PENINGKATAN EKONOMI PENYANDANG DISABILIAS DI KABUPATEN SITUBONDO MENUJU KABUPATEN INKLUSI RAMAH DISABILITAS

Abstract

Setiap orang terlahir dengan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.  Kekurangan setiap manusia baik secara fisik maupun non fisik yang dinilai tidak normal disebut dengan istilah penyandang cacat. Secara historis, disabilitas menghadapi hambatan baik struktual  maupun sosial yang mengeksklusikan mereka dalam berbagai akses public dan penelitan ini diharapkan dapat memotret eksklusi sosial untuk menciptakan kebijakan pembangunan inklusif. Inklusi ini merupakan berkebalikan dari kondisi eksklusi. Dengan mengkomodasi arti kedua kata tersebut, pembangunan inklusif dapat diartikan sebagi proses pembangunan yang memastikan keterlibatan seluruh kelompok, termasuk marginal,dalam proses pembangunan, disertai adanya rasa memiliki dari setiap elemen masyarakat terhadap proses pembangunan. Kajiana ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan informasi melalui studi pustaka, dan telaah data disabilitas dalam Data Tunggal Daerah-Analisa Kependudukan Partisipatif (DTD-AKP). Data disabilitas dipilah berdasarkan indicator dalam pendataan DTD-AKP untuk memunculkan kondisi disabilitas secara komprehensif. Setelah melakukan pengamatan dan telaah terhadap data disabilitas, kemudian dilakukan penelusuran pustaka berupa peraturan, kebijakan, dan program serta refrensi lain yang berhubungan dengan analisis situasi disabilitas. Berdasarkan Data Tunggal Daerah-Analisa Kependudukan Partisipatif (DTD-AKP) Kabupaten Situbondo, disabilitas dibagi kedalam 13 ragam disabilitas. Jumlah disabilitas pada tahun 2018 ialah 11.770 jiwa atau 1,71% dari jumlah total penduduk situbondo sebesar 678.099 jiwa. Dari data tersebut disabilitas usia 0-4 tahun (balita) sekitar 3%. Disabilitas usia 5-17 (anak) sekitar 13%. Disabilitas usia 18-59 (usia produktif angkatan kerja) sekitar 50%. Disabilitas usia diatas 60 tahun (lansia) sekitar 34%. Diatara pembagian usia tersebut proporsi terbesar ditemukan pada usia produktif angkatan kerja sebanyak 50% dari total data keseluruhan data disabilitas di Kabupaten Situbondo. Berdasarkan data disabilitas dalam DTD-AKP tahun 2018 dapat diketahi bahwa kondisis disabilitas masih mengalami eksklusi sosial Oleh karena itu, diperluka  penguatan kelembagaan yang multisektor untuk mengatsi eksklusi sosial, sehingga setiap kebijakan, program, kegiatan, dan layanan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Situbondo bias benar-benar inklusi terhadap kelompok/individu disabilitas.