ANALISIS IMLEMENTASI KEBIJAKAN PERMENDAGRI TENTANG PENDALAMAN TUGAS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
DOI:
https://doi.org/10.23969/kebijakan.v14i1.6127Keywords:
model implementasi kebijakan, bimbingan teknis, Dewan Perwakilan Rakyat DaerahAbstract
Kedudukan DPRD sebagai unsur pemerintahan daerah sangat strategis. Tugas dan fungsi DPRD meliputi fungsi legislasi daerah, anggaran dan pengawasan. Kebijakan pemerintah melalui Pemendagri Nomor 133 tahun 2017 sebagaimana perubahannya melalui Permendagri Nomor 14 tahun 2018, menyadari latar belakang anggota DPRD cukup beragam sehingga dibutuhkan kebijakan untuk meningkatkan kapasitas anggota DPRD agar lebih setara dengan pemerintah daerah dan jajaran birokrasinya. Permasalahan: 1) Bagaimana proses implementasi Permendagri Nomor 133 tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota? 2) Apa dampak pelaksanaan pendalaman tugas bagi peningkatan kapasitas anggota DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota? Tujuan penelitian untuk mengetahui proses implementasi kegiatan pendalaman tugas anggota DPRD berdasarkan Permendagri Nomor 133 tahun 2017. Landasan teori yang digunakan dari model implementasi Grindle. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan cara observasi, dokumentasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukan proses implementasi bimtek DPRD melalui tiga tahap: rekomendasi, pelasanaan dan pelaporan. Dari keseluruhan bimtek DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota yang diselenggarkan LPPM Universitas Ngurah Rai telah sesuai ketentuan dan prosedur dalam Permendagri. Hasil penelitian juga menunjukan adanya dampak positif kegiatan Bimtek terhadap peningkatan wawasan, informasi dan kemampuan anggota DPRD. Simpulan, implementasi kegiatan bimtek DPRD Provinsi, kabupaten/Kota sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 133 tahun 2017 dan berdampak positif terhadap peningkatan wawasan, informasi dan kemampuan anggota DPRD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.Downloads
References
Grindle, Merilee S., 1980, Politic and Policy Implementation in The Third World, Princeton: Princeton University Press
Hermayanti, 2015, Implementasi Kebijakan Fungsi Legislasi DPRD di Kota Sukabumi, Jurnal Ilmu Administrasi, Volume XII, Nomor 1, April 2015.
Howlett, Michael and M. Ramesh, 1995, Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems, Oxford: Oxford University Press
Mazmanian, Daniel A., and Paul A. Sabatier, 1983, Implementation and Public Policy, New York: University Press of America
Mubarok, Syahrul, Soesilo Zauhar, Endah Setyowati dan Suryadi, 2020, Policy Implementation Analysis: Exploration of George Edward III, Marilee S Grindle and Mazmanian Sabatier Theories in the Policy Analysis Triangle Framework, Jurnal of Publik Administration Studies, JPAS Vol 5 No.1 pp 33-38.
Parson, Wayne, 2011, Publik Policy, Pengantar Teori dan Praktik Analis Kebijakan, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Prihatin, Panca Setyo, 2021, Grindle Policy Implementation Theory in Analysis of Forestry Conflict in Palalawan District, Riau Province, Jurnal kajian Pemerintah, Volume 7 Nomor 2 Oktober 2021.
Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung : ALFABETA
--------, 2017, Metode Penelitian Kebijakan Publik, Bandung: Penerbit Alfabeta
--------, 2018, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Penerbit Alfabeta
Winarno, Budi, 2014, Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi Kasus, Jakarta: PT Buku Seru
