LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN BUKU PERSYARATAN SEBAGAI PRASYARAT PENDAFTARAN PRODUK INDIKASI GEOGRAFIS

Tatty A. Ramli (1) , Yeti Sumiyati (2) , Arif Firmansyah (3) , Frency Siska (4)
(1) Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung , Indonesia
(2) Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung , Indonesia
(3) Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung , Indonesia
(4) Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung , Indonesia

Abstract

Registering and protecting Beras Pandanwangi CIANJUR aims to avoid counterfeit product. Protected Geographical Indications are a relevant and effective tool to showcase the quality of the products, protect their names and reputations, and develop profitable market. A Book of Specification of Geographical Indications as the main requirement of registration decribes the good and the production methods. the registration system is first to file. Inter professional organization of Beras Pandanwangi CIANJUR which bring together all kind of operators such farmers, processors and traders contribute all the information into the book, submit and manage the registration.  The result revealed that the Geographical Existing rules (Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis) only determine standards of information. Due to technical constrains and lack of cultural documentation, it is need to set up a technical  standardization how to fiil in the information. The effort shall begin with strategic planning by local government by forming the Inter Professional organization (MPIG) of Beras Pandanwangi Cianjur and distributing task according to their competencies.Keyword: Book, Specification, Geographical Indications, Pandanwangi. ABSTRAKBelum terdaftarnya Beras Pandanwangi Cianjur di Dirjen HKI sebagai produk yang berkarakteristik Indikasi Geografis, mengakibatkan penegakkan hukum terhadap praktik-praktik pemalsuan produk tersebut sulit dilakukan. Kendala teknis dan kurangnya budaya pendokumentasian menyebabkan terhambatnya penyusunan Buku Persyaratan yang merupakan prasyarat Pendaftaran Hak Indikasi Geografis. Untuk itu, perlu ditemukan langkah-langkah penyusunan Buku Persyaratan melalui permasalahan apakah terdapat standarisasi dalam penyusunan Buku Persyaratan dan bagaimana langkah penyusunan Buku Persyaratan Beras Pandanwangi Cianjur. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis baru mengatur standarisasi uraian yang harus dimuat dalam Buku Persyaratan sementara standarisasi teknisnya belum diatur. Langkah penyusunan Buku Persyaratan Indikasi Geografis diawali dengan penyusunan renstra oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur dan dinas terkait untuk membentuk lembaga Masyarakat Perwakilan Indikasi Geografis (MPIG) dan distribusi tugas untuk mengisi uraian Buku Persyaratan sesuai kompetensinya.Kata Kunci: Buku, Persyaratan, Indikasi Geografis, Pandanwangi. 

Full Article

Generated from XML file

References

BUKU

Miranda Risang Ayu. 2006. Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis. Bandung: Alumni.

Muhamad Jumhana. 2006. Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Bandung: Citra Aditya Bakti.

M. Yahya Harahap. 1996. Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992. Cetakan Pertama. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Ronny Hanitijo Soemitro. 1994. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.

JURNAL

Tatty A. Ramli & Yeti Sumiyati. 2009. Model Integrasi Lembaga Perwakilan untuk Pendaftaran sebagai Alternatif Pendaftaran untuk Memperoleh Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Ubi Cilembu. Artikel Hasil Penelitian dalam Jurnal Hukum dan Pembangunan – UI. Tahun ke-39 Nomor 1 Januari.

Tatty A. Ramli & Yeti Sumiyati. 2008. Implikasi Pendaftaran Indikasi Geografis Terhadap Potensi Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat. Artikel dalam Jurnal Hukum Bisnis. Vol. 27 No. 24.

Yeti Sumiyati. 2010. Perbuatan Curang dalam Penggunaan Produk Indikasi Geografis. Artikel dalam Jurnal Sosiohumaniora. Vol. 12 No. 2 Juli.

HASIL PENELITIAN

Tatty A. Ramli dan Yeti Sumiyati. 2009. Diseminasi Model Integrasi Lembaga Perwakilan untuk Pendaftaran sebagai Alternatif Pendaftaran untuk Memperoleh Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Ubi Cilembu Kabupaten Sumedang. Laporan Hasil Penelitian Hibah.

Bersaing Lanjutan yang dibiayai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Departemen Pendidikan Nasional. Sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian Nomor: 040/SP2H/PP/DP2M/IV/2009. Maret 2009.

MEDIA MASSA

Handri Handrian. Elegi Pandan Wangi. Pikiran Rakyat. Rabu 10 Juni 2009.

WEBSITE

Peta Wilayah Indikasi Geografis Terdaftar. http://www.dgip.go.id/. diakses 05 Oktober 2013.

Anonim. Bertambah, Produk Indikasi Geografis yang Dilindungi: Ketimbang ribut dengan negara tetangga, lebih baik ajukan permohonan resmi demi perlindungan hukum. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f13f7ae4f8ec/bertambah-produk-indikasi-geografis-yang-dilindungi. diakses 05 Mei 2013.

Anonim. Beras Pandan Wangi Oplosan beredar di Cianjur. http://www.indosiar.com/fokus/59964/beras-pandan-wangi-oplosan-beredar-di-cianjur. 24 Maret 2007.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis.

Authors

Tatty A. Ramli
tattyramli@gmail.com (Primary Contact)
Yeti Sumiyati
Arif Firmansyah
Frency Siska
Author Biographies

Tatty A. Ramli, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung

Dosen  Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung

Yeti Sumiyati, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung

Dosen  Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung

Arif Firmansyah, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung

Dosen  Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung

Frency Siska, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung

Dosen  Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung

Article Details