IMPLEMETASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 20 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM RANGKA PENANGGULANGAN HIV-AIDS DI KABUPATEN BADUNG

Abstract

HIV/AIDS merupakan permasalahan ekstrim yang secara mudah berpindah sehingga secara geografis dan social tidak tetap hingga saa tini, kemudahan berpindah tempat atau berubah arah merupakan gambaran global dari epidemi HIV/AIDS ini.  Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah strategi dari berbagai pihak untuk mengurangi dan menanggulangi penyebaran HIV-AIDS. Kabupaten Badung adalah salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Bali yang memprioritaskan sektor pariwisata dalam pengembangan ekonomi masyarakatnya sehingga membutuhkan adany apemberdayaan masyarakat dalam rangka penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Badung karena masyarakat akan banyak berinteraksi dengan wisatawan baik wisatawan asing maupun wisatawan domestik. Berdasarkan pemaparan diatas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Badung. Adapun tujuan penelitian ini untuk menganalisis pelaksanaan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Badung serta untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan PeraturanMentri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka penanggulangan HIV-AIDS di KabupatenBadung Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriftif kualitatif dengan tujuan untuk menggambarkan realita yang cermat terhadap fenomena yang terjadi.          Hasil yang diperoleh ddalam penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Badung belum terlaksana dengan maksimal. KPA Kabupaten Badung melakukan upaya pemberdayaan masyarakat penanggulangan HIV-AIDS melalui penyuluhan, kampanye media, medis, realisasi dan sosialisasi mengenai bahaya dari virus HIV-AIDS ini baik dari pihak kesehatan maupun LSM yang dimana dapat membantu peranan pemerintahKabupaten Badung guna mengatasi penyebaran virus tersebut.  Komitmendari KPA Kabupaten Badung belum mampu berjalan dengan maksimal dikarenakan masih rendahnya kesadaran masyarakat mengenai penangggulangan HIV-AIDS. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa kendala terkait pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Badung yaitu :a. Kurang intensifnya sosialisasi mengenai penanggulangan HIV-AIDS dari KPA Kabupaten Badung.b. Kurangnya kader pemberdayaan masyarakat (kaderposyandu)