URGENSI PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS DI MASA PANDEMI

  • Agusniar Rizka Luthfia Universitas Sebelas Maret

Abstract

Penyandang disabilitas adalah bagian tak terpisahkan dari masyarakarat Indonesia. Mereka terbukti mampu berkontribusi nyata dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satunya adalah ikut menjalankan roda ekonomi terutama pada sektor informal. Akan tetapi, pandemi COVID-19 telah menjadikan penyandang disabilitas sebagai salah satu kelompok masyarakat yang paling terdampak. Mereka mengalami berbagai kesukaran dalam masa pandemi hingga terpaksa harus kehilangan pekerjaan utamanya. Sementara itu, pemerintah sejauh ini belum menaruh perhatian serius berkenaan dengan penyandang disabilitas di masa pandemi. Padahal dalam kondisi darurat seperti pandemi, penyandang disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan berbagai perlindungan, pelayanan kesehatan, pelayanan sosial hingga pendampingan yang baik dari negara, atau dalam konteks ini pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah memiliki berbagai kewajiban yang harus dilaksanakan berkenaan dengan penyandang disabilitas. Apalagi mereka juga termasuk warga negara Indonesia. Untuk itu, pemerintah perlu melakukan tiga langkah utama untuk mengurangi beban penyandang disabilitas selama pandemi berlangsung. Pertama, merangkul semua organisasi yang terkait dengan penyandang disabilitas untuk berkolaborasi dan bekerjasama dalam upaya penanganan dampak COVID-19. Kedua, memastikan semua kebutuhan dan hak penyandang disabilitas dapat diberikan sesuai perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berlaku. Ketiga, mempersiapkan mereka untuk dapat bertahan dan melalui pandemi dengan baik melalui pemberdayaan masyarakat.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
Jul 1, 2020
How to Cite
LUTHFIA, Agusniar Rizka. URGENSI PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS DI MASA PANDEMI. Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi, [S.l.], v. 11, n. 2, p. 38-44, july 2020. ISSN 1829-5762. Available at: <http://journal.unpas.ac.id/index.php/kebijakan/article/view/2897>. Date accessed: 27 oct. 2020. doi: http://dx.doi.org/10.23969/kebijakan.v11i2.2897.