IMPLEMENTASI PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-24/PJ/2012 TENTANG TATA CARA PEMBUATAN FAKTUR PAJAK (Studi Kasus pada Wajib Pajak Industri Tekstil di Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I)
DOI:
https://doi.org/10.23969/kebijakan.v11i2.2903Keywords:
failure factors, policy implementation, public policy, unsuccesful implementationAbstract
This paper aims to illustrate the implementation of Director General of Taxes Regulation Number PER-24/PJ/2012 and analyze what factors hinder or cause the failure of the implementation of policies regarding the data that must be included in the tax invoice document on textile industry taxpayers registered in the Regional Tax Office of West Java-I, and further intends to explain existing phenomena with relevant theories in administrative science so that they can describe the problem. The results of this study indicate that the implementation of the Director General of Taxes Regulation Number PER-24/PJ/2012 meets the criteria as a policy failure that is the implementation of an unsuccessful policy, which occurs due to unfavorable external conditions so that the policy does not succeed in realizing the desired impact or final outcome. Policies that include data that must be included in tax invoice documents for the purpose of increasing tax compliance can be assessed as having a risk of failure because the policy factors have bad luck because of factors such as: 1) the view of conflicts of interest between administrator actors and policy targets; 2) deemed contrary to the interests of the policy objectives; 3) triggering actions that can be categorized as fraud (fraud); and 4) prone to be misused by taxpayers unlawfully.Downloads
References
Agustino, L. (2017). Dasar-dasar Kebijakan Publik (Revisi). Bandung: Alfabeta.
Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Mengapa. Jurnal Administrasi Publik, 1(1), 1–11. Diambil dari http://ojs.unm.ac.id/index.php/iap/article/viewFile/289/6
Bisnis.com. (2019). 5 Penggelap Pajak Dibui Plus Denda Rp151 Miliar. Diambil dari https://bandung.bisnis.com
DJP. (2012). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tanggal Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan Atau Penggantian, Dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak. Jakarta, Indonesia: Direktorat Jenderal Pajak.
DJP. (2015). Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-95/PJ/2015 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2015 - 2019. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
Gunadi. (2017). Panduan Komprehensif Ketentuan Umum Perpajakan. Jakarta: MUC Consulting Group.
Indiahono, D. (2009). Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisys. Yogyakarta: Gava Media.
Kadji, Y. (2015). Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik: Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi Dalam Fakta Realitas. Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo Press.
Kementerian Keuangan. (2018). APBN Kita Kinerja dan Fakta. Diambil dari https://www.kemenkeu.go.id/media/11152/apbn-kita-edisi-november-2018_rev.pdf
Marpaung, P. M. (2015). Advokasi Kebijakan. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
Neuman, W. L. (2014). Social research method; qualitative and quantitative methods (7thed.). London: Pearson New International.
RI. (2009). Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga UU No. 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM. Jakarta: Sekretariat Negara.
Subarsono, A. (2013). Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sulistyastuti, D. R., & Purwanto, E. A. (2015). Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta: Gava Media.
Tinolah, R. S. (2016). Kebijakan Publik yang Tidak Terimplementasikan : Studi Kasus Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan pada Perubahan Kepemilikan Angkutan Umum Milik Perseorangan Menjadi Badan Hukum di Surabaya, 4(April), 1–11.
Widaningrum, A., & Irawati, E. (2015). Konsep dan Studi Kebijakan Publik. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
