ELEMEN KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA DI INDONESIA
DOI:
https://doi.org/10.23969/kebijakan.v15i1.9276Keywords:
Kebijakan, Pemerintah, Penanggulangan Bencana.Abstract
Indonesia merupakan negara yang memiliki resiko bahaya bencana yang tinggi, hal ini dibuktikan dengan catatan bencana yang sudah terjadi seperti tsunami, gempa bumi, abrasi, kebakaran hutan dan lahan, longsor, kebakaran, kerusuhan sosial, kelaparan, angin puting-beliung, terorisme, letusan gunung berapi, hingga yang belum lama ini adalah COVID-19. Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi elemen kebijakan pemerintah dalam penanggulangan bencana di Indonesia. Kajian ini menggunakan pendekatan studi literatur dengan sumber yang kredibel terdiri dari buku dan artikel ilmiah yang relevan dengan kajian ini. Hasil penelahaan dari beberapa sumber artikel adalah kebijakan penanggulangan bencana di Indonesia dinilai sudah sesuai dengan elemen analisis kebijakan sosial, yaitu, identifikasi tujuan dan sasaran, apa saja manfaat yang diterima korban bencana, hak yang mereka dapatkan, siapa yang akan memberikan pelayanan pada korban bencana, identifikasi pendanaan yang berasal dari APBN, APBD, maupun hibah, dan yang terakhir adalah kesinambungan dari elemen-elemen sebelumnya yang dapat digunakan untuk mengevaluasi program tersebut. Selain itu, terdapat beberapa kendala yang memang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti bersama terkait dengan metode pembiayaan.Downloads
References
Ahdi, Didi. (2015). Perencanaan Penanggulangan Bencana Melalui Pendekatan Manajemen Risiko. Reformasi. 5 (1) 13 -30
Anderson, James E. (1994). Public Policy Making. New York: Holt Rinehart and Wiston.
Agustino, Leo. (2008). Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Bandung: Alfabeta.
Ash-shidiqqi, E. A. (2021). Alternatif Strategi Pembiayaan Asuransi Bencana Alam di Indonesia. Journal of Governance and Policy Innovation (JGPI). 1 (2) 111-119
Boediningsih, W., et.al. (2018). Kebijakan Penanganan Bencana Alam Tepat Guna dalam Menjamin Ketepatan Sasaran Bantuan Pasca Bencana. Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitan dan Pengabdian kepada Masyarakat III. Universitas PGRI Ronggolawe Tuban.
Chambers, Donald E., Kenneth R. Wedel. (2005). Social Policy and Social Programs: A Method for the Practical Public Policy Analyst, Boston: Pearson Education Inc.
Eyestone, Robert. (1971). The Treads of Public Policy: A Study in Policy Leadership. Indianapolis: Boobs-Merrill.
Ersad, F., Hidayat, Z. (2012). Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2012 Tentang Taruna Siaga Bencana dalam Penanggulangan Bencana di Kota Semarang
Fariza, A., Handayani, B.L. (2022). Tindakan Struktural Mitigasi Bencana Pemerintah di Indonesia. Jurnal Analisa Sosiologi. 11(2):288 - 305
Faturahman, M.B. (2018). Konseptualisasi Mitigasi Bencana Melalui Perspektif Kebijakan Publik. PUBLISIA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik. 3 (2) 122 - 134
Gerungan (2019). Penanggulangan Bencana Pada Tahap Pasca Bencana Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Lex Et Societatis. 7 (9) 79 - 87
Habibullah. (2013). Kebijakan Penanggulangan Bencana Berbasis Komunitas: Kampung Siaga Bencana dan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial RI. 18 (2) 133 - 150
Heryati, S. (2020). Peran Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana. Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP). 2 (2) 139 - 146
Marfuah., et.al. (2021). Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana di Indonesia (Government Policy regarding Disaster Management in Indonesia). Jurnal Studi Ilmu Sosial dan Politik (Jasispol). 1 (1) 35-45
Massi, R. A. R. (2019). Urgensi Peraturan Daerah Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Rumah Jurnal UIN Palu, 13 (1) 73 - 96
Midgley, James. (2009). Social Development: The Developmental Perspective in Social Welfere, London: SAGE Publications Ltd.
Muhammad F. I., Aziz Yaya M.A. (2020). Implementasi Kebijakan dalam Mitigasi Bencana Banjir di Desa Dayeuhkolot. Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi. 11 (1) 50 – 60
Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai Bagi Korban Bencana
Peraturan Menteri Sosial Nomor 29 Tahun 2012 tentang Taruna Siaga Bencana
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
Permatasari, Iman. A. (2020). Book Review: Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan). TheJournalish: Social and Government. 1 (1) 034-038
Qolbi R. (2020). Perencanaan Komunikasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau dalam Menangani Penyebaran COVID-19 di Pekanbaru. Jurnal Komunikasi. 9 (4) 551 -566
Rivani, Edmira. (2017). Mekanisme, Jenis Pendanaan dan Pertanggungjawaban Dana Penanggulangan Bencana di Daerah. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. 22 (1) 59 -70
Rustan A., Ferry F. (2011). Ancaman Bencana dan Kebijakan Penanganannya di Daerah. Jurnal Borneo Administrator. 7 (1) 89-109
Saraswati P.S. (2020). Kebijakan Hukum Terhadap Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia. KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa. 14 (2) 147 -152
Shalih, O., Nugroho, R. (2021). Reformulasi Kebijakan Penanggulangan Bencana di Indonesia. Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan. 15 (2) 124 - 138
Syakti, et.al. (2023). Implementasi Kebijakan Penanganan Pandemi Covid-19 di Kota Sukabumi (Studi Kasus Pembatasan Sosial Berskala Besar). Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi. 14 (1) 22 -32
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
Wibowo M.T.H., Afriyani Ami. (2021). Strategi Kebijakan, Tata Kelola Pemerintah dalam Penanganan Covid-19 di Kabupaten Sumedang. Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi. 12 (1) 1 - 14
Zed, Mestika (2003). Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
