ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERBUATA N MELAWAN HUKUM OLEH PEMERINTAH DALAM PENERBITAN KEBIJAKAN PERDAGANGAN YANG BERDAMPAK PADA KERUGIAN INVESTASI KORPORASI ( STUDI Putusan No. 3091 K/Pdt/2025)

Authors

  • Iren Margaretha Gurusinga Universitas Prima Indonesia
  • Rodiatun Adawiyah Universitas Prima Indonesia
  • Muhammad Arif Prasetyo Universitas Prima Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.23969/jp.v11i02.45320

Keywords:

unlawful acts, trade policy, corporate investment

Abstract

This study aims to analyze the qualification of unlawful acts by the government in issuing trade policies that result in corporate investment losses, as well as to examine the form of government legal liability and the considerations of the Supreme Court in Decision Number 3091 K/Pdt/2025. This research is a normative legal study employing statutory and case approaches. The results indicate that investment losses arising from government policies cannot automatically be classified as unlawful acts unless all elements stipulated in Article 1365 of the Indonesian Civil Code are fulfilled. In the decision, the Supreme Court considered that government policy constitutes a legitimate exercise of authority in protecting the public interest, and therefore does not meet the elements of unlawfulness and fault. Consequently, the government cannot be held civilly liable in the form of compensation. This study also shows that investment losses resulting from government policies are part of policy risk that must be anticipated by investors. Thus, legal protection for investment is not absolute, but must be balanced with the government’s authority in carrying out its regulatory functions. This research is expected to contribute to the development of law related to investment protection and government accountability in public policy.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Politik Masidin, S. H. (2023). Penelitian hukum normatif: Analisis putusan hakim. Prenada Media.

Jemmy Sondakh, S. H. (2026). Hukum Investasi dan Pasar Modal. Kramantara JS.

Fasya, D. F. A. (2025). Hukum dan Investasi Pertambangan: Perlindungan Investor dari Tindak Pidana Penghalangan Aktivitas Tambang. Penerbit NEM.

Untung, H. B., & SH, C. (2024). Hukum Investasi. Sinar Grafika.

Naldo, R. A. C., Purba, M., & Pasaribu, I. (2022). Perlunya Penerapan Pertanggungjawaban Mutlak Terhadap Korporasi Sebab Perbuatan Melawan Hukum Menimbulkan Ancaman Serius. EnamMedia.

Susanto, S., Priyono, E. A., Astanti, D. I., Sari, P., Imron, A., Widjanarto, H., & Soraya, A. (2025). Perbuatan Melawan Hukum. CV. Edu Akademi.

Ardana, Y., & Syamsiyah, N. (2023). Perekonomian Indonesia. Penerbit NEM.

Wiratama, M. A. Tindak Pidana Kejahatan Korporasi di Indonesia. Penerbit Adab.

JURNAL

Irmawati, Cevitra, M., & Djajaputra, G. (2023). Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad)... UNES Law Review, 6(1), 2722–2731.

Nurdiansyah, F., Prastiyowati, D., & Muhammad, I. M. (2024). Perbuatan Melawan Hukum terhadap Akta Notaris Berbasis Cyber Notary. DIVERSI: Jurnal Hukum, 10(1), 127–168.

Wibisana, K. (2025). Kebijakan Publik di Indonesia sebagai Alat Kepentingan Kapitalis. Jurnal Sosial dan Sains (SOSAINS), 5(5).

Sinaroja, A. S., & Widyoseno, V. R. (2024). Korporatisme Negara dan Ekonomi Privatisasi. Indonesian Journal of Political Studies, 4(1), 76–89.

Subagiya, B. (2023). Penelitian Kepustakaan dalam Penelitian PAI. Jurnal Pendidikan Islam, 12, 43.

Pramita, K. D., & Hendrayana, K. D. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Investor dalam Investasi Online. Jurnal Pacta Sunt Servanda, 2(1), 1–8.

Waluyo, T., Prawesthi, W., & Amiq, B. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Investor. Court Review, 5(05), 1–25.

Vita, F. R. (2024). Perbuatan Melawan Hukum dalam Investasi Asing. Jurnal Darma Agung, 32(5), 428–437.

Sani, T. P., Syahrin, A., & Mulyadi, M. (2024). Aspek PMH dalam Proyek Jalan. UNES Law Review, 6(4), 11896–11906.

Sidiq, S. (2023). Interseksi Hukum dan Ekonomi. Muhammadiyah Law Review, 7(2), 39–59.

Kalsum, U. (2024). Perdagangan Internasional dan Dampaknya. Circle Archive, 1(5).

Endaryono, B. T., & Djuhartono, T. (2024). Faktor Penentu Investasi. JABE, 10(4), 399–410.

Keliat, V. U., Siregar, A. P., Zulkifli, S., & Purba, I. (2023). Perlindungan Hukum Kasus Peretasan BSI. Ilmu Hukum Prima, 6(2), 182–190.

Lananda, A., et al. (2024). Dampak Putusan MA dan MK terkait Open Legal Policy. The Juris, 8(2), 384–403.

Maula, P. N. M., et al. (2025). Pengawasan dan Pertanggungjawaban BPI Danantara. Jurnal Hukum Statuta, 4(2), 129–143.

PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia terkait kebijakan ekspor dan pengendalian perdagangan komoditas (yang menjadi objek dalam Putusan Nomor 3091 K/Pdt/2025).

Downloads

Published

2026-04-30