PENGUATAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN KELEMBAGAAN DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

Abstract

Masalah dalam penelitian ini, yaitu penguatanimplementasi kebijakandalam penataan kelembagaan di Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat belum efektif.Metode penelitian yang digunakan, yaitu metode deskriptif kualitatif, dengan pendekatan studi kasus dan memusatkan penelitian pada suatu unit tertentu sehingga memungkinkan dan peneliti menjadi instrumen penelitian. Penelitian bersifat mendalam terutama dalam pengumpulan databersifat mendalam dengan mengobservasi, pengumpulan data, menarik makna, pendalaman, pengembangan apresiasi dan motivasi apa yang dilakukan orang, unit-unit atau organisasi secara empirikuntuk mengeksplorasi melalui interaksi perilaku objek yang diteliti, Hasil Penelitian, bahwapenguatan Implementasi kebijakan dalam penataan kelembagaan di Kabupaten Bandung Baratharus diimbangi dengansarana prasarana berbasis teknologi, untuk keefektifan penataan kelambagaan sertamemperkuatdukungan lingkungan setempat (budaya lokal) melalui gagasan-gagasan setempat (localgovernance). Terdapat faktor-faktor yang menentukan dalam penguatan penataan kelembagaan, yaitu pada faktor standar dan tujuan kebijakan,yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah belum sepenuhnya terlaksana.Namun,belum sepenuhnya dijadikan dasaruntuk rujukan yang ideal dalam penataan kelembagaan. Pada karakteristik organisasi/instansi pelaksana dan disposisi/sikap pelaksana belum sepenuhnya efektif bahkan sikap tegas dalam penataan kelembagaan, seperti padapenempatan pimpinan, pegawai masih subjektif. Struktur birokrasi belum sepenuhnya diisi oleh aparaturyang sesuai dengan kompetensi, kepangkatan dan golongan. Pada Sumber daya, Komunikasi dan kondisi lingkungan ekonomi sosial dan politik belum memberikan kontribusi yang berarti terhadap keberhasilan penataan kelembagaan. Penguatan Implementasi kebijakan dalam penataan kelembagaan di Kabupaten Bandung Baratbersifatnya bottom up, tentunyaharus di perkuat olehdorongan dan dukungan faktor teknologi dan oleh nilai-nilai kearifanbudaya lokal denganmaksud dan tujuan untuk membentuk mewujudkan institusi birokrasi pemerintah lokal yang kuat dan mampu mensejahterakan masyarakatnya. Kata kunci: Kebijakan, Kelembagaan, Implementasi