KEBIJAKAN SATU DATA INDONESIA: SEBUAH ANTITESIS SEMANGAT KETERBUKAAN DAN INFORMASI PUBLIK
DOI:
https://doi.org/10.23969/kebijakan.v16i01.21869Keywords:
Satu Data Indonesia, Interperabilitas, Transparansi dan Kolaborasi.Abstract
Kebijakan Open Government Indonesia sebagai salah satu bagian dari upaya reformasi birokrasi di Indonesia, menemui hambatan dan kendala dalam pelaksanaan kebijakannya, khususnya terkait program Satu Data Indonesia. Secara khusus, artikel ini membahas kebijakan program Satu Data Indonesia tersebut, dimana implikasi yang diharapkan atas implementasi teknologi informasi guna mengakselerasi pengelolaan data yang sentralistik dan teruji validitasnya justru menambah beban anggaran Pemerintah dan tumpang tindih pengelolaannya antara satu instansi dengan instansi lainnya. Hal ini menimbulkan permasalahan baru yaitu interoperabilitas data yang sulit diwujudkan sehingga pada akhirnya justru menjadi kontradiktif dengan semangat transformasi digital governansi publik untuk menyederhanakan birokrasi di Indonesia. Teori evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh Grindle (2017) digunakan sebagai pendekatan untuk menganalisis kebijakan Open Government Indonesia dimaksud guna mengidentifikasi hambatan serta tantangan implementasi, yang selanjutnya dipergunakan sebagai dasar dalam pertimbangan rekomendasi kebijakan. Berdasarkan hasil kajian dengan menggunakan pendekatan dimaksud, kebijakan yang diperlukan untuk percepatan implementasi Open Government Indonesia perlu ditetapkan dengan berfokus pada terobosan yang memiliki impact langsung terhadap pemanfaatan berbagi pakai data untuk mendorong semua instansi pada berbagai tingkatan Pemerintahan, baik yang bersifat koersif maupun persuasif.Downloads
References
Bertot, J. C., Gorham, U., Jaeger, P. T., Sarin, L. C., & Choi, H. (2014). Big data, Open Government and e-government: Issues, policies and recommendations. Information Polity, 19(1–2), 5–16.
Chen, Y.-C., & Hsieh, T.-C. (2014). Big data for digital government: Opportunities, challenges, and strategies. International Journal of Public Administration in the Digital Age (IJPADA), 1(1), 1–14.
Cooper, H. (2015). Research synthesis and meta-analysis: A step-by-step approach (Vol. 2). Sage publications.
Grindle, M. S. (2017). Politics and policy implementation in the Third World.
Huberman, A. M., & Miles, M. B. (1983). Drawing Valid Meaning from Qualitative Data: Some Techniques of Data Reduction and Display. Quality & Quantity, 17(4).
International, D. (2017). DAMA-DMBOK: Data management body of knowledge. Technics Publications, LLC.
Maulidya, M. R. R., & Rozikin, M. (2022). Analisis retrospektif kebijakan satu data indonesia. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, 9(2), 273–287.
McDonald III, B. D., Hall, J. L., O’Flynn, J., & van Thiel, S. (2022). The future of public administration research: An editor’s perspective. Public Administration, 100(1), 59–71.
OGI News. (2022). Peran Satu Data Indonesia dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Terbuka. OGI News.
Prasojo, E. (2023). Isu-isu kontemporer kebijakan dan governansi publik di Indonesia. Prenada Media.
Stockemer, D., Stockemer, G., & Glaeser, J. (2019). Quantitative methods for the social sciences (Vol. 50). Springer.
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010- 2025.
Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia.
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia.
