REAKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM MEWUJUDKAN EXCELLENT SERVICE BERBASIS DIGITALISASI DI DPMPTSP KABUPATEN GIANYAR

Authors

  • I Gusti Agung Ayu Yuliartika Dewi Universitas Warmadewa Denpasar, Bali, Indonesia
  • Ni Made Anggriyani Universitas Warmadewa Denpasar, Bali, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.23969/kebijakan.v16i01.12055

Abstract

Setiap aparatur pelayanan publik perlu memahami bahwa masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan publik yang memadai. Selain itu untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima (excellent service) seharusnya nilai-nilai/etika pancasila dilaksanakan dan menjadi landasan berbuat bagi pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik, dan masyarakat sebagai penerima manfaat pelayanan publik. Ajaran etika pancasila tetap menjadi norma bagi segala kegiatan yang terjadi di Indonesia. Ombudsman perwakilan Provinsi Bali sebagai lembaga negara pengawas pelayanan publik saat ini masih terus menerima aduan masyarakat terhadap maladministrasi pelayanan publik di lembaga pemerintahan provinsi Bali di saat sudah banyak pemkab yang menerapkan pelayanan publik berbasis digitalisasi. Belum disebutkan secara spesifik oleh Ombudsman kabupaten mana saja yang mengalami permasalahan dalam pelayanan publik. Untuk itu peneliti tertarik melakukan penelitian tentang reaktualisasi nilai-nilai pancasila dalam mewujudkan excellent service berbasis digitalisasi dengan studi kasus di DPMPTSP Kabupaten Gianyar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis pendekatan studi kasus, dengan unit analisis DPMPTSP Kabupaten Gianyar. Penelitian ini akan meneliti tentang cara Pemkab Gianyar mereaktualisasi nilai-nilai pancasila dalam dalam Mewujudkan Excelent Service Berbasis Digitaliasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti sebagai instrumen penelitian dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data menurut Creswell (2013) adalah observasi/pengamatan, wawancara, dan pemanfaatan data sekunder. Peneliti menggunakan teknik analisis data menurut Huberman, Miles dan Sadana (2014), analisis data merupakan rangkaian yang terdiri dari 4 alur kegiatan yang terdiri dari pengumpulan data, kondensasi data, Tampilan data, dan Kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian ini yaitu nilai pancasila merupakan instrumen utama dalam mewujudkan pelayanan publik, karena pelayanan publik yang prima/berkualitas ditandai dengan terlaksananya seluruh sila-sila yang ada di dalam pancasila. Semua nilai tersebut menjadi bagian tak terpisahkan dalam konsep membangun pelayanan publik yang menyenangkan antara masyarakat dan pemerintah.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Achmadi, M. (2021, desember 21). https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--inovasi-pelayanan-publik-di-era-digital. Retrieved from https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--inovasi-pelayanan-publik-di-era-digital

Akhyar, d. (2022). Tata Kelola Pemerintah Yang Inovatif Di Desa Bulo Wattang Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang. Praja, volume 10, no 2.

Anttiroiko, A.-V. B. (2011). Innovations in Publik Governance. IOS Press BV.

Area, B. A. (2022, januari 11). https://barki.uma.ac.id/2022/01/11/apa-itu-era-society-5-0-dan-apa-perbedaannya-dengan-era-industri-4-0/. Retrieved from https://barki.uma.ac.id/2022/01/11/apa-itu-era-society-5-0-dan-apa-perbedaannya-dengan-era-industri-4-0/

Arundel, A. &. (2013). From too little to too much innovation? Issues in measuring innovation in the publik sector. Structural Change and Economic Dynamics, 27(C), 146–159.

Badruttamam, N. (2022, september 30). https://kemenag.go.id/read/akselerasi-transformasi-digital-untuk-pelayanan-publik-yang-optimal-xkkae. Retrieved from https://kemenag.go.id/read/akselerasi-transformasi-digital-untuk-pelayanan-publik-yang-optimal-xkkae

Bali, O. R. (2022, september 16). https://www.ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwkmedia--ombudsman-ungkap-keluhan-pelayanan-publik-di-bali-yang-masih-sering-molor. Retrieved from https://www.ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwkmedia--ombudsman-ungkap-keluhan-pelayanan-publik-di-bali-yang-masih-sering-molor

Bevir, M. (2012). Governance: A Very Short Introduction. OUP Oxford: OUP Oxford.

Brennen, J. S. (2016). ―Digitalization.‖ In The International Encyclopedia of Communication Theory and Philosophy. Wiley, 1–11.

Hartley, J. (2005). Innovation in Governance and Publik Services: Past and Presen. Publik Money & Management, 25(1), 27–34.

Klimentova, S. (2014). Innovation in the publik sector: Is it measurable? In Performance Measurement and Management Control: Behavioral Implications and Human Actions. Emerald Group Publishing Limited, (Vol. 28, pp. 289–315).

Klungkung, D. K. (2017, Juni 5). https://diskominfo.klungkungkab.go.id/2017/06/05/reaktualisasi-pancasila/. Retrieved from https://diskominfo.klungkungkab.go.id/2017/06/05/reaktualisasi-pancasila/.

Lia Muliawaty, S. H. (2020). Peranan E-Government dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus: Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sumedang). Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi, Volume 11, Nomor 2.

Moore, H. &. (2008). Innovations in governance. Publik Management Review. Symposium: Publik Services Innovation, 10(1), 3–20.

Ombudsman. (2022, januari 11). Retrieved from https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwkmedia--tiga-kabupaten-di-bali-raih-predikat-kepatuhan-tinggi

Putra, M. B. (2019, desember selasa). Retrieved from https://www.ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--enam-jalan-menuju-kinerja-pelayanan-prima:

Rahayu, A. S. (2014). Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (PPKn). Jakarta: PT Bumi Aksara.

RI, O. (2021). Mengawasi Kepatuhan dan Kesigapan Penyelenggara Pelayanan Publik dalam Menghadapi Ketidakpastian. Jakarta: Ombudsman RI.

R. Taqwaty Firdausijah, A. P. (2020). Mewujudkan Good governance Melalui Pelayanan Publik. Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi, Volume 11, Nomor 2.

Sumarto, H. S. (2009). Inovasi, Partisipasi,dan Good Governance. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Sunoto. (1985). Mengenal Filsafat Pancasila : Pendekatan Melalui Etika Pancasila. Yogyakarta: PT Hanindita.

Sylvia Maulani, T. S. (2024). Inovasi Pelayanan Publik Melalui Aplikasi Sistem Pelayanan Izin Terbuka Elektronik (Sipeka) di DPMPTSP Provinsi Banten. Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi, Volume 15, Nomor 1, Januari 2024.

Wahyudi. (2016). Reaktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Reaktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Indonesia. FKIP UNS Journal systems, 382-394.

Downloads

Published

2025-01-31