2024-03-28T19:25:05Z
https://journal.unpas.ac.id/index.php/paradigmapolistaat/oai
oai:ojs.journal.unpas.ac.id:article/2214
2022-01-24T14:04:48Z
paradigmapolistaat:ART
PARADOKS DEMOKRASI DI INDONESIA TAHUN 2014-2019 : ANALISIS PROSEDURAL DAN SUBSTANSIAL
Mahendra, Yusril Ihza
Demokrasi Prosedural, Demokrasi Substansial, Paradoks demokrasi.
Artikel ini bertujuan untuk mengkaji kualitas demokrasi di Indonesia pada periode 2014-2019. Untuk mengelaborasi permasalahan tersebut peneliti menggunakan pendekatan demokrasi prosedural dan demokrasi substansial. Hasilnya ditemukan bahwa, secara prosedural Indonesia sebenarnya sudah memiliki institusi-institusi penunjang demokrasi seperti adanya pemilu terbuka dan partisipasi universal. Akan tetapi, masih terdapat kecacatan dalam prosedur pelaksanaannya, seperti permasalahan DPT dalam pemilu, penerapan rule of law yang belum optimal, dan adanya korelasi antara pemerintah dan kelompok oligarki yang mengancam stabilitas checks and balances dalam sistem pemerintahan. Sedangkan secara substansial, beberapa pengamat berpendapat bahwa pada periode tersebut terjadi fenomena “retreat from democracy” yang ditandai oleh turunnya kebebasan berdemokrasi. Kendati permasalahan tersebut, pemerintah mampu meningkatkan perekonomian yang berdampak pada turunnya angka kemiskinan dan tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat. Fakta-fakta ini mengindikasikan adanya paradoks demokrasi di Indonesia. Komparasi yang dilakukan menunjukkan kompleksitas relasi antara proses (prosedur) dan output (substansi) demokrasi.
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung
2021-06-30
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://journal.unpas.ac.id/index.php/paradigmapolistaat/article/view/2214
10.23969/paradigmapolistaat.v4i1.2214
Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Vol. 4 No. 1 (2021): Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; 27-47
2579-3888
2579-3861
10.23969/paradigmapolistaat.v4i1
eng
https://journal.unpas.ac.id/index.php/paradigmapolistaat/article/view/2214/2147
Copyright (c) 2022 Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
oai:ojs.journal.unpas.ac.id:article/2931
2022-01-24T14:04:19Z
paradigmapolistaat:ART
PERAN AKTOR DALAM PROSES PEMBENTUKAN DINASTI POLITIK (STUDI KASUS DI KABUPATEN PURWAKARTA)
Mujtahid Shibghotulloh, Dea Arsyad
Al-Banjari, Husin
Djuyandi, Yusa
Keywords: Political Dynasty, Political Actors, Hidden Power.
Kata kunci: Dinasti Politik, Aktor Politik, Kekuasan Tersembunyi.
The political phenomenon at the local level which concentrates power limited to the family is interesting to highlight. The power which is only hegemony by the political actor by making his relatives as part of a political dynasty becomes a problem in democratization in Indonesia. Opportunities for the wider community were eroded because the tap to power was blocked by the local elite. The power tree formed by Dedi Mulyadi as a political actor, by making it easier for his wife Anne Ratna Mustika as Purwakarta regent to succeed Dedi Mulyadi, as well as his son Ahmad Habibi Bungsu Maula Akbar as chairman of DPD level II Golkar Party Purwakarta Regency, strengthen Dedi Mulyadi's position as a politician snapper class in the area. By using a qualitative research method approach and taking a case study of Purwakarta Regency, this research illustrates a political dynasty formed by political actors using political skills that are not visible to the public (hidden power). The results showed that the role of political actors based their political skills on knowledge, actors used political party instruments, bureaucracy, and also some Sundanese culture in shaping political dynasties. Moreover, the long-term interests of the actor who desires to become a leader at the level of West Java and National Provinces is an important finding in this article. This necessitates that the actor must be able to secure his power base in Purwakarta Regency.
Keywords: Political Dynasty, Political Actors, Hidden Power.
Fenomena politik di aras lokal yang memusatkan kekuasaan yang terbatas hanya pada keluarga menarik untuk disorot. Kekuasaan yang hanya di hegemoni oleh sang aktor politik dengan menjadikan sanak keluarganya sebagai bagian dari dinasti politik, menjadi permasalahan dalam demokratisasi di Indonesia. Peluang masyarakat luas menjadi tergerus karena keran menuju kekuasaan dihambat oleh elit lokal. Pohon kekuasaan yang dibentuk oleh Dedi Mulyadi sebagai aktor politik, dengan memudahkan langkah istrinya yaitu Anne Ratna Mustika sebagai bupati Purwakarta penerus Dedi Mulyadi, serta anaknya yaitu Ahmad Habibi Bungsu Maula Akbar sebagai ketua DPD tingkat II Partai Golkar Kabupaten Purwakarta, menguatkan posisi Dedi Mulyadi sebagai politisi kelas kakap di daerah. Dengan menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif dan mengambil studi kasus Kabupaten Purwakarta, penelitian ini menggambarkan dinasti politik dibentuk oleh aktor politik dengan menggunakan political skill yang tidak terlihat oleh khalayak (kekuasaan tersembunyi). Hasil penelitian menunjukan bahwa peran aktor politik mendasarkan political skill nya pada knowledge, aktor menggunakan instrumen partai politik, birokrasi, dan juga sebagian budayawan Sunda dalam membentuk dinasti politik. Lebih dari itu, kepentingan jangka panjang sang aktor yang berhasrat menjadi pemimpin di tingkat Provinsi Jawa Barat dan Bahkan Nasionl menjadi temuan penting dalam artikel ini. Hal tersebut meniscayakan sang aktor harus bisa mengamankan basis kekuasaannya di Kabupaten Purwakarta.
Kata kunci: Dinasti Politik, Aktor Politik, Kekuasan Tersembunyi.
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung
2020-06-30
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://journal.unpas.ac.id/index.php/paradigmapolistaat/article/view/2931
10.23969/paradigmapolistaat.v3i1.2931
Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Vol. 3 No. 1 (2020): Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; 26-48
2579-3888
2579-3861
10.23969/paradigmapolistaat.v3i1
eng
https://journal.unpas.ac.id/index.php/paradigmapolistaat/article/view/2931/1349
Copyright (c) 2020 Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
oai:ojs.journal.unpas.ac.id:article/2952
2022-01-24T14:04:19Z
paradigmapolistaat:ART
PERENCANAAN KOMUNIKASI KOMUNITAS ALEUT DALAM LITERASI SEJARAH
Iqbal, Mochamad
Perencanaan Komunikasi
literasi sejarah
komunitas aleut
Budaya literasi di Indonesia sangat rendah, sehingga perlu peran dari masyarakat untuk menguatkan budaya literasi. Komunitas aleut bergerak dalam memperkenalkan literasi sejarah kepada masyarakat terutama sejarah yang berada di kota Bandung dan sekitarnya. Tujuan dari penelitian ini, untuk mengetahui bagaimana proses perencanaan komunikasi komunitas Aleut dalam literasi sejarah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan datanya melalui Observasi, Wawancara dan Dokumentasi dengan menggunakan model perencanaan komunikasi milik Philip Lesly. Hasil penelitiannya diketahui bahwa perencanaan komunikasi komunitas aleut dengan menganalisis lingkungan eksternalnya berupa tren masyarakat dan ancaman berupa TIK, memiliki kompetensi inti dari pengurus. Kebijakan berlandaskan visi misi yang dituangkan dalam aktifitas atau kegiatan. Perencanaan program pelaksanaan ; dirumuskan dalam musyawarah kerja berupa kelas literasi, ngaleut dan kegiatan literasi lainnya. Menggunakan berbagai media, baik massa maupun media sosial seperti koran, radio, Instagram, twitter, facebook dan website. Kegiatan komunikasi ; melakukan promosi dan diseminasi informasi terkait program yang akan dan telah dilakukan melalui berbagai media yang dimiliki. Komponen Publik diantaranya ; Umpan balik ; inventarisasi secara langsung dari program yang telah dilakukan dan feedback dari hasil unggahan di media sosial. Proses terakhir Evaluasi ; diadakan dalam rapat evaluasi yang tiap beberapa minggu sekali untuk mengevaluasi hasil umpan balik.
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung
2020-06-30
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://journal.unpas.ac.id/index.php/paradigmapolistaat/article/view/2952
10.23969/paradigmapolistaat.v3i1.2952
Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Vol. 3 No. 1 (2020): Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; 15-25
2579-3888
2579-3861
10.23969/paradigmapolistaat.v3i1
eng
https://journal.unpas.ac.id/index.php/paradigmapolistaat/article/view/2952/1355
Copyright (c) 2020 Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
oai:ojs.journal.unpas.ac.id:article/2967
2022-01-24T14:04:19Z
paradigmapolistaat:ART
KEPENTINGAN INDONESIA DALAM KERJA SAMA BILATERAL DENGAN JEPANG STUDI KASUS: INDONESIA-JAPAN ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (IJEPA)
Avivi, Yusron
Siagian, Muhnizar
Kebijakan Luar Negeri, Kepentingan Nasional, Kerja Sama Bilateral.
Foreign Policy, National Interest, Bilateral Cooperation.
The Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) is a bilateral cooperation in the economic sector between Indonesia and Japan that is expected to support economic growth between the two countries through various established schemes. In foreign policy studies, each country has an interest to be achieved in a variety of bilateral cooperation undertaken. Indonesia has many national interests in this bilateral economic cooperation. And also the various factors behind Indonesia to pursue economic diplomacy through bilateral economic cooperation agreements with Japan. This study aims to look at Indonesia's national interests in IJEPA cooperation and how Indonesia is trying to achieve these various interests. This study uses a qualitative case study method with descriptive analytical methods. Researchers used a foreign policy approach with various concepts of national interest in bilateral cooperation in the economic field.
Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) merupakan kerja sama bilateral pada sektor ekonomi antara Indonesia dan Jepang yang diharapkan dapat menunjang pertumbuhan ekonomi kedua negara melalui berbagai skema yang telah ditetapkan. Dalam studi kebijakan luar negeri, setiap negara mempunyai kepentingan yang ingin dicapai dalam berbagai kerja sama bilateral yang dijalankan. Indonesia memiliki banyak kepentingan nasional dalam kerjasama ekonomi bilateral ini. Dan juga berbagai factor yang melatar belakangi Indonesia menempuh jalur diplomasi ekonomi melalui perjanjian kerjasama ekonomi bilateral dengan Jepang. Penelitian ini bertujuan untuk melihat kepentingan nasional Indonesia dalam kerja sama IJEPA dan bagaimana Indonesia mencoba untuk mencapai berbagai kepentingan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi kasus dengan deskriptif analitis. Peneliti menggunakan pendekatan kebijakan luar negeri dengan berbagai konsep kepentingan nasional dalam kerja sama bilateral di bidang ekonomi.
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung
2020-06-30
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://journal.unpas.ac.id/index.php/paradigmapolistaat/article/view/2967
10.23969/paradigmapolistaat.v3i1.2967
Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Vol. 3 No. 1 (2020): Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; 49-61
2579-3888
2579-3861
10.23969/paradigmapolistaat.v3i1
eng
https://journal.unpas.ac.id/index.php/paradigmapolistaat/article/view/2967/1356
Copyright (c) 2020 Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
oai:ojs.journal.unpas.ac.id:article/2970
2022-01-24T14:04:19Z
paradigmapolistaat:ART
STRATEGI KOMUNIKASI PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN PROGRAM KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM) DI KABUPATEN BANDUNG BARAT: Studi Kasus di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kabupaten Bandung Barat
Ardianti, Dhini
Satibi, Iwan
Sonjaya, Rasman
Gunawan, Iwan
Strategi Komunikasi, Komunikasi Pemerintah, Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), Diskominfotik, Kabupaten Bandung Barat (KBB)
Penelitian ini membahas strategi komunikasi pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam mengimplementasikan program Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Kabupaten Bandung Barat (Studi Kasus di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kabupaten Bandung Barat. Fokus penelitian bertujuan untuk mengetahui proses research (fact finding), perencanaan (planning), pelaksanaan (communicating/actuating), dan evaluasi (evaluating) dalam mengimplementasikan program Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Kabupaten Bandung Barat; dan untuk mengetahui kegiatan komunikasi yang dilakukan Diskominfotik Kabupaten Bandung Barat dalam mengimplementasikan program KIM di Kabupaten Bandung Barat. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan tradisi studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap Kepala Dinas Kominfotik KBB dan Koordinator Relawan TIK KBB, dan melalui studi literatur terhadap dokumen yang terkait berupa artikel, berita online, maupun dokumentasi kegiatan yang terdapat di website dan media sosial komunitas Relawan TIK KBB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) proses research (fact finding) dengan cara analisis dokumen terkait KIM, perencanaan (planning) komunikasi ditunjukan untuk adanya perubahan kognitif, perubahan sikap (attitude) hingga perubahan perilaku masyarakat, salah satunya dengan cara membuat jurnalisme warga melalui website Desa, membentuk komunitas Relawan TIK; pelaksanaan (communicating/actuating) diarahkan pada startegi mengenal khalayak, menyusun pesan, menetapkan metode, dan pemilihan media komunikasi; serta evaluasi sejauhmana startegi komunikasi tersebut berhasil dilaksanakan efektif dan efisien; (2) kegiatan atau aktivitas komunikasi yang dilakukan oleh Diskominfotik dalam mensosialisasikan kegiatan KIM di Kabupaten Bandung Barat adalah melalui kegiatan R-TIK (Relawan TIK) yang digagas masyarakat informasi Bandung Barat, melalui saluran-saluran media baru, seperti website Desa, facebook, twitter, dan media massa online terkait pemberitaan kegiatan R-TIK KBB ini.
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung
2020-06-30
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://journal.unpas.ac.id/index.php/paradigmapolistaat/article/view/2970
10.23969/paradigmapolistaat.v3i1.2970
Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Vol. 3 No. 1 (2020): Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; 62-74
2579-3888
2579-3861
10.23969/paradigmapolistaat.v3i1
eng
https://journal.unpas.ac.id/index.php/paradigmapolistaat/article/view/2970/1350
Copyright (c) 2020 Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
oai:ojs.journal.unpas.ac.id:article/2974
2022-01-24T14:04:19Z
paradigmapolistaat:ART
THE EUROPEAN UNION TRADE PROTECTION ON INDONESIAN CRUDE PALM OIL (CPO) IMPORT
Bangun, Siti Zainurrahmi Br
Hidayat, Taufik
., Akim
Crude Palm Oil, Indonesia, Perdagangan Internasional, Proteksi Perdagangan, Uni Eropa.
Perdagangan Internasional kini, diwarnai dengan adanya praktek liberalisasi salah satunya adalah liberalisasi perdagangan dengan mengusung pasar bebas. Selanjutnya, implementasi dari liberalisasi perdagangan terkait dengan penghapusan berbagai macam proteksi perdagangan. Meskipun perdagangan bebas sesuai kesepakatan WTO harus dilaksakan, namun tidak semua negara-negara di dunia benar-benar menerapkan perdagangan bebas. Negara kerap melakukan praktek proteksi perdagangan nontarif sebagai upaya membatasi membanjirnya produk impor masuk ke wilayahnya. Dalam hal ini, Uni Eropa melakukan upaya membatasi produk impor CPO Indonesia dengan menggunakan berbagai macam kebijakan, sertifikasi, sampai kepada kampanye negatif yang kemudian hal ini diidentifikasi sebagai bentuk proteksi perdagangan nontarif. Penulisan artikel ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif pada pendekatan studi kasus. Kemudian, artikel ini pula akan dijelaskan secara komprehensif instrumen yang diidentifikasi sebagai bentuk proteksi perdagangan nontarif dengan menggunakan teori Thomas Oatley. Artikel ini berkesimpulan bahwa, Pada dasarnya sedikit sekali negara di dunia yang benar-benar menerapkan implementasi pasar bebas, negara-negara kerap melakukan praktek proteksi perdagangan yang pada esensinya untuk meraih kepentingan domestiknya dalam hal ini adalah minyak nabati yang diproduksi di kawasan Uni Eropa agar dapat berdaya saing.
International trade is now characterized by the practice of liberalization, one of that is trade liberalization by promoting free markets. Furthermore, the implementation of trade liberalization is related to the elimination of various matters of trade protection. Although, free trade according to the WTO agreement must be carried out, not all countries in the world really implement free trade. The state often practices non-tariff trade protection in an effort to limit the imported products entering in its territory. In this case, the European Union is making some efforts to limit the import of Indonesian CPO products by using a variety of policies, certifications, to negative campaigns which are then identified as a form of non-tariff trade protection. The writing of this article was carried out with a qualitative research method on the case study approach. Then, this article will also comprehensively explain the instruments identified as a form of non-tariff trade protection using Thomas Oatley's theory. This article concludes that, Basically, very few countries in the world really implement the implementation of free markets, countries often carry out trade protection practices which in essence to achieve their domestic interests in this case are vegetable oils produced in the European Union so that they can competitive.
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung
2020-06-30
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://journal.unpas.ac.id/index.php/paradigmapolistaat/article/view/2974
10.23969/paradigmapolistaat.v3i1.2974
Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Vol. 3 No. 1 (2020): Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; 1-14
2579-3888
2579-3861
10.23969/paradigmapolistaat.v3i1
eng
https://journal.unpas.ac.id/index.php/paradigmapolistaat/article/view/2974/1354
Copyright (c) 2020 Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
oai:ojs.journal.unpas.ac.id:article/3093
2022-01-24T14:04:34Z
paradigmapolistaat:ART
PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA DI MEDIA SOSIAL (STUDI DESKRIPTIF TINGKAT DAN POLA POLITIK PARTISIPATIF GEN-Z KOTA YOGYAKARTA MELALUI PEMANFAATAN APLIKASI INSTAGRAM TAHUN 2019)
Karim, Al Musa
Wibawa, Adi
Arisanto, Puguh Toko
Gen-Z, Political Culture, Participatory Politics, Beginner Voters, Yogyakarta.
Abstract
Gen-Z that can hardly be separated from social media in their daily activities is categorized as a group of beginner voters and has the potential to be exposed to political content on social media in the midst of the Indonesia election 2019. In the context of Indonesia election 2019, Gen-Z in the province of Yogyakarta faces long-running currents of local political culture and national political culture. The local political culture tends to be calmer in the context of the political situation and on the other hand, a national political culture seems boisterous, especially in the online world that is abundant on political content flows on social media, both positive and negative. This research seeks to see how the level and pattern of participatory politics of Gen-Z confronted with flows of local and national political culture through Instagram in the city of Yogyakarta. This research uses a case study method applying two stages of data collection and analysis. The first stage uses the survey method to 160 respondents and the second stage uses the interview method to 10 respondents selected from the results of the first stage. The results showed that Gen-Z's level of participatory politics was still low which was marked by forms of responses that tended to be passive towards political content and voluntary awareness to follow political content but had yet to reach the stage of sharing political content.
Keywords: Gen-Z, Political Culture, Participatory Politics, Beginner Voters, Yogyakarta.
Abstrak
Gen-Z sebagai generasi yang tidak bisa dipisahkan dari media sosial dikategorikan sebagai kelompok pemilih pemula dan sangat berpotensi terpapar konten-konten politik di media sosial di tengah kontestasi pemilu 2019. Dalam konteks pemilu 2019, Gen-Z di wilayah provinsi Yogyakarta dihadapkan pada arus budaya politik lokal yang telah lama berkembang dan budaya politik nasional. Budaya politik lokal yang cenderung lebih tenang dalam konteks situasi politik dan di sisi lain, budaya politik nasional yang riuh terutama di ranah online serta penuh dengan arus konten-konten politik di media sosial, baik bernada positif maupun yang bernada negatif. Penelitian ini berupaya untuk melihat bagaimana tingkat dan pola politik partisipatif Gen-Z dihadapkan pada arus budaya politik lokal dan nasional melalui aplikasi Instagram di lingkungan Kota Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan menggunakan dua tahapan pengumpulan dan analisis data. Tahapan pertama menggunakan metode survei kepada 160 responden dan tahapan kedua menggunakan metode wawancara kepada 10 responden yang dipilih dari hasil tahap pertama. Hasil penelitian menunjukkan tingkat politik partisipatif Gen-Z yang masih rendah yang ditandai dengan bentuk-bentuk respon yang cenderung pasif terhadap konten-konten politik serta kesadaran yang bersifat voluntary untuk mengikuti konten-konten politik namun belum sampai pada tahap berbagi konten politik.
Kata Kunci: Gen-Z, Budaya Politik, Politik Partisipatif, Pemilih Pemula, Yogyakarta.
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung
2020-12-30
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://journal.unpas.ac.id/index.php/paradigmapolistaat/article/view/3093
10.23969/paradigmapolistaat.v3i2.3093
Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Vol. 3 No. 2 (2020): Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; 116 - 131
2579-3888
2579-3861
10.23969/paradigmapolistaat.v3i2
eng
https://journal.unpas.ac.id/index.php/paradigmapolistaat/article/view/3093/1628
Copyright (c) 2021 Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
oai:ojs.journal.unpas.ac.id:article/3126
2022-01-24T14:04:34Z
paradigmapolistaat:ART
MENGUJI EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PROSTITUSI DAN MIRAS: STUDI KASUS DI KOTA YOGYAKARTA
Al-Hamdi, Ridho
Agustiningsih, Sri
Kurniawati, Nawang
Effectiveness
Efektivitas
Satuan Polisi Pamong Praja
Prostitusi
Miras
Kota Yogyakarta
Prostitusi dan minuman keras di Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan persoalan yang tidak ada habisnya, terutama di Kota Yogyakarta. Penertiban melalui operasi-operasi dan patroli juga sudah dilakukan oleh Satpol PP Kota Yogyakarta sebagai pihak yang mempunyai tanggung jawab dalam mewujudkan ketertiban, keamanan, dan perlindungan masrayakat. Namun demikian, perkembangan prostitusi dan miras masih saja tetap bertahan hingga saat ini. Karena itu, penelitian ini bermaksud untuk mengetahui sejauh mana efektivitas kinerja dari Satpol PP Kota Yogyakarta dalam menangani persoalan prostitusi dan miras yang terjadi di Kota Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang lebih menonjolkan data-data empiris-lapangan. Kajian ini menggunakan tiga indikator (pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi) untuk mengetahui efektivitas kinerja Satpol PP dalam menangani prostitusi dan miras di Kota Yogyakarta. Temuan penelitian ini menyatakan, bahwa kinerja Satpol PP cenderung tidak efektif karena tidak ada satupun dari ketiga indikator tersebut yang berhasil dilakukan oleh Satpol PP Kota Yogyakarta. Hal ini juga menjadi tanda ketidakseriusan pemerintah Kota Yogyakarta dalam mewujudkan Kota Yogyakarta sebagai kota yang sehat dan terbebas dari prostitusi dan minuman keras.
Prostitution and drugs in Yogyakarta Special Territory are a controversial issue, primarily in Yogyakarta City. Operations and patrols have been carried out by the Pamong Praja Police Unit (Satpol PP) of Yogyakarta City as the responsible institution in realizing order, security, and societal protection. Nonetheless, such prostitution and drugs are still surviving until the present. Therefore, this study is aimed to portray the effectiveness of the Satpol PP’s performance in coping with prostitution and drugs in Yogyakarta City. Qualitative method is employed by this study by considering empirical data as the primary source of the analysis. This study uses three main indicators (achieving goals, integration, and adaptation) to find out such effectiveness. The finding demonstrates that the Satpol PP’s performance tends to meet a failure because no one of the three indicators is successful. It denotes to the fact that the municipal government has not a serious effort to realize Yogyakarta City as a healthy city and free from prostitution and drugs.
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung
2020-12-30
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://journal.unpas.ac.id/index.php/paradigmapolistaat/article/view/3126
10.23969/paradigmapolistaat.v3i2.3126
Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Vol. 3 No. 2 (2020): Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; 102 - 115
2579-3888
2579-3861
10.23969/paradigmapolistaat.v3i2
eng
https://journal.unpas.ac.id/index.php/paradigmapolistaat/article/view/3126/1627
Copyright (c) 2021 Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
oai:ojs.journal.unpas.ac.id:article/3167
2022-01-24T14:04:34Z
paradigmapolistaat:ART
POLITIK TANAH: GERAKAN PERLAWANAN PAGUYUBAN PETANI LAHAN PANTAI KULON PROGO TERHADAP TANAH BERSTATUS PAKUALAM GROUND TAHUN 2016-2018: LAND POLITICS: PROTECTION MOVEMENT OF KULON PROGO COASTAL FARMERS ASSEMBLY TOWARDS PAKUALAM GROUND STATUS LANDS IN 2016-2018
Mahadika, Alam
Konflik Sosial
Politik
Pembangunan
Social Conflict
Politic
Development
The results of this study indicate that the Kulon Progo Beach Farmers Association belongs to 2 categories, namely the Social Movement and the Agrarian Reform movement, and discussing the Daily Politics in the organization. They are categorizing it as a Social Movement using several indicators, namely: common challenges, common goals, collective solidarity, and collective identity, as well as maintaining resistance politics. In categorizing it as an Agrarian Reform movement based on what the organization stands for. And the last is analyzing the Daily Politics with political themes.
Titik fokus penelitian ini adalah gerakan perlawanan oleh Paguyuban Petani Lahan Pantai Kulon Progo. Sekelompok petani pantai yang diorganisir untuk melakukan gerakan sosial sebagai bentuk perlawnan para petani menolak adanya pertambangan oleh PT. Jogja Magasa Iron milik keluarga Kesultanan Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif pendekatan etnografi dengan jenis data primer yang didapat dengan wawancara dan observasi langsung dan data sekunder data yang didapat dari studi literatur. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa Paguyuban Petani Lahan Pantai Kulon Progo termasuk dalam 2 kategori yaitu Gerakan Sosial dan gerakan Reforma Agraria dan mengupas Daily Politics dalam organisasi tersebut. Mengkategorikan sebagai Gerakan Sosial dengan menggunakan beberapa indikator yakni: tantangan bersama; tujuan bersama; solidaritas kolektif dan identitas kolektife serta memelihara politik perlawanan. Dalam mengkategorikan sebagai gerakan Reforma Agraria berdasarkan apa yang diperjuangkan oleh organisasi tersebut. Dan terakhir adalah menganalisis Daily Politics dengan tema-tema politik.
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung
2020-12-30
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://journal.unpas.ac.id/index.php/paradigmapolistaat/article/view/3167
10.23969/paradigmapolistaat.v3i2.3167
Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Vol. 3 No. 2 (2020): Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; 132 - 144
2579-3888
2579-3861
10.23969/paradigmapolistaat.v3i2
eng
https://journal.unpas.ac.id/index.php/paradigmapolistaat/article/view/3167/1629
Copyright (c) 2021 Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
oai:ojs.journal.unpas.ac.id:article/3427
2022-01-24T14:04:48Z
paradigmapolistaat:ART
PROLIFERASI NUKLIR SEBAGAI PENCIPTA PERDAMAIAN DUNIA KONTEMPORER: SEBUAH TINJAUAN LITERATUR
Triantama, Febry
Senjata Nuklir
Proliferasi Nuklir
Perdamaian
Nuclear weapons are a form of weapon technology developed that have enormous power. With just a small amount, nuclear weapons can destroy a city through its explosive power and the radiation it emits. The presence of nuclear weapons with all the strength they have and the desire of several countries to develops their nuclear weapons made a debate in International Relations realms. The first opinion states that nuclear proliferation will threaten world stability or peace. Meanwhile, the second opinion is a nuclear proliferation will bring a more peaceful international system. This debate continues today. Through a literature study approach, this article states that the opinion that states nuclear proliferation helps create a more stable and peaceful international world is more relevant to contemporary international politics.
Senjata nuklir merupakan suatu bentuk perkembangan teknologi persenjataan dengan menghadirkan senjata yang memiliki kekuatan sangat besar. Hanya dengan jumlah kecil, nuklir dapat menghancurkan sebuah kota melalui daya ledaknya dan radiasi yang dipancarkannya. Kehadiran senjata nuklir dengan segala kekuatan yang dimilikinya tersebut serta keinginan beberapa negara untuk mengembangkan senjata nuklirnya sendiri membuka ruang diskursus baru dalam ilmu politik internasional. Pendapat pertama menyatakan bahwa proliferasi nuklir akan mengancam stabilitas atau perdamaian dunia. Sedangkan pendapat kedua adalah proliferasi nuklir sebagai jawaban upaya mencipatakan dunia yang damai. Perdebatan tersebut terus berlanjut hingga saat ini. Melalui pendekatan studi literature artikel ini menyatakan bahwasanya pendapat yang menyatakan proliferasi nuklir membantu menciptakan dunia internasional yang lebih stabil dan damai relevan dengan konteks politik internasional saat ini.
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung
2021-06-30
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://journal.unpas.ac.id/index.php/paradigmapolistaat/article/view/3427
10.23969/paradigmapolistaat.v4i1.3427
Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Vol. 4 No. 1 (2021): Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; 1-12
2579-3888
2579-3861
10.23969/paradigmapolistaat.v4i1
eng
https://journal.unpas.ac.id/index.php/paradigmapolistaat/article/view/3427/2143
Copyright (c) 2022 Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
oai:ojs.journal.unpas.ac.id:article/3495
2022-05-23T05:15:41Z
paradigmapolistaat:ART
HUBUNGAN KOMUNIKASI INTERPERSONAL ANTARA ORANG TUA DAN ANAK DENGAN MOTIVASI BELAJAR DAN PRESTASI AKADEMIK SISWA PADA PEMBELAJARAN JARAK JAUH PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DI SEKOLAH ARVARDIA BANDUNG
Rakhmaniar, Almadina
Anak Usia Dini, Komunikasi Interpersonal, Motivasi, Prestasi.
Permasalahan pendidikan yang terjadi melalui pembelajaran jarak jauh sangat berdampak bagi orang tua dan perkembangan anak, khususnya anak usia dini. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan komunikasi interpersonal antara orang tua dan anak dengan motivasi belajar dan prestasi akademik siswa pada pembelajaran jarak jauh Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Sekolah Arvardia Bandung. Populasi dari penelitian ini terdiri dari 60 orangtua siswa. Teknik sampling yang digunakan yaitu probability sampling, berupa simple random sampling dengan ukuran sampel sebanyak 30 orang tua siswa PAUD Sekolah Arvardia Bandung. Peneliti melakukan pengumpulan data kepada anggota sampel yang telah ditetapkan (responden) menggunakan instrumen penelitian berupa angket atau kuesioner, dilakukan secara online menggunakan google form yang disebarkan melalui bantuan aplikasi whatsapp. Analisis data statistik yang digunakan adalah analisis korelasi sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif korelasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara komunikasi interpersonal antara orang tua dan anak dengan motivasi belajar siswa pada pembelajaran jarak jauh Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Sekolah Arvardia Bandung, terdapat hubungan antara komunikasi interpersonal antara orang tua dan anak dengan prestasi akademik siswa pada pembelajaran jarak jauh Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Sekolah Arvardia Bandung, serta terdapat hubungan komunikasi interpersonal antara orang tua dan anak dengan motivasi belajar dan prestasi akademik pada pembelajaran jarak jauh Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Sekolah Arvardia Bandung.
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung
2021-12-31
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://journal.unpas.ac.id/index.php/paradigmapolistaat/article/view/3495
10.23969/paradigmapolistaat.v4i2.3495
Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Vol. 4 No. 2 (2021): Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; 121 - 138
2579-3888
2579-3861
10.23969/paradigmapolistaat.v4i2
eng
https://journal.unpas.ac.id/index.php/paradigmapolistaat/article/view/3495/2261
Copyright (c) 2022 Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
oai:ojs.journal.unpas.ac.id:article/3611
2022-01-24T14:04:34Z
paradigmapolistaat:ART
SECURITIZATION OF COVID-19 AND STATE’S RESPONSE TO MITIGATE PANDEMIC THREAT
Ramadhan, Iqbal
Security studies, securitization, Covid-19, pandemic.
Novel Coronavirus, commonly known as Covid-19, is a new type of viral species that has been discovered in China during November 2019. As of recent, Covid-19 has been a threat and a threat to the humans. Based on research performed by scientists, the coronavirus is a type of virus that can be transmitted to humans from wild animals. The first person infected with a virus is expected to appear in the city of Wuhan, China. Initially, Covid-19 was only endemic. Given the fact that so many people are infected with this virus, the WHO declared it a global pandemic. The Covid-19 phenomenon has gained prominence despite the danger that it presents to human life. The aim of this article is to analyze Covid-19 in the perspective of security studies. The author uses securitization concept to describe the Covid-19 phenomenon. The author used qualitative analysis methods. The author claims that the Covid-19 securitization process encourages state actors to define it as one of threat that needs to be overcame. Owing to variations in the securitization process between countries, the results are different among states. However, at one point, nation-state treated Covid-19 as a challenge to be solved. In the end, state actors need to strengthen their capabilities to stop the pandemic threat's pace.
Novel Coronavirus atau yang lazim disebut dengan Covid-19 merupakan jenis virus baru yang pertama kali muncul di Tiongkok pada bulan November 2019. Semenjak kemunculannya tersebut, Covid-19 telah menjelma menjadi sebuah ancaman terhadap manusia dan telah merenggut banyak jiwa. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan, virus corona ini merupakan jenis virus yang bersifat zoonosis. Sebuah virus yang menular dari hewan ke manusia yang diprediksi muncul pertama kali di sebuah pasar di Wuhan, Tiongkok. Pada awalnya, Covid-19 hanya bersifat endemik. Namun seiring dengan meningkatnya jumlah manusia yang terinfeksi virus ini, World Health Organization (WHO) memutuskan Covid-19 sebagai wabah pandemi global. Fenomena Covid-19 telah menarik sejumlah studi karena kemunculannya mengancam nyawa manusia. Tujuan dari artikel ini adalah untuk meneliti fenomena Covid-19 dari perspektif studi keamanan. Penulis menggunakan konsep sekuritisasi untuk menjelaskan fenomena Covid-19. Metode yang digunakan adalah kualitatif. Penulis menganalisis bahwa proses sekuritisasi Covid-19 mendorong negara untuk menetapkannya menjadi sebuah ancaman. Hasil analisis menunjukkan bahwa proses sekuritisasi di antara negara-negara berbeda satu sama lain. Namun pada satu titik, negara-negara sepakat bahwa Covid-19 merupakan ancaman yang harus ditanggulangi. Pada akhirnya, aktor negara perlu memperkuat kapabilitasnya untuk menghentikan laju ancaman pandemi tersebut.
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung
2021-02-02
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://journal.unpas.ac.id/index.php/paradigmapolistaat/article/view/3611
10.23969/paradigmapolistaat.v3i2.3611
Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Vol. 3 No. 2 (2020): Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; 75 - 86
2579-3888
2579-3861
10.23969/paradigmapolistaat.v3i2
eng
https://journal.unpas.ac.id/index.php/paradigmapolistaat/article/view/3611/1625
Copyright (c) 2021 Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
oai:ojs.journal.unpas.ac.id:article/3717
2022-01-24T14:04:34Z
paradigmapolistaat:ART
SOSIAL, POLITIK, DAN EKONOMI KESEJAHTERAAN SOSIAL: REFLEKSI DEMOKRASI DAN FENOMENA SOSIAL INDONESIA
Sosial, Politik, dan Ekonomi Kesejahteraan Sosial: Refleksi Demokrasi dan Fenomena Sosial Indonesia
Pradana, Reza Ardiansyah
Antropologis-Sosiologis, Kebijakan Sosial, Kebijakan Publik, Kesejahteraan Sosial, Negara Kesejahteraan, dan Demokrasi.
Anthropology-Sociology, Social Policy, Public Policy, Social Welfare, Welfare State, and Democracy.
In an effort to understand social welfare, a multidimensional framework from a social, political and economic perspective is needed. The social perspective will show how society on an individual and community basis is an important part of social welfare studies. With sociological approaches such as Max Weber and Pierre Bourdieu in the analysis of society and even politics, this paper shows that anthropology in seeing the phenomenon of welfare is not quite right. Then in the realm of politics, this paper seeks to present the side of public policy and social policy resulting from the political process and how democracy works in its transition and circumstances. The economy is seen from both global and local perspectives as a reality of the world phenomena that have occurred regarding the 1997 and 2008 recessions, then the neoliberalism regime, and then how the alternative welfare proposed by some thinkers is presented in this paper.
Dalam upaya memahami kesejahteraan sosial diperlukan kerangka multidimensional dari persepektif sosial, politik, dan ekonomi. Perspektif sosial akan memperlihatkan bagaimana masyarakat dalam basis individual maupun komunitas merupakan bagian penting daripada studi kesejahteraan sosial. Dengan pendekatan sosiologis seperti Max Weber dan Pierre Bourdieu dalam analisa tentang masyarakat dan bahkan politik tulisan ini memperlihatkan bahwa antropologisme dalam melihat fenomena kesejahteraan kurang tepat. Kemudian dalam ranah politik tulisan ini berupaya menampilkan sisi kebijakan publik dan kebijakan sosial yang dihasilkan dari proses politik dan bagaimana demokrasi bekerja dalam transisi maupun keadaannya. Adapun ekonomi dilihat dari kacamata global maupun lokal sebagai suatu kenyataan dari fenomena-fenomena dunia yang telah terjadi mengenai resesi 1997 dan 2008, kemudian rezim neoliberalisme, dan kemudian bagaimana alternatif kesejahteraan yang dikemukakan oleh beberapa pemikir coba ditampilkan dalam tulisan ini.
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung
2020-12-31
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://journal.unpas.ac.id/index.php/paradigmapolistaat/article/view/3717
10.23969/paradigmapolistaat.v3i2.3717
Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Vol. 3 No. 2 (2020): Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; 87 -101
2579-3888
2579-3861
10.23969/paradigmapolistaat.v3i2
eng
https://journal.unpas.ac.id/index.php/paradigmapolistaat/article/view/3717/1626
Copyright (c) 2021 Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
oai:ojs.journal.unpas.ac.id:article/4353
2022-05-23T05:13:41Z
paradigmapolistaat:ART
DILEMA PENGGUNAAN FIGUR SENTRAL: ANTARA IDEALISME DAN KEBUTUHAN SUARA BAGI PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA
Hutama, M. Rizky Ganda
Solihah, Ratnia
Manan, Firman
PSI
FIGURE
ELECTION
This study discusses the dilemma that occurs in PSI between maintaining party ideals by not using figures or maximizing votes in the first election. The purpose of this study is to discuss how figures play a role in the success of political parties in getting votes in elections. The method used in this study is a qualitative method using two data sources. The data collection technique used is through interviews and from other sources related to this research such as books, journals, and mass media. The theory used in this study is the social dilemma theory proposed by Weiten. The result of this study is that PSI's decision not to use figures as part of its political strategy had a negative impact on vote gains so that PSI failed to reach the parliamentary threshold in its first election. PSI was only able to reach the 12th position of the 19 competing parties. In contrast to the results at the national level, in DKI Jakarta PSI got quite significant results. This is inseparable from the figure of Ahok who indirectly influences PSI's political strategy in DKI Jakarta. As long as figures still play a role as determinants of people's choices, the existence of figures must be included as part of the strategy of every political party. By elaborating between party figures and platforms, the new party will get the maximum benefit
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung
2021-12-31
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://journal.unpas.ac.id/index.php/paradigmapolistaat/article/view/4353
10.23969/paradigmapolistaat.v4i2.4353
Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Vol. 4 No. 2 (2021): Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; 112 - 120
2579-3888
2579-3861
10.23969/paradigmapolistaat.v4i2
eng
https://journal.unpas.ac.id/index.php/paradigmapolistaat/article/view/4353/2260
Copyright (c) 2022 Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
oai:ojs.journal.unpas.ac.id:article/4424
2022-05-23T05:37:25Z
paradigmapolistaat:ART
POLITIK BEBAS AKTIF INDONESIA DAN TANTANGAN DALAM KETERBATASAN ANGGARAN PERTAHANAN
INDONESIAN FREE ACTIVE POLITICS AND CHALLENGES IN DEFENSE BUDGET LIMITATIONS
Wardhana, Bambang Aziz Pamungkas
., Muradi
Darmawan, Wawan Budi
Budget constraints, defense power, Free Active Politics
Budget constraints, defense power, Free Active Politics
This paper discusses the impact of the adoption of a free and active policy by Indonesia on the huge budget requirement for the development of Indonesia's defense forces. The use of a free and active foreign policy means that Indonesia will not be involved in any form of military alliance. Thus, Indonesia must increase its military strength optimally and maximally, of course with the support of a very large budget. In this paper, the author uses qualitative research methods. In this study, several things were found, among others, in meeting the creation of the MEF, the defense budget allocation from GDP was at least 2%, while until now the defense budget allocation compared to GDP is still less than 1%. The non-fulfillment of the defense budget has an impact on the non-realization of the MEF since it was enacted. In the end, this paper concludes that the problem of limited defense budget experienced by Indonesia is an impact of the adoption of free and active politics.
Tulisan ini membahas dampak dianutnya politik bebas aktif oleh Indonesia terhadap kebutuhan anggaran yang sangat besar akan pembangunan kekuatan pertahanan Indonesia. Digunakannya politik luar negeri yang bebas aktif berarti Indonesia tidak akan terlibat dalam segala bentuk aliansi militer manapun. Dengan demikian, Indonesia harus meningkatkan kekuatan militernya secara optimal dan maksimal, yang tentunya dengan dukungan anggaran yang sangat besar. Dalam tulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini ditemukan beberapa hal antara lain, dalam memenuhi terciptanya MEF alokasi anggaran pertahanan dari PDB minimal sebesar 2%, sedangkan sampai saat ini alokasi anggaran pertahanan dibandingkan dengan PDB masih kurang dari 1%. Tidak terpenuhinya angaran pertahanan tersebut berdampak pada tidak terealisasinya MEF sejak diberlakukan. Pada akhirnya, tulisan ini menyimpulkan bahwa permasalahan keterbatasan anggaran pertahanan yang dialami Indonesia adalah sebuah dampak dari dianutnya politik bebas aktif
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung
2021-12-31
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
https://journal.unpas.ac.id/index.php/paradigmapolistaat/article/view/4424
10.23969/paradigmapolistaat.v4i2.4424
Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Vol. 4 No. 2 (2021): Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; 139 - 152
2579-3888
2579-3861
10.23969/paradigmapolistaat.v4i2
eng
https://journal.unpas.ac.id/index.php/paradigmapolistaat/article/view/4424/2262
Copyright (c) 2022 Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
oai:ojs.journal.unpas.ac.id:article/4503
2022-01-24T14:04:48Z
paradigmapolistaat:ART
DETEKSI DINI ANCAMAN SOCIAL ENGINEERING HACKER TERHADAP MATA PELAJARAN RAHASIA DI SEKOLAH STAF DAN KOMANDO ANGKATAN UDARA
Hastuti, Tri
Djuyandi, Yusa
Darmawan, Wawan Budi
Deteksi Dini Ancaman
Social Engineering
Mata Pelajaran Rahasia
Dasar dilakukan penelitian, karena adanya fenomena terkait social engineering di lingkungan Seskoau. Kekhawatiran yang muncul adalah kebocoran dokumen dan informasi-informasi penting terkait strategi, fakta pertahanan dan yang lainnya yang ada dalam mata pelajaran rahasia, yang apabila tersebar luas dikhawatirkan dapat mengancam pertahanan negara Indonesia.
Metode penelitian menggunakan kualitatif, melalui pendekatan deskriptif. Sumber data yang digunakan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara Narasumber. Teknik analisis data menggunakan model Miles and Huberman. Sedangkan teknik validasi data menggunakan uji credibility, transferability, dependability, confirmability.
Hasil penelitian ditemukan adanya ancaman Social Engineering Hacker di Seskoau. Langkah antisipasi yang dilakukan meliputi: melakukan pengecekan sumber kebocoran, melakukan penutupan akses informasi jika terjadi kebocoran, melakukan pemanggilan terhadap Pasis yang mencurigakan/membuat suatu kebocoran informasi, melakukan kegiatan operasi/ intelijen, pengalihan bahasan materi, ketika terindikasi adanya hal yang mencurigakan, membatasi penggunaan medsos dalam pelajaran, tidak memberikan materi atau informasi-informasi yang terkait dengan Doktrin, tidak mendiskusikan atau men-share mata pelajaran rahasia pada Pasis negara sahabat, disiplin dalam menggunakan password, memberikan peringatan/teguran, tidak membocorkan informasi yang sifatnya rahasia, selektif dalam berbicara dengan Pasis negara sahabat, selektif dalam mengupload pelajaran ke berbagai media, membuat folder khusus dalam penyimpana file di komputer/laptop, mengurangi kontak berlebihan dengan Pasis negara sahabat, berkomitmen untuk selalu mengikuti prosedur tetap yang berlaku, senantiasa melakukan pengecekan sumber tindakan yang mencurigakan, yang ditindaklanjuti dengan tindakan isolasi dan melakukan penyelidikan, membuat laporan secara berjenjang melalui KORSIS, PAM dan POM, serta melaporkan secepatnya kepada pihak intel lembaga.
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung
2021-06-30
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://journal.unpas.ac.id/index.php/paradigmapolistaat/article/view/4503
10.23969/paradigmapolistaat.v4i1.4503
Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Vol. 4 No. 1 (2021): Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; 60-81
2579-3888
2579-3861
10.23969/paradigmapolistaat.v4i1
eng
https://journal.unpas.ac.id/index.php/paradigmapolistaat/article/view/4503/2145
Copyright (c) 2022 Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
oai:ojs.journal.unpas.ac.id:article/5062
2022-01-24T14:04:48Z
paradigmapolistaat:ART
INDONESIA ROLE IN ASEAN PLUS THREE PROGRAM AS COVID-19 ECONOMIC SOLUTIONS
Budiman, Imam
Covid-19, Asean Plus Three, Ekonomi Politik Internasional
COVID-19 menjadi masalah terbesar abad ini. Pandemi yang membuat interaksi antar manusia berkurang yang berdampak pada aktivitas-aktivitas ekonomi menjadi terhambat. Karena hal teresebut perlu adanya solusi untuk bangkit dari masalah ini. ASEAN sebagai salah organisasi regional, membuat solusi yakni dengan kembali menggunakan ASEAN Plus Three yang disesuaikan dengan kondisi saat ini, sebagai solusi kebangkitan ekonomi negara-negara ASEAN. Terdapat beberapa point yang dimiliki oleh ASEAN Plus Three yang bisa dijadikan visi dan misi untuk bangkit dari keterpurukan, yang akan dibahas melalui artikel ini. Dalam artikel ini, akan menggunakan metode penelitian kualitatif sebagai alat untuk menjelaskan.
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung
2021-06-30
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://journal.unpas.ac.id/index.php/paradigmapolistaat/article/view/5062
10.23969/paradigmapolistaat.v4i1.5062
Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Vol. 4 No. 1 (2021): Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; 48-59
2579-3888
2579-3861
10.23969/paradigmapolistaat.v4i1
eng
https://journal.unpas.ac.id/index.php/paradigmapolistaat/article/view/5062/2148
Copyright (c) 2022 Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
oai:ojs.journal.unpas.ac.id:article/5127
2022-01-24T14:04:48Z
paradigmapolistaat:ART
ANALISIS WACANA BERITA PEMKOT BANDUNG OPERASIKAN KEMBALI BIOSKOP PADA MEDIA ONLINE PIKIRANRAKYAT.COM EDISI 09 OKTOBER 2020
Hermawan, Vera
Ardianti, Dhini
Oktaviani, Desi
Discourse Analysis, Cinema, Online News, Pikiranrakyat.com, Covid-19.
The results show that, in the text dimension pikiranrakyat.com provides more explanation about the process of opening a cinema from various stages prepared by the government for cinema entrepreneurs, as well as describing the regulations that must be applied in the cinema, the news text is also equipped with comments and responses from authorities on the policy of opening cinemas in Bandung city to strengthen news information. In the dimension of social cognitions, pikiranrakyat.com constructs news from various perspectives, starting from the policy of opening cinemas, the government, and the Bandung City health office regarding the anticipation of a new cluster spike in cinemas and the revocation of cinema permits that violate the agreement rules. Meanwhile, in the social context dimension, pikiranrakyat.com acts as a medium that mediates or the intermediary party in providing information on policies taken by the government to open cinemas during the pandemic.
The results show that, in the text dimension pikiranrakyat.com provides more explanation about the process of opening a cinema from various stages prepared by the government for cinema entrepreneurs, as well as describing the regulations that must be applied in the cinema, the news text is also equipped with comments and responses from authorities on the policy of opening cinemas in Bandung city to strengthen news information. In the dimension of social cognitions, pikiranrakyat.com constructs news from various perspectives, starting from the policy of opening cinemas, the government, and the Bandung City health office regarding the anticipation of a new cluster spike in cinemas and the revocation of cinema permits that violate the agreement rules. Meanwhile, in the social context dimension, pikiranrakyat.com acts as a medium that mediates or the intermediary party in providing information on policies taken by the government to open cinemas during the pandemic.
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung
2021-06-30
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://journal.unpas.ac.id/index.php/paradigmapolistaat/article/view/5127
10.23969/paradigmapolistaat.v4i1.5127
Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Vol. 4 No. 1 (2021): Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; 13-26
2579-3888
2579-3861
10.23969/paradigmapolistaat.v4i1
eng
https://journal.unpas.ac.id/index.php/paradigmapolistaat/article/view/5127/2144
Copyright (c) 2022 Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
oai:ojs.journal.unpas.ac.id:article/5281
2022-05-23T05:13:11Z
paradigmapolistaat:ART
PENYEBAB DILAKUKANNYA PEMBERHENTIAN SEMENTARA DONOR DANA YANG DILAKUKAN AMERIKA SERIKAT DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEBERLANGSUNGAN WHO
Djuyandi, Yusa
Alfahira, Nandita
Anwari, Gisha Galizan
Perang dagang
Amerika Serikat
China
Covid-19
World Health Organization
Keberadaan negara-negara adidaya di dunia tidak dapat terelakan pengaruhnya. Dampak postif atau negatif dari pengaruh kekuatan yang dihasilkan dari adanya kebijakan negara-negara adidaya tersebut seringkali besar pengaruhnya terhadap kondisi ekonomi, politik, sosial, dan keamanan dari negara-negara lain. Dampaknya tidak hanya dalam ruang lingkup domestik, tetapi juga di ruang lingkup internasional. Salah satunya berpengaruh terhadap organisasi-organisasi internasional. Di tengah meruaknya pandemi covid-19, negara-negara adidaya, Amerika Serikat dan China, tetap bersaing melakukan perang dagang melalui kebijakan-kebijakan yang diambil untuk menjaga kekuatan negaranya. Salah satu ancaman yang dirasakan dari perang dagang yang dilakukan dua negara ini membuat Amerika Serikat memiliki kecurigaan terhadap organisasi kesehatan internasional, yaitu World Health Organizatin (WHO). Di tengah pandemi global, Amerika Serikat memutuskan untuk tidak lagi memberikan suntikan dana terhadap World Health Organization. Amerika Serikat menganggap WHO telah gagal dalam menangani virus dan adanya kecenderungan keberpihakan yang dilakukan di antara WHO dan China. Sehingga hal tersebut dapat mengancam stabilitas negara Amerika Serikat dalam hal ekonomi, politik, sosial, dan kemanan negara. Besarnya dampak yang ditimbulkan atas diputuskannya kebijakan ini karena besarnya pengaruh dari negara adidaya, yaitu Amerika Serikat dan China.
The existence of superpowers in the world is inevitable. The positive or negative impact of the influence of the forces resulting from the policies of these superpowers often has a large impact on the economic, political, social, and security conditions of other countries. The impact is not only in the domestic sphere but also in the international sphere. One of them is influencing international organizations. In the midst of the outbreak of the Covid-19 pandemic, the superpowers, the United States and China, are still competing to conduct a trade war through policies taken to maintain the strength of their countries. One of the perceived threats from the trade war carried out by the two countries has made the United States suspicious of an international health organization, namely the World Health Organization (WHO). In the midst of a global pandemic, the United States decided to no longer provide injections of funds to the World Health Organization. The United States considers that WHO has failed in dealing with the virus and there is a tendency for alignments between WHO and China. So that it can threaten the stability of the United States in terms of economy, politics, social and national security. The magnitude of the impact on this policy decision was due to the large influence of the superpowers, namely the United States and China.
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung
2021-12-31
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://journal.unpas.ac.id/index.php/paradigmapolistaat/article/view/5281
10.23969/paradigmapolistaat.v4i2.5281
Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Vol. 4 No. 2 (2021): Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; 82-93
2579-3888
2579-3861
10.23969/paradigmapolistaat.v4i2
eng
https://journal.unpas.ac.id/index.php/paradigmapolistaat/article/view/5281/2258
oai:ojs.journal.unpas.ac.id:article/5500
2022-07-28T14:04:43Z
paradigmapolistaat:ART
KERJASAMA PENGAMANAN ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA II: (STUDI KASUS SINERGI BAKAMLA, TNI DAN POLAIRUD)
Fitriyanto, Agus
Darmawan, Wawan Budi
Djuyandi, Yusa
Komunikasi
Alur Laut Kepulauan Indonesia
Komunikasi
Sinergi
Koordinasi
Alur Laut Kepulauan Indonesia ditetapkan dalam tiga pembagian wilayah menghubungkan dua perairan bebas, kapal dan pesawat dari negara lain yang melintas wilayah Indonesia akan melintasi jalur ALKI tersebut. Dalam menjaga keamanan dan kepentingan nasional perlu dilakukan pengawasan dan keamanan yang ekstra. Tanggung jawab keamanan di wilayah ALKI II melibatkan berbagai instansi. Kondisi selama ini pelaksanaan pengamanan wilayah ALKI II belum berada dalam kondisi optimal karena disebabkan oleh beberapa masalah dalam hal ini komunikasi dan koordinasi yang yang sering tidak sinkron antara personel dari instansi berwenang. Untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu dibangun sebuah sinergi antar instansi. Sinergi antar instansi memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam meningkatkan keoptimalan pelaksanaan komunikasi yang terjalin antara personel yang berbeda instansi yang sedang melaksanakan tugas mengamankan wilayah ALKI II. Penelitian ini berisi tentang peran sinergi antar instansi dan hal yang berpengaruh serta permasalahan dalam pelaksanaan pengamanan ALKI II. Model penelitian studi kasus dengan pendekatan secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian berkesimpulan sinergi antar instansi memiliki peran penting dan strategis dalam pelaksanaan Operasi Pengamanan ALKI II. Peran sinergi antar instansi memiliki dampak terhadap keberhasilan dari pelaksanaan suatu kegiatan. Sinergi antar instansi juga dapat mendukung pertahanan negara karena mengoptimalkan koordinasi yang dilakukan sehingga strategi pertahanan negara dapat terlaksana dengan baik. Hal ini juga mendukung terjaga dan terlindunginya kedaulatan nasional. Terdapat beberapa hal yang berpengaruh dan permasalahan dalam proses sinergi antar instansi.
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung
2022-06-30
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://journal.unpas.ac.id/index.php/paradigmapolistaat/article/view/5500
10.23969/paradigmapolistaat.v5i1.5500
Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Vol. 5 No. 1 (2022): Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; 1-15
2579-3888
2579-3861
10.23969/paradigmapolistaat.v5i1
eng
https://journal.unpas.ac.id/index.php/paradigmapolistaat/article/view/5500/2418
Copyright (c) 2022 Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
oai:ojs.journal.unpas.ac.id:article/5510
2022-05-23T05:16:43Z
paradigmapolistaat:ART
STRATEGI PENGEMBANGAN ENERGI TERBARUKAN CINA DALAM RENCANA LIMA TAHUN KE-13 UNTUK MEMENUHI CAPAIAN SDG7
Putra, Rama Capriano Arnesto
Zaelani, Iwan Ridwan
Cina, Energi Terbarukan, Rencana Lima Tahun Ke-13, SDG7, Strategi
This article aims to identify China's renewable energy development strategy in the 13th Five-Year Plan to meet SDG7 achievements. The development of renewable energy is an important part of sustainable development. Renewable energy is implicitly regulated in the 7th goal of the Sustainable Development Goals (SDG7) which was agreed in September 2015. China as one of the countries carrying out the energy transition process has a major role in ensuring the achievement of SDG7. To ensure the development of renewable energy, China has formulated a renewable energy development agenda in one of its policies, namely, the 13th Five Year Plan for the 2016-2020 period. Using descriptive research methods and SWOT analysis methods, this study examines the types of strategies used by the Chinese Government in ensuring the development of renewable energy to meet the achievements set out in SDG7. This article finds that the Chinese Government established four types of strategies in the 13th Five-Year Plan. This strategy is the main concept of China's renewable energy development in ensuring the achievement of SDG7 in the 2016-2020 period.
Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi pengembangan energi terbarukan Cina dalam Rencana Lima Tahun ke-13 untuk memenuhi capaian SDG7. Pengembangan energi terbarukan menjadi salah satu bagian penting di dalam pembangunan berkelanjutan. Energi terbarukan secara implisit diatur ke dalam tujuan ke-7 Sustainable Development Goals (SDG7) yang disepakati pada September 2015. Cina sebagai salah satu negara yang melakukan proses transisi energi, memliki peran yang besar dalam memastikan ketercapaian SDG7. Untuk memastikan pengembangan energi terbarukan, Cina merumuskan agenda pengembangan energi terbarukan dalam salah satu kebijakan yaitu, Rencana Lima Tahun ke-13 (13th Five Year Plan) periode 2016-2020. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dan metode analisis SWOT, penelitian ini mengkaji jenis strategi yang digunakan Pemerintah Cina dalam memastikan pengembangan energi terbarukan untuk memenuhi capaian yang diatur dalam SDG7. Artikel ini menemukan bahwa Pemerintah Cina membentuk empat jenis strategi di dalam Rencana Lima Tahun ke-13. Strategi tersebut merupakan konsep utama pengembangan energi terbarukan Cina dalam memastikan terpenuhinya capaian SDG7 pada periode 2016-2020.
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung
2021-12-31
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://journal.unpas.ac.id/index.php/paradigmapolistaat/article/view/5510
10.23969/paradigmapolistaat.v4i2.5510
Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Vol. 4 No. 2 (2021): Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; 94 - 111
2579-3888
2579-3861
10.23969/paradigmapolistaat.v4i2
eng
https://journal.unpas.ac.id/index.php/paradigmapolistaat/article/view/5510/2259
Copyright (c) 2022 Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
oai:ojs.journal.unpas.ac.id:article/5585
2022-07-28T14:13:18Z
paradigmapolistaat:ART
ANTARA PARTAI DAN ORMAS: STUDI PERGESERAN POLITIK SYARIKAT ISLAM PERIODE 1971 - 2004
Rambe, Safrizal
Suwaryo, Utang
Bainus, Arry
., Muradi
Partai Politik
Syarikat Islam
Pergeseran politik yang terjadi dalam sebuah partai politik, tidak dapat dipisahkan dari adanya dinamika di dalam internal partai politik. Salah satu dinamika yang terjadi di internal partai politik adalah pergeseran politik yang terjadi dalam Sarekat Islam dalam periode 1971-2004. Dinamika Politik dapat diartikan sebagai gambaran seberapa jauh proses politik yang berlangsung mampu mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan akuntabilitas (Agustino: 2009) .
Dengan adanya dinamika politik, maka kita mengetahui pergeseran yang terjadi dalam politik, serta dapat menganalisis pergerakan lembaga-lembaga politik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa dinamika politik merupakan pergerakan politik.
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung
2022-06-30
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://journal.unpas.ac.id/index.php/paradigmapolistaat/article/view/5585
10.23969/paradigmapolistaat.v5i1.5585
Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Vol. 5 No. 1 (2022): Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; 29-44
2579-3888
2579-3861
10.23969/paradigmapolistaat.v5i1
eng
https://journal.unpas.ac.id/index.php/paradigmapolistaat/article/view/5585/2421
Copyright (c) 2022 Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
oai:ojs.journal.unpas.ac.id:article/5866
2022-07-28T13:54:31Z
paradigmapolistaat:ART
STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK MARUF AMIN DALAM KAMPANYE PEMILU 2019: PEMBELAJARAN UNTUK POLITIK ANTI-HOAX
Widjayanto, Febby R
Naim, Sidrotun
Political Communication
Social Media
Digital Literacy
Political Campaign
Anti-hoax
Social Media, Digital Literacy, Political Campaign
Social media feed—which is populated with text embedded in numerous forms of multimedia contents—has been a crucial battleground for politicians to situate their policy relevance to the public during election campaign. Narrative building is somewhat played out by politicians in digital space to seek an earlier assurance of their victory. This article analyses how the proponent 2019 Indonesia presidential election candidate, Joko Widodo and his running mate, Ma’ruf Amin assigns a duality of function to the anti-hoax narrative besides renders it as a firm stance they take to differ from their rival. We employ action research at the scene drawing upon the five-month period of observing one of the consultative groups to the candidate on the matter of digital campaign, and at times sharing our perspective on digital literacy and tackling disinformation. Anti-hoax narrative in the context of election turns out to be an inescapable hot topic that arguably serves as a sort of ‘free-to-use political resource’ ready to be availed of by politicians to reiterate an agenda, counterbalance and issue, or even instill a new idea regarding nationhood.
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung
2022-06-30
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://journal.unpas.ac.id/index.php/paradigmapolistaat/article/view/5866
10.23969/paradigmapolistaat.v5i1.5866
Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Vol. 5 No. 1 (2022): Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; 45-65
2579-3888
2579-3861
10.23969/paradigmapolistaat.v5i1
eng
https://journal.unpas.ac.id/index.php/paradigmapolistaat/article/view/5866/2422
Copyright (c) 2022 Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
oai:ojs.journal.unpas.ac.id:article/5952
2022-07-28T14:08:18Z
paradigmapolistaat:ART
KEBIJAKAN REMILITARISASI SHINZO ABE DITINJAU DARI TWO LEVEL GAMES THEORY
Sebayang, Tino Rila
Sopyan, Muhammad Syakir
American Umbrella
Japan Remilitarization Policy
Pacifist Constitution
Two Level Games
Win-set
Kebijakan Remilitarisasi Jepang
This study discusses about Japan's defense policy during of Prime Minister Shinzo Abe administration which carried out a strategy of strengthening the role of the military (remilitarization) in maintaining state sovereignty and creating stability in the dynamics of security in the East Asia region. But on the other hand, this remilitarization policy actually clashed with Japan's pacifist country status as stated in the Japanese Constitution 1947 especially Article 9. This pacifist constitution explicitly means about limitations on the role of the Japan Self Defense Force (JSDF) in resolving international disputes. Instead, Japan handed over its international security affairs under the security cooperation with the United States (American Umbrella). The aims of this study is to examine how the dynamics of determining Japan's remilitarization policy as a response for regional security complexities in terms of the situation at the domestic and international levels. By using analytical descriptive methods and qualitative approaches, this research was compiled based on sources obtained from books, journals, articles, state documents and mass media. The theory used in this study is the two level games theory purposed by Robert Putnam. The results of this study indicate that in order to achieve a win-set in determining remilitarization policies at the domestic level, public legitimacy and support from the Japanese government are the determining factors. Meanwhile, the expansion of the JSDF's role through strengthening security cooperation with the United States and alliance countries in the region is a determining factor for win-sets at the international level. By elaborating the win-set at both levels, the remilitarization policy is the right strategy for Japan to respond uncertainties dynamics of regional security.
Penelitian ini membahas kebijakan pertahanan Jepang pada masa pemerintahan PM Shinzo Abe yang mengusung strategi penguatan peran militer (remiliterisasi) dalam menjaga kedaulatan negara dan menciptakan stabilitas dinamika keamanan di kawasan Asia Timur. Namun di sisi lain, kebijakan remiliterisasi ini justru berbenturan dengan status Jepang sebagai negara pasifis sebagaimana termaktub dalam Konstitusi Jepang tahun 1947 khususnya Pasal 9. Konstitusi pasifis ini secara eksplisit menegaskan pembatasan peran Japan Self Defense Force (JSDF) sebagai pasukan bela diri Jepang dalam menyelesaikan perselisihan internasional. Sebagai gantinya, Jepang menyerahkan urusan keamanan internasionalnya di bawah payung kerjasama keamanan dengan Amerika Serikat (American umbrella). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menelaah bagaimana dinamika penetapan kebijakan remiliterisasi Jepang sebagai respon terhadap kompleksitas keamanan kawasan ditinjau dari situasi di level domestik dan internasional. Dengan menggunakan metode deskriptif analitik dan pendekatan kualitatif, penelitian ini disusun berdasarkan sumber yang didapat dari buku, jurnal, artikel, dokumen negara dan media massa. Teori yang digunakan adalah Two Level Games yang dikemukakan oleh Robert Putnam. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa dalam rangka mencapai win-set, penetapan kebijakan remiliterisasi di level domestik, legitimasi publik serta dukungan pemerintahan Jepang menjadi faktor penentu. Sedangkan perluasan peran JSDF melalui penguatan kerjasama keamanan dengan Amerika Serikat serta negara aliansi di kawasan menjadi faktor penentu win-set di level internasional. Dengan mengelaborasi win-set di kedua level, maka kebijakan remiliterisasi menjadi strategi yang tepat dilakukan oleh Jepang dalam upaya merespon ketidakpastian dinamika keamanan kawasan.
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung
2022-06-30
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://journal.unpas.ac.id/index.php/paradigmapolistaat/article/view/5952
10.23969/paradigmapolistaat.v5i1.5952
Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Vol. 5 No. 1 (2022): Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; 16-28
2579-3888
2579-3861
10.23969/paradigmapolistaat.v5i1
eng
https://journal.unpas.ac.id/index.php/paradigmapolistaat/article/view/5952/2420
Copyright (c) 2022 Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
oai:ojs.journal.unpas.ac.id:article/5978
2022-07-29T12:26:03Z
paradigmapolistaat:ART
DINAMIKA PERDAGANGAN SENJATA RINGAN INDONESIA DI KANCAH GLOBAL TAHUN 2014-2019
Yusro, Muhammad Rizki
Harimurti, Sigid
The purpose of this article is to analyze the dynamics of Indonesia in the international arms trade. The arms trade continues to show a gradual increase driven by the economic interests of each country in addition to security interests. Arms trade is an important factor in its contribution to economic growth through exports and imports of defense equipment, although it is interesting to know how the dynamics of Indonesia's arms trade in the global arena in the military industry can facilitate Indonesia's main goal in international arms trade, namely as a leading arms supplier in the world. world. The research method used in this study is a qualitative method. In conducting this research in order to facilitate the analysis, the author uses the concept of the Military Industrial Complex with a writing method in the form of descriptive analysis and in the process of analyzing and interpreting the data used the process of data reduction and drawing conclusions. At the end of this article, the author finds that the dynamics of Indonesia's activeness in the global arms trade is still dominated by its role as an arms importer, although over time, Indonesia continues to show developments regarding the implementation of its goal to become the world's leading arms exporter. However, despite these facts, there are several main problems that need to be faced by Indonesia, namely those related to the need for structural changes in the three main pillars of the defense industry, the allocation of the defense budget in the field of research and development, and collaboration in developing the defense industry.
Keywords: Arms Trade, Military Industrial Complex, Universal Defense Strategy
Tujuan artikel ini adalah untuk menganalisis perihal dinamika Indonesia dalam perdagangan senjata internasional. Perdagangan senjata terus-menerus memperlihatkan peningkatan secara gradual yang didorong oleh kepentingan ekonomi tiap negara selain daripada kepentingan keamanan. Perdagangan senjata jadi faktor penting dalam sumbangsihnya terhadap pertumbuhan ekonomi lewat ekspor dan impor alutsista, kendati demikian menjadi menarik untuk mengetahui bagaimana dinamika perdagangan senjata Indonesia di kancah global dalam lingkup industri militer apakah dapat memfasilitasi tujuan utama Indonesia dalam perdagangan senjata internasional yaitu sebagai pemasok senjata terkemuka di dunia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Dalam melakukan penelitian ini agar mempermudah analisis, penulis menggunakan konsep Military Industrial Complex dengan metode penulisan berupa deskriptif analisis dan dalam proses Analisa dan interpretasi data digunakan proses reduksi data dan penarikan kesimpulan. Diakhir artikel ini, penulis menemukan bahwa dinamika keaktifan Indonesia dalam perdagangan senjata global masih didominasi oleh peran sebagai importir senjata, meskipun dengan seiring berjalannya waktu, Indonesia terus menunjukan perkembangan perihal pengimplementasian tujuan untuk menjadi negara eksportir senjata terkemuka di dunia. Namun, terlepas dari fakta tersebut, terdapat beberapa permasalahan utama yang perlu dihadapi Indonesia yakni terkait dengan perlu adanya perubahan structural dalam tiga pilar utama industry pertahanan, alokasi anggaran pertahanan di bidang penelitian dan pengembangan, serta kolaborasi dalam melakukan pengembangan industry pertahanan.
Kata Kunci: Perdagangan Senjata, Military Industrial Complex, Strategi Pertahanan Semesta
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung
2022-06-30
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://journal.unpas.ac.id/index.php/paradigmapolistaat/article/view/5978
10.23969/paradigmapolistaat.v5i1.5978
Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Vol. 5 No. 1 (2022): Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; 66-79
2579-3888
2579-3861
10.23969/paradigmapolistaat.v5i1
eng
https://journal.unpas.ac.id/index.php/paradigmapolistaat/article/view/5978/2426
Copyright (c) 2022 Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
oai:ojs.journal.unpas.ac.id:article/6239
2022-12-31T06:12:07Z
paradigmapolistaat:ART
STRATEGI KAMPANYE GANJAR RAMADHAN MELALUI PEMANFAATAN MODAL SOSIAL PADA PEMILU LEGISLATIF KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2019
STRATEGI KAMPANYE GANJAR RAMADHAN MELALUI PEMANFAATAN MODAL SOSIAL PADA PEMILU LEGISLATIF KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2019
Suntama, Erni Siti Rohayani
Djuyandi, Yusa
Campaign strategy
social capital
legislative elections
Strategi kampanye
modal sosial
pemilu legislatif
This paper analyzes the Ganjar Ramadhan campaign strategy through the use of social capital. Ganjar's social capital ownership was assessed using a qualitative descriptive study method. Data collection was carried out by literature study and field study through purposive interviews and examination of documents. The results of the study show that Ganjar's social capital includes Ganjar's figure; relationships and social networks owned by Ganjar and Ganjar's supporters. Its social capital can be utilized optimally through direct campaigns to the public in the form of door to door campaigns and direct mass campaigns. Utilization of social capital and proper communication played a role in his victory.
Tulisan ini menganalisa strategi kampanye Ganjar Ramadhan melalui pemanfaatan modal sosial. Kepemilikan modal sosial Ganjar dikaji dengan metode kualitatif studi deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara secara purposive dan pemeriksaan dokumen-dokumen. Hasil kajian menunjukkan bahwa modal sosial Ganjar meliputi figure/sosok Ganjar; hubungan dan jaringan-jaringan sosial yang dimiliki Ganjar dan pendukung Ganjar. Modal sosial yang dimilikinya dapat dimanfaatkan dengan optimal melalui kampanye secara langsung kepada masyarakat berupa kampanye door to door dan kampanye massa langsung. Pemanfaatan modal sosial dan komunikasi yang tepat berperan dalam kemenangannya.
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung
2022-12-30
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://journal.unpas.ac.id/index.php/paradigmapolistaat/article/view/6239
10.23969/paradigmapolistaat.v5i2.6239
Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Vol. 5 No. 2 (2022): Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; 80 - 87
2579-3888
2579-3861
10.23969/paradigmapolistaat.v5i2
ind
https://journal.unpas.ac.id/index.php/paradigmapolistaat/article/view/6239/2930
Copyright (c) 2023 Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
oai:ojs.journal.unpas.ac.id:article/6613
2022-12-31T06:12:07Z
paradigmapolistaat:ART
PEMBERDAYAAN WILAYAH PERBATASAN NEGARA UNTUK MEMPERKUAT PERTAHAHAN NEGARA
PEMBERDAYAAN WILAYAH PERBATASAN NEGARA UNTUK MEMPERKUAT PERTAHAHAN NEGARA
Djuyandi, Yusa
Mustofa, Mustabsyirotul Ummah
Husin, Luthfi H.
Iriansyah, Moch Nurdi
Fajarudin, Arif
Socialization; Civil-military relations; Natunas; Indonesian Border, National Defense
Sosialisasi; Hubungan sipil-militer; Natuna; Perbatasan Indonesia, Pertahanan Negara
Indonesia has a doctrine of the universal people's defence system (Sishanrata), which of it can be seen from the support of civil society in national defence. Civil society's support for national defence and national security can be seen from the perspective of civil-military relations in border areas. TNI and civil society communication in strengthening national resilience seek to provide a broader understanding of the importance of harmonious and strong civil-military relations in border areas, especially in this case in the Natuna region, Riau Islands as the outermost area of the state border. Cooperation between various stakeholders in border areas is required to improve synergistic relations between civil-military in dealing with threats in border areas. Thus, civil society is expected to have an active role in guarding border sovereignty. In addition, the TNI also needs to have good social communication skills with civil society as a supporting component of national defence in border areas. It is necessary to collaborate and cooperate between the TNI and civil society on an ongoing basis in Indonesia's border areas to provide benefits to the people at the border and contribute to efforts to strengthen national defence.
Indonesia memiliki doktrin sistem pertahanan rakyat semesta (Sishanrata) yang salah satunya dilihat dari dukungan masyarakat sipil dalam pertahanan negara. Dukungan masyarakat sipil terhadap pertahanan negara dan kemanan nasional dapat dilihat dari sudut pandang hubungan sipil-militer di wilayah perbatasan. Komunikasi sosial TNI dan masyarakat dalam memperkuat ketahanan nasional ini berupaya memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai pentingnya hubungan sipil-militer yang harmonis dan kuat di wilayah perbatasan, khususnya dalam hal ini di wilayah Natuna, Kepualauan Riau sebagai kawasan terluar perbatasan negara. Untuk meningkatkan hubungan yang sinergis antara sipil-militer dalam menghadapi ancaman-ancaman di wilayah perbatasan dibutuhkan kerjasama berbagai stakeholder di wilayah pebatasan. Dengan demikian, masyarakat diharapkan memiliki peran aktif dalam penjagaan kedaulatan perbatasan. Selain itu, TNI juga perlu memiliki kemampuan komunikasi sosial yang baik kepada masyarakat sipil sebagai komponen pendukung pertahanan nasional di wilayah perbatasan. Perlu dilakukan kolaborasi dan kerjasama antara TNI dan masyarakat secara berkesinambungan di wilayah perbatasan Indonesia agar dapat memberi manfaat bagi masyarakat di perbatasan sehingga mampu berkontribusi dalam upaya memperkuat pertahanan negara.
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung
2022-12-31
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://journal.unpas.ac.id/index.php/paradigmapolistaat/article/view/6613
10.23969/paradigmapolistaat.v5i2.6613
Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Vol. 5 No. 2 (2022): Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; 119 - 130
2579-3888
2579-3861
10.23969/paradigmapolistaat.v5i2
ind
https://journal.unpas.ac.id/index.php/paradigmapolistaat/article/view/6613/2946
Copyright (c) 2023 Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
oai:ojs.journal.unpas.ac.id:article/7132
2023-01-31T08:27:31Z
paradigmapolistaat:ART
PENGARUH NEGARA GREAT POWERS TERHADAP KAWASAN TANDUK AFRIKA DALAM PERANG RUSIA – UKRAINA
Pengaruh Negara Great Powers terhadap Kawasan Tanduk Afrika Dalam Perang Rusia – Ukraina
Prakoso, Dwi Luthfan
Aliabbas, Anton
Tanduk Afrika
great powers
regional security complex
Neorealisme Ofensif
Perang Rusia – Ukraina
In some cases, great powers have influence on how countries determine their foreign policy. The Horn of Africa is one of the regions in Africa where its countries have foreign policies, which heavily influenced by Great powers. During the decision making process at the United Nations regarding the Russia-Ukraine War, countries in the Horn of Africa do not have a single agreement and instead differ from each other. This study applies qualitative research and employs the theory of Regional Security Complex and Offensive Neorealism to examine how Great powers influence foreign policy decisions making process in the Horn of Africa, in particular the Russia-Ukraine conflict. The results indicate that there are two factors influence the foreign policy making process in the Horn of Africa, namely internal and external factors. Internal factors are historical background, political and economic domestic conditions. External factors illustrate how Great powers play significant role in determining the direction of foreign policy of the Horn of Africa countries relating to the Russia-Ukraine War. Thus, these lead to the difficulty of making single joint agreement to promote prosperity.
Keywords: Horn of Africa, Great powers, Regional Security Complex, Offensive Neorealism, Russia – Ukraine War.
Dalam beberapa kasus, negara Great powers memiliki pengaruh bagaimana negara lain menentukan kebijakan luar negeri yang diambil. Tanduk Afrika merupakan salah satu kawasan di Afrika dimana negara didalamnya memiliki kebijakan luar negeri yang banyak dipengaruhi oleh Great powers. Dalam pengambilan keputusan mengenai Perang Rusia – Ukraina di Perserikatan Bangsa - Bangsa, negara di kawasan Tanduk Afrika tidak memiliki kesepakatan tunggal dan justru saling berbeda satu sama lain. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan teori Regional Security Complexdan Neorealisme Ofensif yang menganalisis bagaimana pengaruh Great powers dalam pengambilan keputusan kebijakan luar negeri negara di Tanduk Afrika khususnya dalam isu Perang Rusia – Ukraina. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat faktor yang memengaruhi kebijakan luar negeri negara di kawasan Tanduk Afrika, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi kondisi politik, ekonomi domestik, serta latar belakang sejarah. Faktor eksternal mengindikasikan peran signifikan Great powers dalam penentuan kebijakan luar negeri negara kawasan Tanduk Afrika mengenai isu Perang Rusia – Ukraina. Hal ini berakibat pada sulitnya dibangun kesepakatan tunggal negara di kawasan untuk bersama – sama memajukan kesejahteraan.
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung
2022-12-31
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://journal.unpas.ac.id/index.php/paradigmapolistaat/article/view/7132
10.23969/paradigmapolistaat.v5i2.7132
Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Vol. 5 No. 2 (2022): Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; 104 - 118
2579-3888
2579-3861
10.23969/paradigmapolistaat.v5i2
eng
https://journal.unpas.ac.id/index.php/paradigmapolistaat/article/view/7132/2943
Copyright (c) 2023 Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
oai:ojs.journal.unpas.ac.id:article/7209
2023-02-09T03:10:14Z
paradigmapolistaat:ART
UPAYA AUSTRALIA DALAM MENANGANI MASALAH PERDAGANGAN MANUSIA DI KAWASAN PASIFIK SELATAN MELALUI KERJA SAMA FORUM BALI PROSES (2013 – 2019)
UPAYA AUSTRALIA DALAM MENANGANI MASALAH PERDAGANGAN MANUSIA DI KAWASAN PASIFIK SELATAN MELALUI KERJA SAMA FORUM BALI PROSES (2013 – 2019)
Ahmad Khoirul Umam
Putri, Shella
Every year, thousands of people, especially women and children, are victims of human trafficking who are sexually exploited or forced labor, no country is immune to this crime, many countries are sources of trafficked persons, transit points or destinations for trafficking in persons. Australia, which is geographically close to the South Pacific, makes Australia a destination country for trafficking in persons across countries and the South Pacific as a source country. To overcome this problem, Australia is making efforts through the National Action Plan program and the Bali Process regional cooperation forum to address the problem of human trafficking in the South Pacific region. The purpose of writing this article is to look at the issues of human trafficking that occurred in the South Pacific region during the 2013-2019 period and how Australia's efforts and obstacles in carrying out the National Action Plan program and the Bali Process forum to overcome these problems. This article uses Neoliberalisme theory to analyze Australia's efforts through cooperation with various other related actors to address human trafficking in the South Pacific through the Bali Process forum. The results of this study indicate that although it cannot completely eliminate trafficking in persons, the efforts made by Australia have resulted in programs to prevent, detect and protect victims of human trafficking in the region, as well as the creation of cooperation rules through the Bali Process forum that can suppress the development of trafficking in the South Pacific region.
Ribuan perempuan dan anak-anak telah menjadi korban perdagangan manusia (human trafficking) yang dieksploitasi secara seksual maupun kerja paksa. Selama ini, kawasan Pasifik Selatan merupakan salah satu titik transit dan tujuan praktik perdagangan manusia tersebut. Untuk itu, sebagai pemimpin kawasan ini, Australia mencoba mengatasi permasalahan tersebut melalui kerja sama regional forum Bali Proses yang kemudian diperkuat dalam National Action Plan untuk mengatasi masalah perdagangan manusia di kawasan ini. Artikel dengan pendekatan analisa-kualitatif ini ditujukan untuk mencermati perkembangan masalah dan penanganan perdagangan manusia di kawasan Pasifik Selatan (2013-2019) serta bagaimana hambatan yang dihadapi Australia dalam menjalankan upaya penanganan permasalahan tersebut. Artikel ini menggunakan teori Neoliberalisme untuk menganalisa upaya Australia melalui kerja sama dengan berbagai aktor di forum Bali Proses. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa meskipun tidak dapat sepenuhnya menghilangkan akar persoalan utamanya, tetapi upaya yang dilakukan Australia dinilai berhasil membangun pola pendekatan yang efektif berbasis program-program pencegahan, pendeteksian dan perlindungan terhadap korban perdagangan manusia, serta terciptanya aturan kerja sama melalui forum Bali Proses yang dapat menekan perkembangan perdagangan manusia di kawasan Pasifik Selatan.
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung
2022-12-31
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/pdf
https://journal.unpas.ac.id/index.php/paradigmapolistaat/article/view/7209
10.23969/paradigmapolistaat.v5i2.7209
Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Vol. 5 No. 2 (2022): Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; 88 - 103
2579-3888
2579-3861
10.23969/paradigmapolistaat.v5i2
ind
https://journal.unpas.ac.id/index.php/paradigmapolistaat/article/view/7209/2929
Copyright (c) 2022 Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
oai:ojs.journal.unpas.ac.id:article/7209
2023-04-28T14:48:30Z
paradigmapolistaat:ART
oai:ojs.journal.unpas.ac.id:article/7465
2023-04-30T13:45:23Z
paradigmapolistaat:ART
oai:ojs.journal.unpas.ac.id:article/7754
2023-05-13T03:32:28Z
paradigmapolistaat:ART
JAPANESE MULTINATIONAL CORPORATIONS EXPANSION STRATEGY CASE STUDY: HONDA MNC EXPANSION STRATEGY IN INDONESIA
Zaelani, Iwan Ridwan
Sihotang, Eky Rahmadani
Global Political Economy, Economic Liberation, Multinational coorporation; Honda strategy.
MNCs in Indonesia seeks to provide an overview of activities in Indonesia. Especially in the automotive sector, Astra Honda Motor, which merged with Astra International. This research uses the strategies used by MNCs to dominate and expand the market.The main objective of MNC is to gain profit, present globalization to be one stepping stone for MNC to achieve the goals. Globalization offers interconnection in various fields and disguises national borders, thus the market will be easier to carry out its economic activities.Indonesia is one of the countries that are friendly to investors, Indonesia has an agreement that gives freedom to multinational coorporation in developing their business in Indonesia.In this discussion, the author discusses the discussion about thinking to analyze research problems, namely the market domination strategy of motorcycle sales carried out by PT. Astra Honda Motor in Indonesia, using descriptive analysis. The basic thinking that is used is trade liberalization to explain market activity which will run better if it does not get more assistance from the state, then globalization which provides convenience in all activities and MNC movements in obtaining goals that are truly by following market developments.The explanation in the discussion has four parts. First, regulations in Indonesia are related to multinational coorporation. Second, bilateral relations between Indonesia and Japan. Third, Characteristics of Japanese multinational coorporation. Fourth, Honda's market dominance strategy.
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung
2022-12-31
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
https://journal.unpas.ac.id/index.php/paradigmapolistaat/article/view/7754
10.23969/paradigmapolistaat.v5i2.7754
Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Vol. 5 No. 2 (2022): Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; 131 - 144
2579-3888
2579-3861
10.23969/paradigmapolistaat.v5i2
eng
https://journal.unpas.ac.id/index.php/paradigmapolistaat/article/view/7754/2980
Copyright (c) 2023 Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik