STRATEGI KEBIJAKAN, TATA KELOLA PEMERINTAHAN DALAM PENANGANAN COVID-19 DI KABUPATEN SUMEDANG
DOI:
https://doi.org/10.23969/kebijakan.v12i1.2739Keywords:
Strategi Kebijakan, Pemerintahan, COVID-19,Abstract
Kabupaten Sumedang menjadi salah satu wilayah yang terdampak COVID 19 ini, yang mana sampai tanggal 27 Mei 2020 kabupaten sumedang 12 kasus yang terkonfirmasi. Pelaksanaan PSBB di kawasan Bandung Raya yang di dalamnya kawasan Kabupaten Sumedang berdasarkan keputusan Gubernur No 30 tahun 2020. Tanggal 22 April 2020 PSBB dilaksanakan di Kabupaten Sumedang. strategi Kebijakan - kebijakan yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Sumedang dalam penanganan pandemi ini berfokus pada dua kebijakan yaitu tata kelola pemerintahan dan mobilisasi dan orkestrasi modal sosial dalam penanganan pandemi COVID 19 ini kabupatem Sumedang memakai beberapa strategi yang progresif dan akuntabel, komparatif/ scientific serta inovatif dan kolaboratif. Kebijakan kebijakan ini tidak lain hanya untuk pengendalian birokrasi dan pengendalian sosial di tengah pandemi COVID 19, demi terwujudnya keberhasilan PSBB menuju Sumedang SIMPATI dan Jabar JUARA. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana staretgi kebijakan yang di buat Pemerintah Kabupaten Sumedang untuk penanganan COVID 19 di wilayah Kabupaten Sumedang. Dalam penulisan artikel ilmiah ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan teknik analisis studi literature pada bidang keilmuan administrasi Publik dan Kebijakan Publik serta fenomena-fenomena sebagai objek yang sedang berkembang di masyarakat. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa strategi – strategi kebijakan dan tata kelola pememrintahan di Kabupaten Sumedang menimbulkan dampak positif yang terlihat dengan adanya efektivitas tata kelola pemerintahan untuk pegawai di daerah Kabupaten Sumedang.Downloads
References
, G. tugas percepatan penanganan covid-19. (2020). Pedoman Penanganan Cepat Medis dan Kesehatan Masyarakat COVID-19 di Indonesia. 1–39.
Anggara, S. (2015). Metode Penelitian Administrasi (A. S. Beni (ed.); 1st ed., Vol. 1). CV PUSTAKA SETIA. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
Ashforth, B. E., & Mael, F. (1989). Social Identity Theory and the Organization. Academy of Management Review, 14(1), 20–39. https://doi.org/10.5465/amr.1989.4278999
B.A Kitchenham & Charters. (2007). Guidelines for performing systematic literature reviews in software engineering. Technical Report, Ver. 2.3 EBSE Technical Report. EBSE, 1, 1–54.
Dye, T. R. (2005). Understanding Public Policy. In Chaisson Sthepanie (Ed.), Understanding Public Policy (14th ed.). Pearson.
Handoyo, E. (2012). Kebijakan Publik. In Basuki (Ed.), Kebijakan Publik Deliberatif (1st ed.). Widya Karya Semarang.
Muis, A. R. C. (2020). Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Strategi Nasional Dalam Menanggulangi Pandemi Covid-19. SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I, 7(5). https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i5.15317
Rusli, B. (2013). Kebijakan Publik: Membangun Pelayanan Publik yang Responsif. In T. H. Publishing (Ed.), Kebijakan Publik. Hakim Publishing.
Tim Kerja Kementerian Dalam Negeri. (2013). Pedoman Umum Menghadapi Pandemi Covid-19 Bagi Pemerintah Daerah : Pencegahan, Pengendalian, Diagnosis dan Manajemen. In KEMENDAGRI (Ed.), Journal of Chemical Information and Modeling (1st ed., Vol. 53, Issue 9, pp. 1–212). KEMENTRIAN DALAM NEGERI. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
http://deskrelawanpb.bnpb.go.id/covid-19/.
(http://covid19.sumedangkab.go.id/Covid/gugustugas)
(https://sumedangkab.go.id/)
