Model Transparansi Anggaran Desa di Yogyakarta
DOI:
https://doi.org/10.23969/paradigmapolistaat.v6i2.14168Abstrak
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatakan bahwa desa memiliki wewenang dalam mengatur pemerintahan dan mewujudkan pelaksanaan pembangunan dalam upaya memaksimalkan kualitas kesejahteraan hidup masyarakat. Good Governance yang menjadi paradigma baru dalam konsep tata kelola pemerintahan yang baik termasuk pemerintah desa yang menekankan pada tiga aspek yaitu transparansi, akuntabel dan partisipasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana model transparansi anggaran pemerintahan desa di Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yang diperoleh melalui wawancara dan sumber data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, artikel, website dan dokumen yang terkait. Informan yang digunakan adalah kepala desa, sekretaris desa dan staff pemerintah desa. Analisis data menggunakan model Miles and Huberman yakni data reduction, data display, dan conclusion drawing. Hasil dari penelitian ini adalah Di Desa Tamanmartani, transparansi anggaran dicapai melalui musyawarah desa dan penggunaan aplikasi SISKEUDES sehingga masyarakat dapat mengakses informasi keuangan secara online. Desa Selomartani juga memanfaatkan papan reklame dan situs web untuk menjamin transparansi. Keterlibatan aparat desa dan dewan desa mendorong akuntabilitas. Penerapan model transparansi ini tidak didorong oleh politik, melainkan merupakan persyaratan dan sarana bagi masyarakat untuk memahami bagaimana dana tersebut digunakan. Kata kunci: Transparansi, Good Governance, Strategi PolitikUnduhan
Referensi
Birskyte, L. (2019). Determinants of budget transparency in Lithuanian municipalities. Public Performance & Management Review, 42(3), 707-731.
Kasenda, H., Sambiran, S., & Sumampow, I. (2021). Transparansi Pengelolaan Dana Kelurahan Dalam Pembangunan Di Kelurahan Ranomea Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan. Governance, 1(2).
Ngakil, I., & Kaukab, M. E. (2020). Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di kabupaten wonosobo. Journal of Economic, Management, Accounting and Technology, 3(2), 92-107.
Nurhayati, N. (2017). Analisis Teori Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah di Indonesia. Jurnal Trias Politika, 1(2).
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020
Purwanti, T. (2022). Transparansi Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Tahun 2018 (Studi Kasus Desa Talang Kering Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara). Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik, 9(1), 133-142.
Sangki, A. A., Gosal, R., & Kairupan, J. (2017). Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Suatu Studi Di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow). Jurnal Eksekutif, 1(1).
Situmorang, C. V., Simanjuntak, A., & Elisabeth, D. M. (2020). Peran Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas, Dan Transparansi Dalam Mewujudkan Good Governance Terhadap Pembangunan Desa. Jurnal Ilmu Keuangan Dan Perbankan (JIKA), 9(2), 131-142.
Sulistiyowati, F. (2022). PENGARUH IMPLEMENTASI TATA KELOLA SEKTOR PUBLIK YANG BAIK TERHADAP KUALITAS ANGGARAN SKPD. Kajian Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha, 30(2), 54-69.
TALENGKERA, F., POSUMAH, J. H., & LONDA, V. Y. (2018). Peran Kepala Desa dalam Mewujudkan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Lalue Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talaut. Jurnal Administrasi Publik, 4(63).
Website :
https://itjen.kemenperin.go.id/post/transparansi-di-era digital#:~:text=Transparansi%20dalam%20hal%20ini%20diartikan,mengawasi%20dan%20mengevaluasi%20kinerja%20pemerintah. Diakses pada 21 Mei 2024
https://uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html. Diakses pada 11 Mei 2024.
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16062/5-Lima-Prinsip-Good-Governance-dalam-Pengurusan-Piutang-Negara.html. Diakses pada 13 Mei 2024.
Selomartanisid.slemankab.go.id . Diakses pada 17 Mei 2024
Tamanmartani.id . Diakses pada 17 Mei 2024
