAL COMMUNITIES IN THE POSTMODERN ERA Ketimpangan kesehatan merupakan salah satu isu krusial dalam kajian pembangunan sosial dan kebijakan publik , struktur indikator capaian di negara berkembang dengan pembangunan kesehatan belum kelompok masyarakat . Ketimpangan tersebut kesehatan antarwilayah dan kelas sosial , tetapi sistem kesehatan . Dalam konteks perkotaan ketimpangan kesehatan akibat akumulasi Pada era postmodern , sistem kesehatan ditandai oleh menguatnya logika pasar , hak sosial yang dijamin negara , tetapi juga komoditas yang diperjualbelikan melalui mekanisme pasar . yang hierarkis , di mana akses terhadap kepemilikan modal ekonomi , budaya , dan Berbagai penelitian sebelumnya mengenai ketimpangan kesehatan umumnya berangkat dari perspektif determinan sosial pemahaman tentang hubungan antara struktur sosial dan ketimpangan kesehatan . Namun , praktik keseharian , relasi simbolik , serta masalah kesehatan sebagai akibat dari pilihan menyalahkan korban ( victim blaming ), karena pilihan dan praktik kesehatan masyarakat Kritik terhadap pendekatan individualistik ini telah disampaikan dalam kajian sosiologi kesehatan kritis yang menegaskan bahwa praktik kesehatan tidak dapat dilepaskan dari relasi kekuasaan , praktik sosial . Konsep habitus , modal serta kekerasan simbolik memungkinkan analisis yang lebih mendalam mengenai bagaimana ketimpangan kesehatan diproduksi , dinormalisasi , dan direproduksi Indonesia masih relatif terbatas . Kebaruan artikel ini terletak pada upaya memposisikan ketimpangan kesehatan bukan sekadar sebagai persoalan akses atau perilaku , yang terbentuk melalui relasi antara habitus kesehatan warga pesisir , distribusi modal , dan kajian ini adalah menganalisis ketimpangan kesehatan pada masyarakat pesisir Kecamatan. 6(1), 91–96.
Pamungkas, C. (2015). Nasionalisme Masyarakat Di Perbatasan Laut: Studi Kasus Masyarakat Melayu-Karimun. Lipi, 41(2), 147–162. http://ejournal.lipi.go.id/index.php/jmiipsk/article/view/253/119
Sugianto, A., Agussalim, D., & Armawi, A. (2011). Penanganan keamanan maritim perbatasan wilayah laut dan dampaknya pada aspek pertahanan keamanan. Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, 9(2), 113–128. https://jurnal.lemhannas.go.id
Hakiem, L. (2023). Analisis Perubahan Garis Pantai di Kabupaten Tuban Tahun 2000, 2015, dan 2020. 2(2), 2–8.
Junita, M., Ramadani, A., & Hendrayeni, N. P. (2026). Penegakan Hukum dan Hambatan Kepolisian Perairan terhadap Praktik Illegal Fishing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia ( Studi Kasus Laut Natuna Utara ). 2(5), 2162–2171.
Khaerul, M. (2025). KETIMPANGAN KESEHATAN SEBAGAI PRAKTIK SOSIAL : KAJIAN SOSIOLOGI KRITIS PIERRE BOURDIEU TERHADAP MASYARAKAT PESISIR DI ERA POSTMODERN HEALTH INEQUALITY AS A SOCIAL PRACTICE : A CRITICAL SOCIOLOGICAL STUDY OF PIERRE BOURDIEU ON COASTAL COMMUNITIES IN THE POSTMODERN ERA Ketimpangan kesehatan merupakan salah satu isu krusial dalam kajian pembangunan sosial dan kebijakan publik , struktur indikator capaian di negara berkembang dengan pembangunan kesehatan belum kelompok masyarakat . Ketimpangan tersebut kesehatan antarwilayah dan kelas sosial , tetapi sistem kesehatan . Dalam konteks perkotaan ketimpangan kesehatan akibat akumulasi Pada era postmodern , sistem kesehatan ditandai oleh menguatnya logika pasar , hak sosial yang dijamin negara , tetapi juga komoditas yang diperjualbelikan melalui mekanisme pasar . yang hierarkis , di mana akses terhadap kepemilikan modal ekonomi , budaya , dan Berbagai penelitian sebelumnya mengenai ketimpangan kesehatan umumnya berangkat dari perspektif determinan sosial pemahaman tentang hubungan antara struktur sosial dan ketimpangan kesehatan . Namun , praktik keseharian , relasi simbolik , serta masalah kesehatan sebagai akibat dari pilihan menyalahkan korban ( victim blaming ), karena pilihan dan praktik kesehatan masyarakat Kritik terhadap pendekatan individualistik ini telah disampaikan dalam kajian sosiologi kesehatan kritis yang menegaskan bahwa praktik kesehatan tidak dapat dilepaskan dari relasi kekuasaan , praktik sosial . Konsep habitus , modal serta kekerasan simbolik memungkinkan analisis yang lebih mendalam mengenai bagaimana ketimpangan kesehatan diproduksi , dinormalisasi , dan direproduksi Indonesia masih relatif terbatas . Kebaruan artikel ini terletak pada upaya memposisikan ketimpangan kesehatan bukan sekadar sebagai persoalan akses atau perilaku , yang terbentuk melalui relasi antara habitus kesehatan warga pesisir , distribusi modal , dan kajian ini adalah menganalisis ketimpangan kesehatan pada masyarakat pesisir Kecamatan. 6(1), 91–96.
Pamungkas, C. (2015). Nasionalisme Masyarakat Di Perbatasan Laut: Studi Kasus Masyarakat Melayu-Karimun. Lipi, 41(2), 147–162. http://ejournal.lipi.go.id/index.php/jmiipsk/article/view/253/119
Sugianto, A., Agussalim, D., & Armawi, A. (2011). Penanganan keamanan maritim perbatasan wilayah laut dan dampaknya pada aspek pertahanan keamanan. Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, 9(2), 113–128. https://jurnal.lemhannas.go.id
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
