Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2018 DI KECAMATAN MANTANG KABUPATEN BINTAN

Muhayat, Rumzi Samin, Edy Akhyari, Ismandianto — Wed, 31 Jan 2024 00:00:00 +0700

Aparat pemerintah merupakan garda terdepan dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan Mantang. Perangkat daerah dan organisasi terdepan dalam pelaksanaan misi pelayanan daerah secara langsung dan efektif ditentukan oleh kedekatan antara organisasi penyedia layanan kepada masyarakat. Penelitian bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 di Kecamatan Mantang Kabupaten Bintan. Metode digunakan dalam penelitian adalah kualitatif dengan pendekatan desktiptif . Teknik pengumpulan data diperoleh melalui wawancara, observasi dan studi dokumen. Hasil penelitin dalam implementasi kebijakan implementasi PP No. 17 Tahun 2018 yaitu belum dilaksanakan sebagai komitmen penuh di tingkat kecamatan. Permasalahan utama pelayanan kecamatan adalah fitur geografis yang masih terisolir, infrastruktur pendukung minim dan kemampuan sumberdaya manusia perlu ditingkatkan.

INOVASI PELAYANAN PUBLIK MELALUI APLIKASI SISTEM PELAYANAN IZIN TERBUKA ELEKTRONIK (SIPEKA) DI DPMPTSP PROVINSI BANTEN

Sylvia Maulani, Tomi Setiawan — Wed, 31 Jan 2024 00:00:00 +0700

Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Banten melakukan sebuah inovasi pelayanan publik melalui digitalisasi dengan menerapkan aplikasi Sistem Pelayanan Izin Elektronik Terbuka (Sipeka). Namun, dalam pelaksanaannya menimbulkan berbagai kendala yang muncul seperti pelayanan perizinan yang masih memakan waktu lama, masih terjadi salah cetak dan masih terdapat ketidakpahaman masyarakat terhadap tata cara alur proses pada aplikasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang menjadi penghambat dalam digitalisasi penerapan aplikasi Sipeka di Provinsi Banten serta dilakukan upaya pemberian solusi agar aplikasi ini dapat memberikan manfaat sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian studi kasus. Adapun sumber data primer berasal dari hasil wawancara dan observasi penulis di Dinas Penanaman Modal Provinsi Banten dan sumber data sekunder berasal dari studi literatur dan studi dokumentasi dari berbagai artikel, jurnal, peraturan perundang-undangan, buku, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi yang dilakukan oleh pemerintah provinsi banten belum optimal. Adapun yang menjadi faktor penghambat yaitu kurangnya sosialisasi terkait penggunaan aplikasi Sipeka, kurangnya literasi digital pada pelaku usaha di Provinsi Banten serta kurangnya pemahaman masyarakat atas penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Oleh karena itu, harus diupayakan perbaikan agar pelayanan melalui Sipeka dapat berjalan secara efektif dan efisien yaitu dengan melakukan pelatihan kepada seluruh pelaku usaha di Provinsi Banten terkait penggunaan aplikasi Sipeka serta meningkatkan literasi digital kepada pelaku usaha.

EVALUASI PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA DALAM MEMBANTU PEMENUHAN KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT MISKIN

Wed, 31 Jan 2024 00:00:00 +0700

Pandemi COVID-19 telah menimbulkan dampak tidak hanya pada aspek kesehatan masyarakat namun juga pada aspek sosial, ekonomi dan keuangan. Sebagai respon untuk menanggulangi dampak tersebut, pemerintah menyalurkan program jaring pengaman sosial melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Selain untuk pengentasan kemiskinan, bantuan tersebut juga diharapkan membantu pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat miskin. Sejak bantuan tersebut digulirkan pada tahun 2020, belum pernah dilakukan evaluasi. Mengambil studi kasus di Desa Citali, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dalam membantu pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat miskin. Metode penelitian yang digunakan adalah metode campuran (mixed methods) dengan alat analisa Logical Framework Analysis. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner dan wawancara semi terstruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa belum efektif membantu pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat miskin di Desa Citali. Hal tersebut dikarenakan beberapa permasalahan seperti sasaran penerima bantuan bukan masyarakat miskin, bantuan belum andal dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat miskin, serta minimnya keterlibatan masyarakat miskin dalam rangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Untuk menyelesaikan berbagai permasalahan tersebut, direkomendasikan beberapa program dan kegiatan berdasarkan hasil pemetaan stakeholder terkait antara lain bimbingan teknis tata kelola program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, penyesuaian nominal bantuan, pembinaan pemanfaatan dan pengawasan bantuan, dan intensifikasi sosialisasi Pemerintah Desa pada tahap pra pelaksanaan program.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SERTIFIKAT TANAH PENDAFTARAN SISTEMATIS LENGKAP DI ATR/BPN KANTAH KABUPATEN SUKABUMI

Nisa Ramadhanti, Ike Rachmawati, Dian Purwanti — Wed, 31 Jan 2024 00:00:00 +0700

Negara Indonesia mengatur penertiban status dan penggunaan hak-hak atas tanah, sebagai cara untuk meningkatkan kepastian hukum dengan memberikan sertifikat kepemilikan hak-hak atas tanah. Penyelenggaraan pendaftaran tanah sistematis lengkap dapat dilaksanakan sebagai kegiatan rutinitas Kantor Pertanahan atau merupakan kegiatan tahunan dari suatu proyek atau program. Penelitian ini berfokus pada pengimplementasian pada tahun 2021 yang berdasarkan hasil dari observasi, terdapat beberapa hambatan yang membuat program PTSL tidak mencapai target yaitu : (1) Antusias masyarakat kurang terhadap PTSL ini; (2) Rata-rata bidang tanah di Kabupaten Sukabumi tidak memiliki berkas warkah yang lengkap; (3) Batas administrasi Desa belum lengkap. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan pembuatan sertifikat tanah pendaftaran sistematis lengkap di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sukabumi. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan empat dimensi implementasi kebijakan dari Edward III. Dari penelitian diperoleh kesimpulan bahwa implementasi kebijakan pembuatan sertifikat tanah pendaftaran sistematis lengkap di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sukabumi sudah berjalan dengan baik jika dilihat dari sisi komunikasi dan sumber daya. Namun dari sisi disposisi dan struktur birokrasi belum berjalan dengan baik. Hal tersebutlah yang menghambat keberhasilan dari implementasi kebijakan pembuatan sertifikat tanah pendaftaran sistematis lengkap di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sukabumi.

INOVASI PEMERINTAH DAERAH KOTA TANGERANG DALAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (STUDI KASUS PADA DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA TANGERANG)

Nurmiftah Fauzi, Titi Stiawati, Arenawati — Wed, 31 Jan 2024 00:00:00 +0700

Lahan pertanian di Kota Tangerang semakin berkurang karena pengurangan area pertanian aktif atau alih fungsi lahan pertanian. Oleh karena itu, maka pengembangan pertanian di daerah Kota Tangerang dengan istilah urban farming atau lebih dikenal dengan sebutan pertanian perkotaan. Fokus penelitian ini adalah inovasi program urban farming dalam memperkuat ketahanan pangan dimasyarakat perkotaan dengan memanfaatkan pekarangan lahan melalui program bantuan hidroponik 1000 lubang tanam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui inovasi program urban farming melalui program bantuan hidroponik 1000 lubang tanam yang telah dilakukan Pemerintah Kota Tangerang dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang dalam meningkatkan ketahanan pangan keluarga di Kota Tangerang. Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi yang menggunakan teori atribut inovasi dari Rogers (2003) sebagai pedoman wawancara yang digunakan untuk mengetahui inovasi program urban farming melalui program bantuan hidroponik 1000 lubang tanam. Hasil penelitian dari inovasi urban farming 1000 lubang tanam hidroponik menunjukkan bahwa indikator keuntungan relatif yaitu keuntungan secara langsung dapat menambah nilai ekonomis dan keuntungan tidak langsung mendapatkan kepuasan batin. Indikator kesesuaian telah disesuaikan dengan inovasi sebelumnya, telah disesuaikan dengan nilai dan norma yang ada di masyarakat dan telah disesuaikan kebutuhan akan pangan. Indikator kerumitan terdapat kerumitan mulai dari aspek objek atau tempat, aspek subyek atau kelompok sasaran, aspek eksternal atau masyarakat di luar, dan aspek teknis. Indikator uji coba dilakukan dengan sosialisasi kegiatan, pendampingan sekaligus uji coba dan penerapannya kepada kelompok sasaran, dan rapat evaluasi kegiatan inovasi. Indikator kemudahan diamati yaitu mudah diamati oleh kelompok sasaran, mudah diamati dari segi cara inovasi ini dilaksanakan, dan mudah diamati dari segi keuntungannya. Kesimpulannya, inovasi ini sudah cukup berhasil, namun terdapat satu indikator yang belum maksimal yaitu indikator kerumitan.

DAMPAK KEBIJAKAN SK MENPAN RB NOMOR 149 TAHUN 2023 DI LEBAK TAHUN ANGGARAN 2022

Hidayatullah, Muhamad Darif, Shintawati, Encep Syaripudin, Cucu Atikah — Wed, 31 Jan 2024 00:00:00 +0700

Proses usulan di Kabupaten Lebak diusulkan untuk pengadaan Tenaga Guru dan telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 823 Tahun 2022. Jumlah kebutuhan untuk kabupaten Lebak pada formasi tenaga guru ditetapkan sebanyak 1.501. Namun dalam perjalanannya terdapat perubahan formasi tidak sesuai dengan yang diusulkan oleh pemerintah daerah melalui Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 149 tahun 2023 tentang Penyesuaian Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Untuk Jabatan Fungsional Guru Di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022. Penelitian ini akan mengkaji dan menganalisis aspek-aspek kebijakan publik mengenai perubahan penyesuaian formasi dilihat dari sebab dan dampak lahirnya peraturan tersebut, tulisan ini hanya menganalisis substansi dan implementasi kebijakan saja. Studi yuridis normatif ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pendekatan kasus. Penelitian hukum ini menggunakan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 149 tahun 2023, yang menyesuaikan penetapan kebutuhan pegawai Aparatur Sipil Negara untuk jabatan fungsional guru di lingkungan pemerintah daerah pada tahun anggaran 2022.

ELEMEN KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA DI INDONESIA

Abdul Latief Ruchban, Rudi Saparudin Darwis, Hery Wibowo — Wed, 31 Jan 2024 00:00:00 +0700

Indonesia merupakan negara yang memiliki resiko bahaya bencana yang tinggi, hal ini dibuktikan dengan catatan bencana yang sudah terjadi seperti tsunami, gempa bumi, abrasi, kebakaran hutan dan lahan, longsor, kebakaran, kerusuhan sosial, kelaparan, angin puting-beliung, terorisme, letusan gunung berapi, hingga yang belum lama ini adalah COVID-19. Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi elemen kebijakan pemerintah dalam penanggulangan bencana di Indonesia. Kajian ini menggunakan pendekatan studi literatur dengan sumber yang kredibel terdiri dari buku dan artikel ilmiah yang relevan dengan kajian ini. Hasil penelahaan dari beberapa sumber artikel adalah kebijakan penanggulangan bencana di Indonesia dinilai sudah sesuai dengan elemen analisis kebijakan sosial, yaitu, identifikasi tujuan dan sasaran, apa saja manfaat yang diterima korban bencana, hak yang mereka dapatkan, siapa yang akan memberikan pelayanan pada korban bencana, identifikasi pendanaan yang berasal dari APBN, APBD, maupun hibah, dan yang terakhir adalah kesinambungan dari elemen-elemen sebelumnya yang dapat digunakan untuk mengevaluasi program tersebut. Selain itu, terdapat beberapa kendala yang memang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti bersama terkait dengan metode pembiayaan.

IMPLEMENTASI PROGRAM LAYANAN ANANDA SEHAT DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SUKABUMI

Samsul Arif, Dian Purwanti, Tuah Nur — Wed, 31 Jan 2024 00:00:00 +0700

The Children’s Birth Certificate Service through Online Immediately, Easily and Quickly or called Ananda Sehat Service is a form of online service operated by means of an application with the purpose of making the community easier, faster and happier for obtaining birth certificate. The research was aimed at finding out the implementation of the Ananda Sehat Service program at the Population and Civil Registration Department of Sukabumi City. The research method used was descriptive qualitative. The techniques of collecting data conducted included observation, interview and documentation. The research applied the three dimensions of program implementation from Charles O Jones. The results indicate that the implementation of the Ananda Sehat Service program at the Population and Civil Registration Department of Sukabumi City is considered to be still less optimal because the application of Ananda Sehat Service often experiences bugs during accessing its services; the information about the existence of Ananda Sehat Service has not evenly been distributed to the society; and, there is no clarity regarding Standard Operating Procedures and schedule for system maintenance of the Ananda Sehat Service.

ANALISIS KINERJA PERSONIL BHAYANGKARA OPERASIONAL PENYELIA TERHADAP PROFESIONALITAS BEKERJA PADA DIREKTORAT KEAMANAN NEGARA BADAN INTELIJEN KEAMANAN POLRI

Ridwan Radjab, Arifiani Widjayanti, Artanti Resdiana — Wed, 31 Jan 2024 00:00:00 +0700

Kinerja menjadi bagian dari pembuktian profesionalitas personil BOP pada Direktorat Keamanan Negara. Tentu saja hal ini menjadi prioritas dalam mewujudkan Intelijen Keamanan yang unggul, tajam dan terpercaya. Kesan ketidakmerataan dan ketidakjelasana pola penempatan jabatan fungsional Bhayangkara Operasional Penyelia pada Direktorat Keamanan Negara berdampak terhadap kinerja. Aspek kinerja (performance), kompetensi, loyalitas dan akuntabilitas menurut peneliti menjadi aspek utama yang dapat mempengaruhi peningkatan profesionalitas para personil Bhayangkara Operasional Penyelia (BOP) dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Intelijen Keamanan Polri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil analisis permasalahan kesenjangan kinerja dan profesionalitas jabatan BOP dengan kualifikasi kurang sesuai kebutuhan direktorat operasional serta menyusun strategi guna meningkatkan profesionalitas personil BOP secara efektif. Menggunakan metode penelitian kualitatif melalui studi kepustakaan, observasi (pengamatan) yang dilakukan pada locus (lokasi) penelitian yaitu Direktorat Keamanan Negara Badan Intelijen Keamanan Polri serta wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Belum optimalnya profesionalitas BOP dipengaruhi oleh kinerja yang tidak didukung oleh kompetensi teknis, manajerial dan sosio kultural yang memadai untuk kebutuhan unit operasional intelijen keamanan. (2) Piranti lunak berupa kebijakan atau peraturan yang mendukung proyeksi pola karier dan jabatan fungsional pada direktorat operasional pada Intelijen Keamanan masih belum optimal. (3) Aspek kinerja, kompetensi, loyalitas dan akuntabilitas yang ditingkatkan menjadi penggerak utama meningkatnya profesionalitas personil Bhayangkara Operasional Penyelia pada Direktorat Keamanan Negara Badan Intelijen Keamanan Polri.

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGAWASAN PENGELOLAAN USAHA TAMBANG GALIAN C DI KECAMATAN SELAT KABUPATEN KARANGASEM

Wed, 31 Jan 2024 00:00:00 +0700

Kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten Karangasem, serta masyarakat terkait dengan pengawasan terhadap aktivitas pengusaha tambang galian C sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Adapun beberapa lembaga yang berwenang dalam melakukan pengawasan, yaitu pemerintah tingkat Kabupaten terdiri dari BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah), Satpol PP Kabupaten Karangasem, dan pemerintah tingkat Provinsi yaitu Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali. Penerapan Collaborative Governance secara efektif diperlukan dalam pengawasan pengelolaan usaha tambang galian C, karena aturan perijinan yang selalu berubah serta masih terjadi tumpang tindih peraturan pusat dan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem kolaborasi oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yakni Dinas Satpol PP Kabupaten Karangasem, BPKAD Kabupaten Karangasem dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan MBLB (Mineral Bukan Logam dan Batuan) khususnya di Kecamatan Selat.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.Hasil dari penelitian ini komponen determinasi primer dan determinasi substantif telah terpenuhi dalam proses kolaborasi terkait pengawasan pengelolaan usaha tambang galian c. Kepercayaan bersama antar aktor dalam kolaborasi telah terwujud dan legitimasi internal telah dimiliki oleh masing-masing OPD. Proses kolaborasi telah memiliki prosedur yang jelas, sedangkan terkait dengan kepemimpinan belum mampu mendorong untuk menerapkan kolaborasi berbasis teknologi serta terkait sumber daya belum memiliki ahli analisis pertambangan dan ahli dalam menganalisis kolaborasi.

PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN MELALUI PROGRAM SIMPELIN DITINJAU DARI PERSPEKTIF E-GOVERNMENT DI KABUPATEN SUKABUMI

Sari Dwi Maudina, Ike Rachmawati, Dian Purwanti — Wed, 31 Jan 2024 00:00:00 +0700

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis pelayanan administrasi kependudukan melalui program SIMPELIN ditinjau dari perspektif E-government di Kabupaten Sukabumi. SIMPELIN (Sistem Pelayanan online) adalah salah satu upaya yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi untuk menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik, dimana semua pelayanan yang diberikan berbasis digital. Namun, pemanfaatan program SIMPELIN dalam pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi masih belum optimal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, kuesioner, dan studi kepustakaan. Dalam penelitian ini menggunakan metode teknik purposive sampling dalam pengambilan sampel dengan jumlah 96 sampel. Uji hipotesis menggunakan uji satu sampel t-test, sedangkan uji validitas menggunakan kolerasi product moment dan uji reliabilitas menggunakan metode Cronbach Alpha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan administrasi kependudukan melalui program SIMPELIN ditinjau dari perspektif E-government di Kabupaten Sukabumi termasuk pada skala dan klasifikasi efektif.

IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI SOSIAL PADA ANAK TERLANTAR DI KOTA BANDUNG

Muhamad Nur Afandi, Shinta Nur Sucianti, Indra Kristian — Wed, 31 Jan 2024 00:00:00 +0700

Fenomena anak terlantar di Kota Bandung memiliki perhatian khusus oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Penelitian ini dilakukan untuk memahami implementasi Program Rehabilitasi Sosial pada Anak Terlantar di Kota Bandung. Tujuan dari penelitian adalah untuk menganalisis implementasi program rehabilitasi sosial anak terlantar di Kota Bandung, dan merekomendasikan upaya yang dilakukan pada implementasi Program Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar di Kota Bandung. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan lokus penelitian pada Dinas Sosial Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode wawancara, observasi dan studi dokumen. Informan dari penelitian adalah pekerja sosial dan penyuluh sosial pada Dinas Sosial Kota Bandung serta pengelola yayasan atau pihak yang terlibat dalam proses rehabilitasi sosial pada anak terlantar yaitu yayasan miftahul fallah dan yayasan kumala. Hasil penelitian memberikan kesimpulan bahwa implementasi Program Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar di Kota Bandung secara umum telah berjalan dengan baik tetapi masih ada beberapa kekurangan dan terdapat kendala pada aspek kecenderungan pelaksana dan aspek kondisi ekonomi, sosial dan politik. Saran yang dapat direkomendasikan oleh peneliti adalah membentuk tim khusus penanganan anak terlantar agar berfokus pada rehabilitasi anak.

ANTARA BUDAYA DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH: UPAYA PENGHAPUSAN PERKAWINAN ANAK DI KABUPATEN BANGLI DALAM MENDORONG PENCAPAIAN SDGS DI INDONESIA

Sri Sulandari, Luh Riniti Rahayu, Wayan Astawa, Putu Surya Wedra Lesmana — Wed, 31 Jan 2024 00:00:00 +0700

Pernikahan anak merupakan permasalahan yang mengkhawatirkan di Indonesia. Artikel ini menganalisis upaya penghapusan perkawinan anak di Kabupaten Bangli yang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali yang mempunyai komitmen penghapusan perkawinan anak, namun juga mempunyai budaya kuat yang mempengaruhi terjadinya perkawinan anak. Pertanyaan mendasar dari artikel ini adalah faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya perkawinan anak di Bangli dan bagaimana upaya pemerintah daerah dalam memerangi perkawinan anak. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, penulis menemukan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan anak di Bangli , yaitu faktor kehamilan yang tidak diinginkan, hal ini terjadi karena pergaulan bebas, dan pengaruh informasi melalui internet yang tidak terkontrol. Faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan anak adalah pertama karena kehamilan yang tidak diinginkan. Kehamilan yang tidak diinginkan disebabkan oleh rendahnya pendidikan khususnya pendidikan kesehatan reproduksi. Juga karena kemajuan teknologi internet dimana semua generasi muda kini memiliki gadget. Faktor kedua adalah tradisi yang berlaku di desa adat di Kabupaten Bangli . Sesuai tradisi, setiap orang atau anak warga desa yang mengalami kehamilan harus segera dikawinkan agar tidak mencemari spiritual desa. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bangli dalam penghapusan perkawinan anak telah mengeluarkan beberapa kebijakan yaitu berupa Anggaran Rumah Tangga Perlindungan Anak, Peraturan Bupati dan pencanangan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Kabupaten Bangli dapat dikatakan telah berkomitmen melaksanakan tujuan kelima program SDGs pada tahun 2015 hingga 2022, namun belum berhasil dalam mencegah dan menghapuskan perkawinan anak.