IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2018 DI KECAMATAN MANTANG KABUPATEN BINTAN
DOI:
https://doi.org/10.23969/kebijakan.v15i1.6612Abstract
Aparat pemerintah merupakan garda terdepan dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan Mantang. Perangkat daerah dan organisasi terdepan dalam pelaksanaan misi pelayanan daerah secara langsung dan efektif ditentukan oleh kedekatan antara organisasi penyedia layanan kepada masyarakat. Penelitian bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 di Kecamatan Mantang Kabupaten Bintan. Metode digunakan dalam penelitian adalah kualitatif dengan pendekatan desktiptif . Teknik pengumpulan data diperoleh melalui wawancara, observasi dan studi dokumen. Hasil penelitin dalam implementasi kebijakan implementasi PP No. 17 Tahun 2018 yaitu belum dilaksanakan sebagai komitmen penuh di tingkat kecamatan. Permasalahan utama pelayanan kecamatan adalah fitur geografis yang masih terisolir, infrastruktur pendukung minim dan kemampuan sumberdaya manusia perlu ditingkatkan.Downloads
References
Afandi, M. I., dan W. (2015). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dalam Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Jurnal Administrasi Publik, 6(2):, 92-113.
Agus Purwanto, E. dan D. R. S. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Untuk Administrasi Publik, Dan Masalah-masalah Sosial. Metode Penelitian Kuantitatif, Untuk Administrasi Publik, Dan Masalah-masalah Sosial (Gaya Media).
Alfarizi, M. A. (2018). Mplementasi Kebijakan Publik Indonesia Terhadap Kebijakan Selektif Keimigrasian Berdasarkan Uu Nomor 6 Tahun 2011. Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian, 1(2), 169–178.
Ananda, R. F., Rosyidi, B., & Zetra, A. (2021). Pengaruh Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Terhadap Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019-2020. Jurnal Niara, 14(1), 149–160. https://doi.org/10.31849/niara.v14i1.5978
Arifin Tahir. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kota Gorontalo. Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents, XVI(03), 1–23.
Atmojo, M. E. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penentuan Pejabat Struktural Eselon Ii Di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi, 10(1), 10. https://doi.org/10.23969/kebijakan.v10i1.1419
Damanik, D. H., & Iskandar, D. D. (2019). Strategi Pengembangan Desa Wisata: Studi Kasus Desa Wisata Ponggok. Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan, 19(2), 120–127. https://jurnal.uns.ac.id/jiep/article/view/31944
Ed, Y. (2015). Implementation of Public Policy.
Hadi, S. (2000). Metodologi Research I,. Andi Offset.
Ismandianto, D. (2019). Model Komunikasi Pemerintahan Kota Tanjung Pinang. 21–34.
Jamaluddin, Rawali, S., & Purnamawati, N. (2019). Pentingnya Komunikasi dan Informasi dalam Impementasi Peraturan Daerah Nomor 21 tahun 2014. Mutakalimin, 2(2), 1–12.
Mansur, J. (2021). IMPLEMENTASI KONSEP PELAKSANAAN KEBIJAKAN DALAM PUBLIK. 6(2), 94–109.
Muriany, T., & Ruhunlela, V. (2021). Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik di Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar. PUBLIC POLICY (Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis), 2(1), 1–20. https://doi.org/10.51135/publicpolicy.v2.i1.p1-20
N.D, R. (2017). Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. (PT. Elex M).
Nurwahyuliningsih, E., Akhmad Nulhaqim, S., & A. Rachim, H. (2022). Kepemimpinan Dan Pengambilan Keputusan Pada Organisasi Layanan Manusia. Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi, 13(Vol. 13 No. 2, Juni 2022), 136–145. https://doi.org/10.23969/kebijakan.v13i2.5310
Prastowo, A. (2016). Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan penelitian. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
Rustandi, R. (2021). Analisis Implementasi Kebijakan Kesehatan Terhadap Efektivitas Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Dalam Meningkatkan Pelayanan Pasien Rawat Jalan Dan Inap ( Studi Pada Rumah Sakit Umum Daerah ). Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi, 12(1), 72–82. https://doi.org/10.23969/kebijakan.v12i1.3483
Saadah. (2017). Implementasi Peraturan Pemerintah Tentang Disiplin PNS di Sekda Kab Muaro Jambi.
Samodra.W.Dk. (2017). Evaluasi Kebijakan Publik (Raja Grafi).
Siregar, N. (2022). Menentukan Model Implementasi Kebijakan Dalam Menganalisis Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (Pka). Jisos: Jurnal Ilmu Sosial, 1(Query date: 2022-09-13 08:36:55), 713–722. https://bajangjournal.com/index.php/JISOS/article/view/3320
Situmorang, C. H. (2016). KEBIJAKAN PUBLIK (Teori Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan) (SOCIALSECU).
Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods). Alfabeta.
Tri Asyafin Putra, M. A., & Widiyarta, A. (2022). Implementasi Kebijakan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan, Pemanfaatan, Dan Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Studi Di Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto Kota Surabaya). Jurnal Academia Praja, 5(2), 128–143. https://doi.org/10.36859/jap.v5i2.973
Widya Wicaksono, K., & Evander Yosaputra Lesnusa, C. (2022). Manajemen Proses Pengelolaan Sampah Oleh Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung: Studi Kasus Di Pasar Kordon Studi Kasus Di Pasar Kordon. Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi, 13(Vol. 13 No. 2, Juni 2022), 84–94. https://doi.org/10.23969/kebijakan.v13i2.5162
Wijaya, R., & Aprilia, R. (2020). Implementasi Kebijakan Publik Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Jurnal Kebijakan Pemerintahan, 3(2), 75–83. https://doi.org/10.33701/jkp.v3i2.1377.
