Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi

KEBIJAKAN PENDIDIKAN BERKARAKTER DALAM MENGATASI ANCAMAN ETNOSENTRIS AKIBAT DARI PEMEKARAN WILAYAH

Didik Iskandar, Encep Syaripudin, Cucu Atikah — Sun, 30 Jun 2024 00:00:00 +0700

Pemekaran daerah dilakukan lebih banyak karena kepentingan politik. Persinggungan etnik dengan kekuasaan kerap terjadi akibat pemekaran wilayah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Urgensi kebijakan public terhadap Pendidikan berkrakter dalam mengatasi ancaman etnosentris akibat dari pemekaran wilayah. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan berkarakter di Wilayah Pemekaran sangat penting untuk mengurai berbagai problem yang mengiringi pelaksanaan pemekaran wilayah yang syarat politik dan berpotensi konflik. Kebijakan pendidikan multikultural, diharapkan adanya kekenyalan dan kelenturan mental bangsa menghadapi benturan konflik sosial, sehingga persatuan bangsa tidak mudah patah dan retak. Ppendidikan multikultural menjadi sangat strategis untuk dapat mengelola kemajemukan secara kreatif, sehingga konflik dan kekerasan sosial yang bernuansa agama yang muncul sebagai dampak dari transformasi dan reformasi sosial dapat dikelola secara cerdas dan menjadi bagian dari pencerahan kehidupan bangsa ke depan

THE QUALITY OF HEALTH SERVICES FOR THALASEMIA SURVIVORS IN THE CITY OF SUKABUMI

Tiana Robila, M Rijal Amirulloh, Rizki Hegia Sampurna — Mon, 01 Jul 2024 00:00:00 +0700

This study aims to determine the quality of health services for Thalassemia survivors in Sukabumi City. This study uses a qualitative research method with a narrative approach. The results of this study indicate that the Quality of Health Services for Thalassemia Survivors in Sukabumi City, especially at Rs. Bhayangkara Setukpa Sukabumi already has the following improvements: 1) Already has a special room for Thalassemia Survivors; 2) The chelation medicine already has various types of iron syrup, tablets, and brewed chelation medicine; 3) Have a special Thalassemia officer. As for when viewed based on the assessment of the dimensions of Reliability (Reliability), Responsiviness (Response/responsiveness), and Empathy (Empathy) health services provided by the apparatus/officers for Thalassemia Survivors are of high quality, but the dimensions of Tangibles (Intangible) and Assurance (Guarantee) are not qualified. or still not optimal, because the quality of health services provided is still not in accordance with the medical standards as outlined in the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 1109/MENKES/PER/VI/2011 concerning Technical Instructions for Guaranteed Thalassemia Treatment Services, especially in facilities and infrastructure. . The Sukabumi City Health Office provides a policy regarding the Health Services for Thalassemia Survivors in Sukabumi City, namely Thalassemia survivors participating in the National Health Insurance for the Healthy Indonesia Card (JKN KIS) do not need to go to the First Level Health Facility (FKTP) again to get referrals, and Thalassemia Sukabumi City has a halfway house as form of local government attention.

MENGUKUR DAMPAK IMPLEMENASI PERDA BALI NO. 3 TAHUN 2005 TERHADAP KEBERLANJUTAN PENGEMBANGAN AKOMODASI PARIWISATA DI UBUD

Mon, 01 Jul 2024 00:00:00 +0700

Pariwisata di Bali, terutama di Ubud, telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Namun, pertumbuhan ini juga membawa potensi ancaman terhadap keberlanjutan lingkungan, budaya, dan sosial di daerah tersebut. Untuk mengatasi tantangan ini, Pemerintah Bali telah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Bali No. 3 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali. Perda ini mencakup regulasi terkait dengan pengembangan akomodasi pariwisata, pelestarian budaya, dan perlindungan lingkungan. Penelitian ini memiliki urgensi yang signifikan dalam konteks pembangunan berkelanjutan di Ubud dan destinasi pariwisata Bali pada umumnya. Keberlanjutan pengembangan akomodasi pariwisata adalah isu yang sangat relevan mengingat perlu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan pelestarian budaya. Penelitian ini juga dapat memberikan panduan bagi pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, pelaku bisnis pariwisata, dan masyarakat lokal, untuk memperbaiki regulasi dan praktik-praktik yang ada, serta mempromosikan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan memahami fenomena terkait implementasi Perda Bali No. 3 Tahun 2005 dan dampaknya pada pengembangan akomodasi pariwisata di Ubud. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara terstruktur, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Data kualitatif dianalisis dengan langkah-langkah seperti pengolahan data, pembacaan keseluruhan data, pengkodean data, deskripsi tema-tema yang ditemukan, interpretasi data, dan pembuatan laporan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Secara keseluruhan, implementasi Perda Bali No. 3 Tahun 2005 telah memberikan dampak yang positif bagi pengembangan pariwisata dan perekonomian di Ubud, sambil tetap memperhatikan pelestarian lingkungan dan budaya lokal. Hal ini menunjukkan pentingnya kebijakan yang berpihak pada pembangunan berkelanjutan dan memperhatikan kebutuhan lokal dalam pengembangan pariwisata.

DIGITALISASI PELAYANAN PUBLIK : KETIDAKSIAPAN MASYARAKAT DALAM PENGGUNAAN APLIKASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL DI BOJONEGORO

Siti Marfu'ah, Ana Kumalasari, Ida Swasanti — Mon, 01 Jul 2024 00:00:00 +0700

ABSTRAK

Dengan penerapan teknologi digital dalam pelayanan publik, terutama melalui penggunaan aplikasi Identitas Kependudukan digital di Bojonegoro, terdapat banyak pro dan kontra. Dengan menerapkan e-government, pemerintah harus meningkatkan pelayanan publik. Studi kasus Identitas Kependudukan Digital Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu contoh ketidaksiapan masyarakat dalam memasuki era digitalisasi pelayanan publik. Studi ini meningkatkan pemahaman tentang pro dan kontra digitalisasi pelayanan publik, khususnya di Bojonegoro, dan menekankan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat. Sukses dalam menerapkan transformasi digital di tingkat lokal bergantung pada kebijakan yang dapat meningkatkan inklusi dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Data mining, machine learning, sensor technology, dan service automation merupakan beberapa contoh potensi baru dalam digitalisasi pelayanan publik. Studi kualitatif dengan menggunakan studi kasus Untuk melakukan observasi dan wawancara mendalam dengan para informan di lokasi penelitian, peneliti terjun langsung ke lapangan. Fokus penelitian adalah pada individu yang menggunakan aplikasi IKD khususnya yang tinggal di wilayah Kabupaten Bojonegoro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia, khususnya Bojonegoro, belum siap.

Kata kunci: Digitalisasi; E- goverment; IKD; Ketidaksiapan; Pelayanan publik

ABSTRACT

With the application of digital technology in public services, especially through the use of the IKD application in Bojonegoro, there are many pro and contra. By implementing e-government, the government must improve public services. The Bojonegoro Regency IKD case study is an example of the community's unreadiness to enter the era of digitization of public services. This study increases understanding of the pros and cons of digitizing public services, especially in Bojonegoro, and emphasizes various problems faced by the community. Success in implementing digital transformation at the local level depends on policies that increase inclusion and meet community needs. Data mining, machine learning, sensor technology, and service automation are some examples of new potentials in digitizing public service provision. Qualitative study using case studies To conduct in-depth observations and interviews with informants at the research location, researchers went directly to the field. The focus of the study was on individuals using the IKD application, especially those living in the Bojonegoro Regency area. The study shows that Indonesian society, especially Bojonegoro, is not yet ready.

Keywords: Digitalization; E-government; IKD; Unreadiness; Public service

ANALISIS KEBIJAKAN KESEHATAN DALAM MENINGKATKAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS DI KOTA MEDAN

Siti Hajar, Agung Saputra, Mila Trisna Sari — Mon, 01 Jul 2024 00:00:00 +0700

Puskesmas sebagai salah satu FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) yang difungsikan sebagai gatekeeper dalam pelayanan kesehatan yang dituntut untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan untuk masyarakat secara adil, merata, berkualitas dan memuaskan masyarakat. Namun, kinerja Puskesmas yang ada di Kota Medan, tidak seluruhnya menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan baik dan benar sesuai dengan standar pelayanan kesehatan yang diatur dalam peraturan yang berlaku. Dengan demikian, untuk menghasilkan kinerja yang optimal dan berkualitas maka seluruh sumber daya yang ada sebagai input dalam pelayanan kesehatan di Puskesmas Kota Medan harus dapat disesuaikan dengan standar dan kode etik profesi di bidang kesehatan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kebijakan pelayanan kesehatan berbasis kinerja dalam meningkatkan kepuasan masyarakat pada Puskesmas Kota Medan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode mixed methode yang menggabungkan antara kualitatif dan kuantitatif (penelitian kombinasi). Penelitian ini menghasilkan mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas Kota Medan tergolong sangat bagus berdasarkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang diperoleh, meliputi unsur keandalan (87%), ketanggapan (88%), kepastian (77%), empati (84%) dan tangible (77%).

COMMUNITY PARTICIPATION IN MAKING DEATH CERTIFICATES TO CREATE POPULATION ADMINISTRATION ORDER IN CIKOLE DISTRICT, SUKABUMI CITY

Detio Fikri Firjani, Ike Rachmawati, Yana Fajar FY Basori — Mon, 01 Jul 2024 00:00:00 +0700

Pada tahun 2020 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi menghimbau bagi Masyarakat yang merasa keluarga nya meninggal dunia haruslah segera melapor kepada ketua RT setempat agar secara Administrasi Kependudukan bisa di proses segera. Oleh karena itu, partisipasi masyrakat dibutuhkan dalam hal ini. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Lokasi penelitian adalah Kecamatan Cikole dimana pengumpulan data diperoleh melalui berita, observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam dengan informan terpilih dengan menggunakan teknik Snowaball Samplinh. Memeriksa validitas data menggunakan triangulasi data dan analisis data menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa pasrtisipasi dalam pembuatan akta kematian di Kecamatan Cikole sudah cukup baik yang mana masyarakat sudah sadar akan administrasi.

INTENSIFIKASI PAJAK REKLAME PADA MASA PANDEMI COVID 19 OLEH BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

Alvin Romadhona — Sun, 30 Jun 2024 00:00:00 +0700

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Cirebon, tepatnya pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Cirebon. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kegiatan intensifikasi pajak reklame. Intensifikasi bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh signifikan atau tidak Pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah. Capaian penerimaan pajak reklame pada Bappenda Kabupaten Cirebon terus mengalami peningkatan setiap tahunnya yang menandakan kegiatan intensifikasi telah berjalan dengan baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan intensifikasi pajak reklame yang dilakukan Bappenda Kabupaten Cirebon sudah cukup efektif. Hal ini dapat terlihat dari penerimaan pajak yang terus mengalami peningkatan diiringi dengan pertumbuhan jumlah wajib pajak baru yang terdaftar. Salah satu faktor keberhasilan ini adalah dengan melakukan perbaikan terhadap aspek kelembagaan, aspek ketatalaksanaan, serta aspek personalia.

DIGITAL BASED PUBLIC SERVICE COMPETENCY: REINVENTING PUBLIC SERVICE COMPETENCY IN THE DIGITAL WORLD

Mon, 01 Jul 2024 00:00:00 +0700

Digitalization of public services is now undeniably important in the government’s efforts, not only in countering the COVID-19 pandemic but also in presenting the best quality of services. It implies the importance of digital-based public service capabilities as a basic competency that is currently needed by Civil Servants (PNS). In contrast, there is an early indication that the employee selection instrument of PNS Candidates (CPNS) has no relevance to the basic competencies of digital-based public services. Based on this phenomenon, this research is directed to reinvent public service competency in the digital context by formulating and then testing the selection instrument of CPNS. The process of formulating the instrument begins with developing the concept of Digital Based Public Service Competency. It was carried out by literature review and conceptual discussions on four aspects of digital-based public services which are Public Service Motivation, Public Service Ethics, Public Service Culture, and Public Service Digitalization. Moreover, after the processes of literature study and instrument design, we conduct instrument testing by a survey on undergraduates in various majors from universities in the Bandung area.

KOLABORASI TRIPLE HELIX DALAM PROGRAM INOVASI DESA (Studi Kasus : Desa Sanur Kaja, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar)

Agung Yuli I Gusti Agung Ayu Yuliartika Dewi, Mangku Suryana I Nyoman — Mon, 01 Jul 2024 00:00:00 +0700

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan solusi dalam pembangunan desa di Indonesia agar desa dapat bertindak sebagai aktor atau subyek utama dalam proses pembangunan desa, yang dapat mengubah dari desa tertinggal menjadi desa berkembang dan mandiri. Untuk menjadi desa yang mandiri dibutuhkan adanya pengembangan desa inovasi (PDI) melalui program-program inovasi yang dibuat oleh pemerintah desa. PDI hadir sebagai upaya untuk mendorong peningkatan kualitas pemanfaatan dana desa dengan memberikan banyak referensi dan inovasi-inovasi pembangunan desa serta merevitalisasi peran pendamping dalam pengembangan potensi ekonomi lokal. Dengan demikian, dana desa dapat dimanfaatkan secara konsisten dalam mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat (pelayanan sosial dasar) dan produktivitas ekonomi masyarakat desa. dikembangkanlah suatu desa inovasi sebagai strategi mewujudkan kemandirian ekonomi dan daya saing desa. Desa inovasi adalah desa yang mampu memanfaatkan sumber daya desa dengan cara yang baru berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal untuk kesejahteraan masyarakat, kemajuan desa, dan peningkatan taraf hidup masyarakat dengan melibatkan segenap unsur desa. Desa Sanur Kaja merupakan salah satu desa inovasi karena pemerintah Desa Sanur Kaja terus berusaha mewujudkan kemandirian desa sesuai dengan indikator pembangunan, diantara aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi masyarakat, kemanan dan ketertiban termasuk partisipasi masyarakat dengan terus berinovasi membuat program-program inovatif untuk masyarakat. Untuk memperkuat program inovasi desa yang sudah dibentuk oleh pemerintah Desa Sanur Kaja dibutuhkan kolaborasi triple helix yakni kolaborasi dari beberapa pihak diperlukan dalam rangka pengembangan desa inovasi ini, antara lain masyarakat Desa, sebagai pelaku utama inovasi yang menghasilkan finished product, Pemerintah Desa, sebagai penyusun rencana pengembangan (roadmap) inovasi desa beserta masyarakat, Penggerak (Pemuda Desa dan Akademisi), sebagai pendamping kegiatan inovasi dan menerapkan IPTEK di perdesaan, Lembaga Ekonomi (BUMDes, UMKM, Pelaku Usaha), sebagai pengguna, pengelola, dan pemasar produk inovasi, pemerintah kabupaten/kota, provinsi, dan pusat, berperan dalam memberi insentif teknologi inovasi, fasilitasi, dan pembinaan pengembangan inovasi di perdesaan.

Kata Kunci: Kolaborasi Triple Helix, Program Inovasi Desa

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION PADA PELAYANAN PERIZINAN DI DPMPTSP KABUPATEN SERANG

Nida Silvia Lestari, Arenawati, Titi Stiawati — Mon, 01 Jul 2024 00:00:00 +0700

Online Single Submission (OSS) merupakan aplikasi yang bertujuan memberikan kemudahan berinvestasi melalui penerapan sistem perizinan berusaha terintegritas secara elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan tentang perizinan melalui sistem OSS pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Serang dengan menggunakan teori Edward III, terdapat empat dimensi yaitu : (1) Komunikasi (2) Sumber Daya (3) Disposisi (4) Struktur Birokrasi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan desain pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data melalui wawancara. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa implementasi kebijakan sistem Online Single Submission pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang sudah berjalan dengan baik namun belum optimal sesuai dengan tujuan yang diharapkan yaitu memberikan kemudahan dalam pelayanan perizinan. Faktor yang menjadi penyebab tidak optimalnya implementasi kebijakan Online Single Submission adalah faktor komunikasi dan sumber daya yang belum optimal. Dimana komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten serang belum belum terjangkau kepada seluruh pelaku usaha yang ada di Kabupaten Serang.

ANALISIS PROGRAM PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA DI PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 3 JAKARTA SELATAN

Yusuf Krisman Gea, Santoso Tri Raharjo, Gigin Ginanjar Kamil Basar — Sun, 30 Jun 2024 00:00:00 +0700

Lanjut usia yang mengalami keterlantaran sekarang ini masih banyak ditemukan baik karena ditelantarkan oleh keluarga maupun karena hidup sebatang karang dan tidak sanggup untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Dalam rangka menangani kesulitan lansia terlantar, pemerintah membuat kebijakan kesejahteraan sosial lanjut usia yang kemudian dilanjutkan ke dalam tahap program yang disebut program pelayanan sosial. Salah satu program pelayanan sosial yang bagi lansia adalah program pelayana sosial berbasis panti. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis program pelayanan sosial lanjut usia di panti sosial tresna werdha Budi Mulia 3 Jakarta Selatan dengan menggunakan metode analisis kebijakan Chambers. Metode dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan desain deskriptif. Untuk mengumpulkan data penelitian, peneliti menggunakan studi literatur, wawancara dan observasi. Untuk menentukan sumber informan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara purposive sampling yang kemudian terdiri dari pengurus panti, pekerja sosial dan warga binaan lansia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pelayanan sosial lansia berbasis panti memberikan manfaat yang baik kepada lanjut usia terlantar. Dengan adanya program pelayanan sosial berbasis panti tersebut dapat memberikan tempat tinggal yang aman bagi lansia terlantar, mencukupi kebutuhan dasar lansia, serta memberikan pembinaan-pembinaan yang membangun lansia dan membantu lansia untuk dapat menghabiskan masa tua-nya dengan baik dan produktif. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang menyebabkan pelayanan sosial yang dilakukan kurang maksimal.

DAMPAK GAYA KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL, KOMITMEN ORGANISASI, DAN KEPUASAN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KELURAHAN KELAPA DUA TANGERANG

Nada Shofa Lubis, Dewi Nancy Shabatini, Mustofa Kamil, Suherman4 — Sun, 30 Jun 2024 00:00:00 +0700

Penelitian ini adalah guna mengetahui dampak dari gaya kepemimpinan, komitmen organiasasi, dan kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai. Jenis penelitian Asosisatif, lokasi penelitian pada Dinas Sosial Kelurahan Kelapa Dua Tangerang, teknik sampel adalah accidental sampling berdasarkan covenience dengan jumlah sampel sebanyak 40 orang pegawai. Data yang digunakan adalah data primer melalui kuesioner yang berisi jawaban-jawaban responden. Kuesioner yang telah terkumpul dianalisis dengan analisis deskriftif dan kemudian dianalisis menggunakan program SPSS. Hasil analisis deskriptif menujukan bahwa kinerja pegawai tergolong sangat tinggi. Sementara gaya kepemimpinan tergolong tinggi, komitmen organisasi dan kepuasan kerja sama- sama tergolong tinggi. Hasil pengujian hipotesis penelitian menujukkan baik secara simultan maupun secara parsial bahwa gaya kepemimpinan, komitmen organisasi dan kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai Dinas Sosial Kelurahan Kelapa Dua Tangerang. Organsiasi perlu meningkatkan efektivitas pemimpin melalui pelatihan kepemimpinan secara berkala yang melibatkan pimpinan di level menengah. Selain itu, perlu mempertimbangkan peningkatan komitmen untuk menjaga kinerja yang berkelanjutan dari pegawai